Al-Quds, Purna Warta – Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa 73 persen warga Israel memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Selain itu, 48 persen responden menyatakan menolak serangan militer Israel terhadap Iran.
Hasil survei yang dilakukan Institute for National Security Studies (INSS) Israel menunjukkan bahwa 73 persen responden menyatakan hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki kepercayaan terhadap kabinet Israel, sementara hanya 25 persen yang menyatakan masih mempercayai kinerja pemerintah.
Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 65 persen responden menilai keputusan para pemimpin politik Israel umumnya tidak didasarkan pada pertimbangan keamanan. Sebaliknya, 39 persen responden berpendapat bahwa pertimbangan keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
Pada bagian lain survei yang membahas kemungkinan serangan militer terhadap Iran, 48 persen responden menyatakan tidak mendukung langkah Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Sementara itu, 42 persen menyatakan mendukung tindakan tersebut.
Survei tersebut juga menyoroti isu domestik dan militer. Sebanyak 63 persen responden dari kalangan warga Yahudi Israel menyatakan menolak rancangan undang-undang yang melarang penangkapan individu yang menghindari wajib militer, sedangkan 32 persen menyatakan mendukung aturan tersebut.
Survei yang dilakukan di tengah situasi politik dan keamanan yang sensitif di Israel itu dinilai menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara opini publik dan kebijakan yang ditempuh kabinet saat ini, terutama dalam isu-isu keamanan dan militer.
Survei ini dirilis ketika pemerintahan Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari perang di Jalur Gaza, meningkatnya ketegangan di Tepi Barat dan perbatasan Lebanon, hingga perdebatan mengenai kebijakan terhadap Iran. Berbagai survei dalam beberapa bulan terakhir juga menunjukkan meningkatnya polarisasi politik di Israel serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah Israel mengalami penurunan sejak perang di Gaza berlangsung berkepanjangan. Selain persoalan keamanan, kritik juga datang terkait penanganan pembebasan para sandera, dampak ekonomi perang, serta meningkatnya beban anggaran pertahanan. Sejumlah keluarga sandera dan kelompok oposisi secara berkala menggelar demonstrasi yang mendesak pemerintah segera mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dan mengakhiri konflik.
Hasil survei mengenai Iran menunjukkan bahwa masyarakat Israel masih terbelah terkait kemungkinan konfrontasi militer langsung. Sebagian kalangan mendukung langkah militer dengan alasan keamanan nasional, sementara kelompok lainnya mengkhawatirkan dampak perang yang lebih luas terhadap stabilitas kawasan, kondisi ekonomi, serta keselamatan warga sipil.
Isu wajib militer juga tetap menjadi salah satu perdebatan utama di Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menghadapi tekanan untuk memperluas kewajiban dinas militer kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi), yang selama ini banyak memperoleh pengecualian. Perdebatan tersebut semakin menguat di tengah meningkatnya kebutuhan personel militer akibat konflik yang berkepanjangan.