Kairo, Purna Warta – Mesir kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan perlintasan perbatasan Rafah digunakan untuk memindahkan warga Palestina, seraya menekankan perlunya pemantauan internasional atas gencatan senjata yang sedang berlangsung di tengah pelanggaran Israel.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyampaikan hal tersebut dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Minggu, dengan menyebut bahwa Kairo tengah berdialog dengan Israel terkait pengoperasian penyeberangan Rafah, sambil menegaskan bahwa posisi Mesir mengenai isu ini “jelas dan tegas”.
Abdelatty juga menjelaskan bahwa penyeberangan Rafah akan dibatasi secara ketat hanya untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dan evakuasi kasus medis kritis.
Menlu Mesir itu lebih lanjut menekankan pentingnya pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional di Jalur Gaza untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian gencatan senjata dan mencegah Israel melanjutkan serangan militernya.
Berbicara dalam sebuah panel di Doha Forum pada Sabtu, Abdelatty kembali menegaskan penolakan Mesir terhadap penggunaan Rafah sebagai pintu masuk bagi pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.
Ia juga menyerukan Israel agar membuka seluruh perlintasan perbatasan guna memungkinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, memperingatkan bahwa pembukaan sebagian hanya memperpanjang penderitaan dan melemahkan upaya stabilisasi.
Abdelatty kembali menegaskan perlunya kehadiran pasukan internasional di Gaza, dengan menekankan bahwa misi mereka akan terbatas pada penjagaan perdamaian, bukan penegakan perdamaian. Ia juga menyebut adanya minat dari pihak internasional, termasuk Uni Eropa, untuk membantu melatih pasukan kepolisian Palestina.
Awal pekan ini, Kairo menolak klaim Israel mengenai adanya koordinasi untuk membuka kembali Rafah bagi warga Palestina yang ingin meninggalkan Gaza, dan menyatakan bahwa klaim tersebut tidak akurat.
Abdelatty menambahkan bahwa fase pertama perjanjian gencatan senjata antara gerakan perlawanan Palestina Hamas dan Israel telah memberikan beberapa hasil positif, namun terus diganggu oleh pelanggaran berulang dari pihak Israel.
Ia menegaskan bahwa fase kedua, yang terkait dengan penarikan pasukan Israel, merupakan elemen penting untuk melangkah ke tahap berikutnya.
Terkait pengaturan senjata di Gaza, Abdelatty menekankan perlunya otoritas Palestina yang bersatu untuk mencegah perpecahan internal yang dapat dimanfaatkan Israel, dan menegaskan bahwa baik Mesir maupun pemerintah asing mana pun tidak akan mengelola Gaza setelah berakhirnya kampanye militer Israel.
Baca juga: Hamas: Akan Menyerahkan Senjata kepada “Negara Palestina” Hanya Jika Pendudukan Israel Berakhir
Abdelatty juga menyoroti perlunya pasukan internasional di sepanjang “garis kuning” Gaza sebagaimana tercantum dalam rencana gencatan senjata yang diusulkan Presiden AS Donald Trump.
Gencatan senjata rapuh yang ditengahi Amerika Serikat mulai berlaku di Gaza pada 10 Oktober. Meski demikian, pasukan Israel tetap melancarkan serangan di wilayah yang diblokade tersebut.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, pelanggaran harian telah menyebabkan 367 warga Palestina tewas dan 953 lainnya terluka sejak gencatan senjata diberlakukan.