Jakarta, Purna Warta – Pemerintah berencana meluncurkan proyek percontohan (pilot project) di Banyuwangi untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini merupakan bagian dari upaya transformasi digital pemerintah melalui Infrastruktur Publik Digital (IPD).
Baca juga: Kemenperin: Investasi Apple di Indonesia Tetap Berjalan di Tengah Perubahan Kebijakan
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochamad Firman Hidayat, menjelaskan bahwa proyek ini akan berfokus pada tiga pilar utama: identitas digital (digital ID), platform pertukaran data (data exchange platform), dan pembayaran digital (digital payment).
“Kita rencananya akan ada satu pilot project untuk mewujudkan government digitalization, fokusnya di public digital infrastructures. Jadi ada tiga, digital ID, data exchange platform, dan digital payment,” kata Firman dalam acara ‘Aksesi Indonesia dalam OECD untuk Transformasi Ekonomi Berkelanjutan’ di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
Firman menerangkan bahwa pilot project ini akan diimplementasikan melalui penyaluran bansos. Nantinya, seluruh masyarakat di Banyuwangi akan diberikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID.
“Kita akan mulai dari Bansos. Nanti akan ada pilot project di Banyuwangi, semua masyarakat di Banyuwangi akan diberi digital ID. Ketika mereka diberi digital ID, kita bisa verifikasi kita bisa pastikan bahwa si A adalah A karena kan ada biometric recognition,” terang Firman.
Digital ID ini akan diintegrasikan dengan berbagai data administrasi pemerintah, termasuk riwayat transaksi. Integrasi ini memungkinkan pemerintah untuk melacak riwayat transaksi penerima bansos guna memastikan kelayakan mereka.
“Setelah kita punya digital ID, kemudian kita bisa connect-kan si orang ini dengan berbagai data administrasi di pemerintahan. Jadi misalkan kita bisa connect-kan dengan data samsat, kita bisa connect-kan dengan data transaksi. Jadi kita bisa tau oh ini penerima Bansos tapi ternyata mobilnya ada 4, terus transaksinya dalam sebulan terakhir Rp 20 juta. Oh ini berarti bukan orang yang cocok untuk Bansos. Kemudian kita akan juga sambungkan dengan digital payment-nya,” jelas Firman.
Proyek percontohan ini direncanakan akan dimulai pada September mendatang, dengan harapan hasilnya dapat dievaluasi pada akhir tahun ini dan diterapkan secara nasional pada tahun depan.
“Jadi ini akan memulai pilot project-nya bulan September. Harapannya di akhir tahun ini kita bisa dapet hasilnya sehingga kita bisa eskalasi ke level nasional di tahun depan,” imbuh Firman.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa hanya sekitar separuh dari total anggaran bansos sebesar Rp 500 triliun yang tepat sasaran. Ini menjadi tantangan besar dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir.
Baca juga: Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Menurun, Ada di Angka 2,38 Juta Orang
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (7/2/2025).
Menurut Luhut, ketidaktepatan sasaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk mengatasi masalah ini, Luhut telah bertemu dengan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti guna membenahi dan memperbaiki penyaluran bansos.