Madrid, Purna Warta – Perdana Menteri Pedro Sánchez menyerukan pembatalan segera perjanjian kerja sama antara Uni Eropa dan Israel, menyusul serangan terhadap kapal-kapal armada “Samoud”.
Baca juga: Senat AS Tolak Resolusi Pembatasan Kewenangan Perang Trump
Menurut laporan, Sánchez menyatakan bahwa Israel, dengan menyerang armada sipil, kembali melanggar hukum internasional.
PM Spanyol itu menegaskan bahwa Uni Eropa harus segera mengambil langkah konkret dengan membatalkan perjanjian kerja sama tersebut.
Sementara itu, pihak pengelola armada Samoud—yang bertujuan menembus blokade Gaza Strip—mengungkapkan bahwa pasukan Israel telah menghancurkan dan meninggalkan 21 kapal milik armada sipil tersebut. Mereka juga menyebutkan bahwa sejumlah aktivis sipil dibiarkan terlantar, sementara sebagian lainnya diculik.
Pihak tersebut menambahkan bahwa tindakan Israel mencerminkan praktik penghancuran yang terarah di perairan internasional.
Pada dini hari, media Israel mengutip Radio Angkatan Darat yang menyatakan bahwa pasukan pendudukan telah menguasai 7 kapal dari total 58 kapal armada Samoud dan menyitanya.
Seruan dari Pedro Sánchez ini mencerminkan meningkatnya tekanan politik di Eropa terhadap kebijakan Israel, khususnya terkait isu kemanusiaan di Gaza Strip. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah negara anggota European Union mulai menghadapi tekanan domestik untuk meninjau ulang hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel.
Baca juga: Ancaman Penghentian Satu-Satunya Stasiun Oksigen di Gaza Utara
Selain itu, insiden terhadap armada sipil di perairan internasional juga memicu kekhawatiran terkait keamanan jalur laut global dan penghormatan terhadap hukum maritim internasional. Sejumlah organisasi kemanusiaan menyerukan investigasi independen terhadap insiden tersebut, serta perlindungan lebih kuat bagi misi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan.
Para analis menilai bahwa jika Uni Eropa benar-benar mempertimbangkan pembatalan perjanjian kerja sama, hal ini dapat menjadi titik balik penting dalam hubungan Eropa–Israel dan berpotensi memengaruhi dinamika politik serta ekonomi di kawasan Timur Tengah secara lebih luas.