Jakarta, Purna Warta – Pemerintah tengah lakukan penulisan ulang sejarah Indonesia melalui kerja sama dengan sejumlah sejarawan dan akademisi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan catatan penting agar proses ini dilakukan berdasarkan fakta sejarah yang objektif, bukan semata-mata narasi dari pihak yang menang.
Baca juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Titipan dalam SPMB 2025
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan bahwa penulisan ulang sejarah ini akan disajikan dalam 10 jilid. Salah satu poin menarik adalah dihilangkannya penggunaan istilah “Orde Lama” dalam jilid-jilid buku yang sedang dikerjakan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan peringatan kepada pemerintah agar proses penulisan ulang ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia menekankan bahwa sejarah harus ditulis sesuai kenyataan, bukan dikendalikan oleh narasi para pemenang.
“Maka dari pada itu untuk penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah bukan ‘his story’ bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini,” ungkapnya.
Pernyataan itu disampaikan Djarot usai mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman parkir Masjid At Taufiq, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6). Ia juga mengulas mengenai kontroversi tanggal kelahiran Pancasila yang sempat diperdebatkan sebelumnya.
“Pemerintah waktu itu berdasarkan tulisan dari (eks Mendikbud) Prof Nugroho Notosusanto, mengatakan Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni, itu dilawan dan itu diluruskan oleh para sejarawan,” kata Djarot di lokasi.
Ia menambahkan, penulisan sejarah seharusnya tidak ditutupi atau diputarbalikkan. Menurutnya, transparansi dan keterbukaan sangat penting dalam proses ini.
“Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka dengan terbuka,” ujar Djarot.
Baca juga: Fadli Zon: Pancasila Adalah Jiwa Bangsa, Bukan Sekadar Teks Normatif
Terkait dengan keputusan pemerintah untuk tidak lagi menggunakan istilah Orde Lama, Djarot menyerahkan sepenuhnya kepada para ahli sejarah untuk menentukan penyebutan yang tepat.
“Kalau Orde Lama, Orde Baru, kita serahkan ke ahli sejarah, masa pemerintahan Bung Karno Orde Lama kan gitu ya, masa pemerintahan Orde Baru masa sekarang ini orde apa? Orde Reformasi, nanti orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan,” imbuhnya.