Washington, Purna Warta – Senat Amerika Serikat untuk keenam kalinya menolak resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan perang Presiden Donald Trump.
Menurut laporan yang dikutip dari Al Jazeera, Senat AS kembali menolak rancangan resolusi yang menyerukan pembatasan kekuasaan presiden dalam melancarkan perang.
Ini merupakan penolakan keenam terhadap resolusi serupa, di mana mayoritas kursi Senat saat ini dikuasai oleh Partai Republik.
Susan Collins, senator dari Partai Republik yang untuk pertama kalinya mendukung resolusi tersebut, menyatakan: “Kewenangan presiden sebagai panglima tertinggi tidaklah tanpa batas. Undang-Undang Kewenangan Perang menetapkan batas waktu 60 hari sebagai kewajiban, bukan sekadar anjuran.”
Resolusi yang diajukan oleh senator Partai Demokrat Adam Schiff dari California itu ditolak dengan 50 suara menentang dan 47 suara mendukung.
Berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Perang di Amerika Serikat, presiden hanya dapat melanjutkan operasi militer selama 60 hari tanpa persetujuan Kongres, dan tenggat waktu tersebut akan segera berakhir dalam beberapa jam ke depan.
Penolakan berulang terhadap resolusi ini mencerminkan ketegangan yang terus berlangsung antara Kongres dan Gedung Putih terkait kewenangan dalam pengambilan keputusan militer. Sejumlah anggota Partai Demokrat menilai bahwa keterlibatan militer Amerika dalam konflik, termasuk yang berkaitan dengan Iran, memerlukan pengawasan legislatif yang lebih ketat.
Di sisi lain, sebagian anggota Partai Republik berpendapat bahwa pembatasan tersebut dapat menghambat fleksibilitas presiden dalam merespons ancaman keamanan secara cepat, terutama dalam situasi konflik yang berkembang dinamis.
Isu ini juga menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak perang terhadap ekonomi domestik, termasuk kenaikan harga energi dan biaya hidup. Para analis politik menilai bahwa perdebatan mengenai kewenangan perang ini berpotensi menjadi isu penting dalam dinamika politik menjelang pemilu mendatang di Amerika Serikat.
Selain itu, kegagalan untuk mencapai kesepakatan mengenai pembatasan kewenangan perang dapat memperdalam polarisasi politik di Washington, sekaligus memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan AS, khususnya dalam konteks keputusan perang dan keamanan nasional.