London, Purna Warta – Menurut Reuters melaporkan bahwa tiga sumber dari kilang India menyatakan bahwa setelah pencabutan sementara sanksi Washington untuk meredam krisis energi akibat perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, mereka berniat membeli minyak Iran.
Baca juga: Pengakuan atas Keberhasilan Operasi Iran / Netanyahu: Kami Mengalami Malam yang Sulit
Menurut ISNA, Menteri Keuangan Amerika Serikat setelah agresi negaranya terhadap Iran—yang mengganggu transportasi maritim dan menaikkan harga energi global—dilaporkan memberikan izin sementara dan terbatas untuk menjual minyak Iran yang berada di laut.
Scott Bassett menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump telah memberikan izin terbatas dan jangka pendek untuk menjual minyak Iran yang saat ini tertahan di laut, dengan tujuan memperkuat pasokan energi dan menjaga stabilitas pasar global.
Namun, Saman Ghodousi, Direktur Hubungan Publik dan Juru Bicara Kementerian Minyak Iran, menulis di media sosial X pada Jumat malam bahwa saat ini Iran secara fundamental tidak memiliki minyak mentah yang tertahan di laut maupun kelebihan untuk dijual di pasar internasional. Ia menegaskan bahwa pernyataan Menteri Keuangan AS semata-mata ditujukan untuk memberi harapan kepada pembeli dan mengendalikan psikologi pasar.
Sumber-sumber kilang India menambahkan bahwa mereka masih menunggu panduan resmi dari pemerintah dan klarifikasi Washington mengenai detail seperti ketentuan pembayaran.
Baca juga: Pejabat Iran Umumkan Enam Syarat Tehran untuk Menghentikan Perang
Kilang-kilang India, yang memiliki cadangan minyak jauh lebih sedikit dibandingkan importir besar minyak Asia lainnya, sebelumnya juga memanfaatkan pencabutan sementara sanksi AS untuk membeli minyak Rusia.
Langkah ini terjadi setelah serangan AS dan rezim Israel terhadap Iran serta balasan Tehran terhadap basis-basis kedua pihak, yang menyebabkan gangguan jalur maritim menuju Selat Hormuz. Gangguan ini memicu kenaikan harga energi di berbagai negara, terutama di Asia Selatan dan Timur, sehingga beberapa negara terpaksa memberlakukan kerja jarak jauh bagi pegawai dan menutup pusat pendidikan untuk menghindari krisis energi.


