Al-Quds, Purna Warta – Pejabat tinggi militer Israel menyatakan kekhawatiran bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mungkin berupaya meningkatkan ketegangan di Jalur Gaza sebagai strategi untuk menghambat atau menunda pemilihan parlemen di wilayah pendudukan.
Surat kabar berbahasa Ibrani Maariv mengutip penilaian sejumlah pejabat senior militer Israel yang menyebutkan bahwa Netanyahu mungkin tidak menginginkan berakhirnya perang yang sedang berlangsung dan berpotensi kembali meningkatkan ketegangan di Gaza ketika pemilu semakin dekat.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pejabat senior militer semakin khawatir faktor-faktor politik dapat memengaruhi keputusan terkait operasi militer tambahan.
Para pejabat tersebut menyatakan dengan tegas bahwa militer tidak berencana melancarkan operasi baru kecuali terdapat kebutuhan keamanan yang benar-benar jelas. Mereka menegaskan, “Kami tidak akan berpartisipasi dalam perang baru yang tidak beralasan.”
Kekhawatiran tersebut muncul di tengah meningkatnya perdebatan di Israel mengenai cara Netanyahu menangani berbagai front yang dihadapi rezim tersebut. Para pemimpin oposisi juga menuduhnya memanfaatkan persoalan keamanan demi keuntungan politik menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober.
Netanyahu diketahui meningkatkan retorikanya terhadap Turki setelah Israel melancarkan serangan terhadap pangkalan udara militer Abu al-Duhur di Provinsi Idlib, Suriah barat laut.
Tokoh-tokoh oposisi Israel, termasuk mantan Perdana Menteri Ehud Barak dan Yair Golan, pemimpin partai yang disebut Partai Demokrat, menuduh Netanyahu sengaja meningkatkan ketegangan dengan Ankara demi kepentingan politiknya sendiri.
Para pejabat keamanan Israel dilaporkan telah memperingatkan mengenai eskalasi yang “tidak perlu” dengan Turki. Mereka mengindikasikan bahwa pernyataan Netanyahu dan Menteri Urusan Militer Israel Katz berpotensi meningkatkan ketegangan.
Perselisihan yang dilaporkan terjadi antara Netanyahu dan kalangan militer tersebut muncul ketika Netanyahu menghadapi situasi elektoral yang sulit. Sejumlah survei opini terbaru menunjukkan bahwa koalisi pemerintahannya tidak memiliki mayoritas parlemen yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.