Al-Quds, Purna Warta – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyatakan penolakannya terhadap langkah otoritas negara bagian Arizona, Amerika Serikat, yang mengganti istilah “Tepi Barat” dengan “Yehuda dan Samaria”.
Menurut laporan, Hamas dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa keputusan negara bagian Arizona untuk mengganti nama “Tepi Barat” dengan “Yehuda dan Samaria” ditolak secara tegas. Mereka menyebut langkah tersebut sebagai keberpihakan yang terang-terangan serta penerimaan narasi keliru dari pihak pendudukan, yang bertentangan dengan fakta sejarah.
Hamas menambahkan bahwa tindakan ini mencerminkan dukungan terhadap proyek permukiman dan pendudukan, serta upaya memanipulasi kesadaran publik dengan istilah yang bertujuan menghapus identitas nasional Palestina. Hal ini dinilai bertentangan secara jelas dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Gerakan tersebut menegaskan bahwa upaya mengubah nama tidak akan mengubah kenyataan sejarah maupun hak pemilik sah tanah tersebut, dan bahwa Tepi Barat adalah wilayah Palestina sepenuhnya.
Hamas juga menyerukan komunitas internasional untuk menolak langkah ilegal ini, serta meminta rakyat Palestina dan berbagai kelompok untuk menghadapi kebijakan tersebut melalui jalur media, politik, dan hukum, sekaligus mengungkap dampaknya serta memperkuat narasi Palestina terhadap disinformasi yang dilakukan pihak pendudukan.
Kebijakan di negara bagian AS dan respons Israel
Laporan menyebut bahwa negara bagian Arizona telah mengesahkan sebuah undang-undang kontroversial yang mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat dan mewajibkan penggunaan istilah “Yehuda dan Samaria” dalam semua dokumen resmi negara bagian tersebut, menggantikan istilah internasional “Tepi Barat”.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari gelombang kebijakan serupa di beberapa negara bagian AS yang bertujuan melegitimasi pendudukan Israel serta mengubah terminologi resmi Amerika terkait wilayah pendudukan.
Rancangan undang-undang tersebut diajukan oleh anggota Partai Republik Arizona, David Livingston, yang menyatakan bahwa para legislator lebih memilih “kebenaran sejarah” dibanding “pertimbangan politik kecil”. Ia juga mengklaim bahwa istilah “Yehuda dan Samaria” memiliki akar sejarah dan agama yang harus menggantikan istilah “Tepi Barat”.
Konsul Israel di Los Angeles, Israel Bachar, juga menyambut baik keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah penting dalam memperkuat klaim historis Yahudi atas wilayah tersebut. Ia menilai kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi negara bagian lain dan negara lain untuk mengikuti langkah serupa.
Perluasan kebijakan di Amerika Serikat
Sebelumnya, negara bagian Florida juga telah mengesahkan kebijakan serupa yang menghapus istilah “Tepi Barat” dari buku pelajaran dan dokumen resmi, serta menggantinya dengan “Yehuda dan Samaria”. Kebijakan tersebut mendapat dukungan luas dari Partai Republik dan sebagian anggota Partai Demokrat, serta masih menunggu persetujuan akhir Senat Florida.
Sebelum Arizona dan Florida, tujuh negara bagian lain di AS juga telah mengesahkan aturan yang melarang penggunaan istilah “Tepi Barat” dan mewajibkan penggunaan istilah versi Israel. Perkembangan ini disebut sebagai hasil koordinasi antara legislator beberapa negara bagian dengan perwakilan pemukim di wilayah tersebut.
Di tingkat federal, lebih dari 20 anggota Kongres AS dilaporkan telah mendukung inisiatif serupa, sementara Ketua Komite Urusan Luar Negeri Kongres juga menyatakan bahwa komite tersebut akan menggunakan istilah “Yehuda dan Samaria” dalam dokumen resmi.
Sorotan hukum internasional
Para pengamat menilai bahwa kebijakan ini bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang menganggap Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan ilegal. Namun, tren legislasi di sejumlah negara bagian AS menunjukkan adanya upaya politik untuk mengubah terminologi resmi guna membentuk persepsi baru terhadap status wilayah tersebut.