Teheran, Purna Warta – Presiden Masoud Pezeshkian menyerukan penguatan pencegahan hukum Iran dengan mengajukan kasus-kasus terkait perang di pengadilan domestik dan internasional, menekankan perlunya strategi hukum yang sistematis untuk mengatasi konsekuensi perang agresi AS-Israel yang dikenakan terhadap Iran.
Baca juga: Iran Menyerukan Perjanjian yang Kuat untuk Melindungi Hak-Hak Orang Lansia
Presiden Pezeshkian menyampaikan pernyataan tersebut pada pertemuan tingkat tinggi mengenai dimensi hukum perang yang dikenakan terhadap Iran oleh AS dan rezim Zionis sejak tahun 2025.
Dia mengatakan Iran memerlukan kerangka hukum yang komprehensif tidak hanya untuk mendokumentasikan pelanggaran tetapi juga untuk memperkuat kemampuannya untuk menyajikan bukti di hadapan badan peradilan domestik, regional dan internasional. Ia menegaskan, segala tindakan hukum harus didukung oleh dokumentasi yang menyeluruh, analisis ahli, dan standar hukum yang diakui secara internasional.
Pertemuan hari Sabtu tersebut mempertemukan para pejabat senior pemerintah, pakar hukum, Menteri Kehakiman Amin-Hossein Rahimi dan ahli hukum terkemuka Ayatollah Mostafa Mohaqeq Damad untuk membahas strategi untuk mendokumentasikan kerusakan terkait perang, meningkatkan prosedur peradilan dan menyiapkan kasus hukum atas kejahatan perang yang dilakukan oleh AS dan rezim Israel.
Pezeshkian menggarisbawahi pentingnya dokumentasi yang transparan dan penelitian hukum yang ketat untuk mendukung litigasi di masa depan. Ia juga menyerukan pembentukan kelompok kerja hukum khusus dan mengatakan ia akan secara pribadi mengawasi kemajuan mereka.
Baca juga: Iran Mendesak Tindakan DK PBB Melawan Agresi dan Kejahatan Perang AS
Dalam pertemuan tersebut, Ayatollah Mohaqeq Damad ditunjuk untuk memimpin program penelitian hukum komprehensif yang bertujuan untuk mengoordinasikan upaya litigasi domestik dan internasional. Inisiatif ini mencakup persiapan atlas hukum yang mencakup lebih dari 700 topik penelitian terkait tindakan agresi dan kerusakan masa perang akibat kedua perang tersebut.
Presiden juga memuji kerja sama antara tiga cabang pemerintahan Iran dalam membela hak-hak hukum negaranya, dan menyoroti dukungan dari Ketua Kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei dan Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf.