Jakarta, Purna Warta – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap praktik siswa titipan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Ia menekankan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat jika kedapatan memasukkan siswa titipan.
Baca juga: Fadli Zon: Pancasila Adalah Jiwa Bangsa, Bukan Sekadar Teks Normatif
“Ini penting dan yang kemudian saya sampaikan juga melalui forum ini, di sistem penerimaan siswa baru. Biasanya dengan sistem yang sekarang ini, suka banyak titipan, titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan, pokoknya tidak ada titipan-titipan!” jelas pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM dalam sambutannya di Universitas Pasundan (Unpas), seperti dilihat dari akun TikTok Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Kamis (29/5/2025), dan dikutip pada Minggu (1/6/2025).
KDM menegaskan kembali bahwa kepala sekolah atau pihak mana pun yang kedapatan menerima titipan akan dikenai sanksi tegas.
“Kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi!” tegasnya.
Namun demikian, KDM menilai fenomena adanya titipan juga mencerminkan keinginan besar dari para orang tua agar anak-anak mereka dapat bersekolah, khususnya di sekolah negeri yang dianggap berkualitas. Sayangnya, keterbatasan daya tampung menjadi penghalang.
Baca juga: PDIP Bahas Kongres 2025: Djarot Singgung Hak Prerogatif Ketum Soal Sekjen
“Walaupun sebenarnya juga ini tugas negara kalau ada orang maksa anaknya masuk sekolah bagus berarti orang tuanya ingin anaknya sekolah. Yang salah itu negara kenapa sampai sekarang belum bisa menyiapkan ruang kelas yang baik untuk seluruh rakyatnya, itu masalahnya,” terang mantan Bupati Purwakarta tersebut.