Al-Quds, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali hadir di Pengadilan Distrik Tel Aviv untuk ke-65 kalinya dalam sidang korupsi sejumlah kasus yang telah membayangi sebagian besar masa jabatannya, demikian dilaporkan media Israel.
Baca juga: Klaim Kontroversial Ben-Gvir: 100 Dokter Relawan untuk Mengeksekusi Tahanan Palestina
Harian berbahasa Ibrani Maariv melaporkan bahwa sidang terbaru yang digelar pada Selasa berfokus pada Kasus 4000, yang melibatkan dugaan suap terkait Shaul Elovitch, mantan pemegang saham pengendali Bezeq, perusahaan telekomunikasi terbesar di Israel.
Jaksa penuntut menyatakan bahwa Netanyahu diduga memberikan berbagai kemudahan regulasi kepada Bezeq sebagai imbalan atas pemberitaan yang menguntungkan dirinya di situs berita Walla, yang dimiliki oleh Elovitch. Namun, Netanyahu membantah seluruh tuduhan tersebut.
Menurut jaksa, Netanyahu dan anggota keluarganya juga mengajukan “berbagai permintaan” kepada pasangan Elovitch terkait nada dan isi pemberitaan di Walla, sebagaimana dilaporkan surat kabar tersebut.
Netanyahu berulang kali menegaskan bahwa interaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Pada awal persidangan Selasa, Netanyahu meminta penundaan selama 30 menit untuk mengikuti latihan militer secara daring melalui Zoom, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Menurut Maariv, latihan itu dilakukan “sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan rudal.”
Sejumlah laporan media Israel sebelumnya menyoroti penggunaan agenda politik, diplomatik, dan keamanan oleh Netanyahu sebagai alasan penundaan atau gangguan dalam proses persidangan. Langkah ini disebut membatasi waktu kehadirannya di ruang sidang, sementara para pendukungnya menilai hal tersebut mencerminkan tuntutan memimpin Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional.
Pada awal Desember, Netanyahu mengajukan permohonan resmi kepada Presiden Israel Isaac Herzog untuk mendapatkan pengampunan presiden terkait kasus-kasus korupsinya.
Langkah tersebut memicu perdebatan luas di kalangan politik dan publik. Sejumlah pihak berpendapat bahwa pengampunan hanya layak dipertimbangkan jika Netanyahu mengakui kesalahan dan mengundurkan diri dari kehidupan politik.
Namun, Netanyahu menolak syarat tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak akan mengakui kesalahan maupun mundur dari jabatannya, sekalipun pengampunan diberikan.
Baca juga: Ledakan di Jalur Patroli Israel di Jalur Gaza
Netanyahu, yang merupakan perdana menteri terlama dalam sejarah Israel, didakwa pada 2019 atas tuduhan suap, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan setelah melalui penyelidikan panjang.
Persidangannya dimulai pada 2020, menjadikannya perdana menteri Israel pertama yang masih menjabat dan hadir sebagai terdakwa pidana dalam sejarah rezim tersebut. Ia menghadapi tiga perkara korupsi terpisah.
Selain itu, Netanyahu juga menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan mantan menteri perang Israel, Yoav Gallant, terkait kekejaman di Gaza. Sejak Oktober 2023, lebih dari 70.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas di wilayah tersebut.