Jakarta, Purna Warta – Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati meminta pemerintah memanfaatkan anggaran pendidikan yang tidak lagi digunakan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperbaiki sektor pendidikan.
Baca juga: Kemendagri Siapkan Akta Kelahiran Digital, Dikirim via Email
Menurut dia, anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas guru, memperbaiki sekolah rusak, serta memperkuat layanan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Mulai dari perbaikan kualitas pendidik, tenaga pendidik, siswa, mahasiswa dan lain-lain. Juga agar sarana prasarana lebih memadai, kesejahteraan guru, dosen serta tenaga pendidik yang lebih baik, merata, dan bermutu untuk semua,” ujar Esti dalam keterangan resminya, Senin (3/8/2026).
Selain itu, lanjut Esti, anggaran pendidikan yang kembali difokuskan pada sektor pendidikan juga harus digunakan untuk menjawab tantangan baru, seperti digitalisasi pembelajaran dan perkembangan kecerdasan artifisial.
“Tantangan-tantangan kekinian seperti digitalisasi pendidikan, teknologi seperti AI dan lain-lain,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Meski begitu, Esti meminta pemerintah tetap memberi perhatian lebih besar kepada daerah 3T dan wilayah pascabencana yang masih menghadapi keterbatasan layanan pendidikan, karena masih banyak sekolah yang rusak dan butuh diperbaiki.
“Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika Negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak,” kata Esti.
Baca juga: Prabowo: Indonesia Layak Tampil di Piala Dunia 2030, Pemerintah Siap Dukung Penuh PSSI
Esti juga meminta pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dengan anggaran yang tak lagi dipakai untuk MBG, dan segera mewujudkan SD-SMP gratis baik negeri maupun swasta sesuai keputusan MK sebelumnya.
Ia meminta pemerintah tidak menunggu hingga 2028 untuk memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan, dan mengupayakan mulai tahun anggaran 2027 agar harapan besar bagi dunia pendidikan dapat terwujud.