Gaza, Purna Warta – Pejabat Senior Hamas menegaskan bahwa gerakan perlawanan Palestina tersebut menolak tegas segala upaya pelucutan senjata, memperingatkan campur tangan asing dalam urusan Palestina, serta menuntut jaminan yang lebih kuat dan rinci untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata dengan Israel.
Baca juga: Netanyahu Hadir di Pengadilan untuk ke-65 Kalinya dalam Sidang Korupsi yang Masih Berlangsung
Dalam wawancara dengan media Yaman al-Masirah pada Selasa, Osama Hamdan menekankan bahwa Hamas tidak akan pernah menyerahkan senjatanya kepada pihak asing.
“Perlawanan menolak kedatangan pasukan asing untuk melucuti kami dan mengambil senjata yang gagal direbut oleh pendudukan. Gagasan menyerahkan senjata adalah gagasan yang tidak dapat diterima oleh perlawanan,” ujarnya.
Pejabat Senior Hamas itu juga menyinggung gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan Israel, yang menurutnya terus dilanggar oleh rezim tersebut, serta menegaskan perlunya jaminan yang lebih jelas pada tahap selanjutnya.
“Pada tahap kedua kesepakatan Gaza, jaminan harus lebih jelas dan komitmen harus lebih rinci,” katanya, seraya merujuk pada pelanggaran berulang Israel terhadap perjanjian sebelumnya.
“Musuh Zionis tidak mematuhi kesepakatan, bahkan perjanjian internasional yang ditandatanganinya pun kerap dilanggar secara terang-terangan,” tambahnya.
Ia memperingatkan bahwa pengepungan Israel yang terus berlanjut terhadap Gaza dapat menjadi sinyal kembalinya agresi militer.
“Kegagalan membuka perlintasan merupakan indikasi bahwa Israel berniat kembali melakukan agresi terhadap Jalur Gaza,” ujar Hamdan.
Hamdan menegaskan bahwa penggunaan blokade sebagai senjata tidak akan melemahkan perlawanan Palestina. Menurutnya, menjadikan pengepungan kebutuhan dasar sebagai alat perang justru “meningkatkan permusuhan terhadap entitas Zionis.”
Mengecam kebijakan Israel dan Amerika Serikat di kawasan, Hamdan menyebutnya sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendominasi Asia Barat secara militer.
“Amerika Serikat ingin memaksakan hegemoni di kawasan ini, dengan entitas Zionis sebagai fondasinya,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa pelucutan senjata perlawanan akan memungkinkan Israel menguasai kawasan secara penuh.
Baca juga: Klaim Kontroversial Ben-Gvir: 100 Dokter Relawan untuk Mengeksekusi Tahanan Palestina
Meski serangan terhadap warga Palestina terus berlangsung, Hamdan menyatakan keyakinannya terhadap ketahanan rakyat Palestina.
“Perlawanan mampu terus bertahan, dan saya yakin hasil dari konflik ini adalah runtuhnya entitas ini,” katanya.
Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat antara Hamas dan Israel dicapai pada 10 Oktober 2025. Pada tahap pertama, Israel diwajibkan membuka seluruh perlintasan ke Gaza untuk memungkinkan masuknya makanan dan bantuan kemanusiaan serta menghentikan permusuhan, sebagai imbalan atas pembebasan seluruh tawanan yang ditahan Hamas.
Namun, meskipun Hamas telah mematuhi perjanjian tersebut, Israel dilaporkan terus melancarkan serangan ke Gaza dan menutup sebagian besar perlintasan, sehingga menghambat masuknya bantuan vital.
Pada Selasa, Menteri Urusan Militer Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa rezim tersebut tidak berencana menarik diri sepenuhnya dari Gaza dan bermaksud mendirikan pos-pos militer serta pertanian baru di wilayah utara, yang dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata.
Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan pada Senin bahwa Israel telah melanggar perjanjian tersebut sedikitnya 875 kali, termasuk 265 insiden penembakan terhadap warga sipil, 49 serangan ke kawasan permukiman, 421 serangan artileri, dan 150 pembongkaran rumah.
Sejak gencatan senjata dimulai, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 411 orang di Gaza dan melukai 1.112 lainnya.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak Oktober 2023, ketika Israel melancarkan perang genosida, telah meningkat menjadi 70.937 orang, dengan sedikitnya 171.192 orang mengalami luka-luka.