Gaza, Purna Warta – Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, menegaskan bahwa pihaknya hanya akan menyerahkan senjata kepada sebuah “negara Palestina” apabila pendudukan Israel berakhir sepenuhnya, menekankan bahwa perlucutan senjata tidak dapat dilakukan selama penindasan militer dan politik masih berlangsung.
Khalil al-Hayya, anggota senior biro politik Hamas sekaligus ketua tim perunding gerakan tersebut, mengatakan pada Sabtu bahwa, “senjata kami terkait dengan keberadaan pendudukan dan agresi, dan jika pendudukan berakhir, senjata ini akan diserahkan kepada negara.”
Kantornya kemudian memperjelas bahwa yang dimaksud “negara” adalah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Ia menambahkan bahwa isu senjata “masih dalam pembahasan bersama faksi-faksi dan para mediator, dan kesepakatan ini masih berada pada tahap awal.”
Al-Hayya juga menyatakan bahwa Hamas menerima pengerahan pasukan PBB sebagai misi pemisah antara gerakan tersebut dan militer rezim Israel, yang bertugas mengawasi perbatasan serta memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata.
Namun ia menegaskan bahwa Hamas menolak setiap misi internasional di dalam Gaza yang bertujuan melucuti kekuatan perlawanan secara paksa.
Gerakan tersebut secara konsisten menyatakan bahwa pengaturan dua negara hanya merupakan tahap sementara, dan bahwa rakyat Palestina tetap memegang “hak historis atas seluruh tanah Palestina.”
Menanggapi situasi Gaza selama gencatan senjata, al-Hayya mengatakan bahwa Israel “menghalangi masuknya berbagai material ke Gaza seolah-olah perang masih berlangsung.”
“Kami tidak puas dengan jumlah bantuan yang masuk ke Jalur Gaza dan menyeru para mediator untuk turun tangan,” ujarnya.
Meski ada kesepakatan, Israel terus melanggar gencatan senjata dengan membatasi distribusi pasokan penting serta melakukan serangan berulang di berbagai wilayah Gaza.
Baca juga: Perempuan Palestina dan Putranya Tewas Akibat Tembakan Israel di Gaza
Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan pada Minggu bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, rezim Israel telah membunuh sedikitnya 367 warga Palestina dan melukai 953 lainnya.
Gencatan senjata Gaza antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 10 Oktober. Sebagai imbalan atas pengembalian seluruh tawanan Israel—baik yang hidup maupun yang telah meninggal—rezim Israel setuju untuk membebaskan 250 warga Palestina yang divonis seumur hidup serta 1.700 warga Gaza yang diculik sejak 7 Oktober 2023.
Rezim tersebut juga berjanji menghentikan serangan militernya dan membuka kembali seluruh pintu perlintasan menuju Gaza, sehingga memungkinkan akses tanpa hambatan terhadap makanan dan pergerakan warga sipil dari wilayah yang dikepung itu.
Namun, hingga kini Israel tetap menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.
Militer Israel juga tercatat telah melanggar perjanjian gencatan senjata setidaknya 591 kali sejak 10 Oktober hingga 2 Desember, melalui serangan udara, artileri, dan penembakan langsung, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza.
Fase kedua gencatan senjata, yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump, mencakup perlucutan senjata kelompok perlawanan Gaza, pengerahan kekuatan militer internasional, dan pembentukan otoritas administratif asing untuk mengawasi pemerintahan sehari-hari—syarat yang ditolak mentah-mentah oleh pihak perlawanan karena dianggap sebagai upaya Washington dan Tel Aviv untuk memberlakukan kontrol eksternal atas masa depan Gaza.
Sejak dimulainya agresi genosida Israel terhadap Gaza pada 7 Oktober 2023, setidaknya 70.354 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 171.030 lainnya terluka. Banyak korban masih berada di bawah reruntuhan karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka.