Amman, Purna Warta – 12 September 1970, Gurun Zarqa, 40 kilometer di sebelah timur laut ibu kota Yordania. Gambar-gambar yang disiarkan ke seluruh dunia pada hari itu sungguh mengejutkan: sejumlah besar penumpang yang terlantar, tiga pesawat, dan hamparan gurun yang terpencil. Namun, kisahnya belum berakhir.
Sesuatu yang bahkan lebih aneh akan terjadi hanya dalam hitungan menit.
Ketika kamera merekam saat pesawat-pesawat tersebut terbakar dan meledak, menjadi jelas bahwa peristiwa yang terjadi selama beberapa hari sebelumnya tidak dapat lagi diabaikan.
Operasi tersebut dilakukan oleh PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine/Front Populer untuk Pembebasan Palestina), kelompok pejuang Palestina berhaluan kiri yang melancarkan rencananya pada 6 September.
“PFLP hari ini telah menghancurkan sepenuhnya tiga pesawat tersebut, dengan menjalankan salah satu garis strategisnya untuk menyerang kepentingan imperialis dan Zionis di seluruh dunia sebagai reaksi terhadap sikap kaum imperialis dan Zionis…”
Juru Bicara PFLP
Pada hari itu, tiga penerbangan internasional yang menuju New York menjadi sasaran. Pesawat ketiga, setelah terjadi pergulatan di dalam kokpit, dipaksa melakukan pendaratan darurat di London. Sementara itu, pesawat pertama dan kedua dialihkan ke Gurun Zarqa di Yordania.
Tiga hari kemudian, sebuah pesawat lain, penerbangan 755, bergabung dengan mereka. Keesokan paginya, para pejuang Palestina menuliskan nama mereka pada badan ketiga pesawat tersebut dan kemudian menggelar konferensi pers untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Antara 9 hingga 12 September, warga Palestina menunggu dunia memberikan tanggapan positif terhadap tuntutan tersebut. Namun, tidak ada tanggapan yang datang. Mungkin sikap acuh tak acuh inilah yang semakin memicu kemarahan mereka dan mendorong mereka membakar pesawat-pesawat tersebut.
Mereka membebaskan para sandera, tetapi ledakan tiga pesawat di Gurun Zarqa meninggalkan sebuah pertanyaan mendesak bagi dunia: Apa yang dilakukan para pejuang Palestina di Yordania?
Para politisi juga mengajukan pertanyaan yang sama. Dan orang pertama yang diharapkan memberikan jawaban adalah Raja Hussein, penguasa Yordania saat itu.
Namun, Raja Hussein tidak memiliki jawaban yang memuaskan. Ia sendiri seolah tersesat seperti para sandera di Gurun Zarqa, terbelah antara masa depan negaranya dan nasib rakyat Palestina. Namun, di Asia Barat pada masa itu, terdapat kebingungan yang lebih mendalam.
Tidak ada yang tahu apakah peristiwa pada hari-hari tersebut hanyalah pertunjukan kembang api yang kekanak-kanakan atau apakah warga Palestina benar-benar sedang bermain api. Peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi pada hari-hari dan bulan-bulan berikutnya akan mengungkap kebenaran—sebuah kebenaran pahit tentang suatu bangsa yang mengembara di tengah arus sejarah.
Bagi Raja Hussein, September 1970 merupakan bulan yang panjang dan penuh kesulitan.
Apa yang dilakukan warga Palestina memberikan dampak mendalam terhadap masa depan Yordania. Keputusannya mengenai bagaimana harus merespons dapat mengubah masa depan Asia Barat, masa depan Yordania, sekaligus nasib dirinya sendiri. Jika ia berpihak kepada Palestina, bagaimana ia akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah-pemerintah asing? Dan jika ia menentang mereka, apa yang akan terjadi terhadap perjuangan Palestina?
Hubungan antara Palestina dan Yordania merupakan persoalan yang rumit, yang hanya dapat diurai dengan melihat kembali sejarah.
Pada masa itu, Raja Hussein mendapati dirinya memikirkan masa lalu negaranya lebih sering daripada sebelumnya.
Yordania modern terletak di bagian barat daya Asia dan berbatasan dengan Arab Saudi, Irak, Suriah, serta wilayah Palestina yang diduduki. Sebelum Perang Dunia I, Yordania merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah.
Pada awal 1920-an, ketika kekaisaran tersebut runtuh, Yordania jatuh ke tangan salah satu pemenang perang, yaitu Inggris. Berdasarkan pengalaman mereka dalam memerintah India, Inggris memilih kebijakan pengendalian tidak langsung. Mereka menyerahkan pemerintahan semiotonom Yordania kepada sebuah keluarga lokal yang berpengaruh, yaitu dinasti Hashemi.
Selama berabad-abad, keluarga Hashemi mengawasi tempat-tempat suci Islam, termasuk Makkah, berkat garis keturunan mereka yang ditelusuri hingga Nabi Muhammad saw. Namun, keadaan telah berubah. Tidak lama sebelumnya, selama Perang Dunia I, mereka dikalahkan oleh keluarga Saud dalam perebutan Makkah dan Madinah.
Dalam keadaan terhina, keluarga Hashemi terpaksa meninggalkan Hijaz. Kini sebuah kesempatan baru menanti mereka: sebuah emirat kecil bernama Yordania, yang titik paling baratnya berada dekat dengan kiblat pertama umat Islam, Masjid Al-Aqsa di Al-Quds.
Sepanjang 1920-an dan 1930-an, Emirat Yordania berupaya memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. Tokoh Hashemi yang paling menonjol dalam upaya tersebut adalah Abdullah I. Memahami pengaruh Inggris di Asia Barat, ia berusaha mengembangkan visi strategisnya sendiri. Visi tersebut memasuki fase baru pada 1939 dengan pecahnya Perang Dunia II.
Sebagian perang tersebut meluas ke Asia Barat, dan Abdullah I berpihak kepada Inggris. Dengan pasukannya yang terlatih, Legiun Arab, ia mengubah keseimbangan kekuatan regional untuk mendukung pihak Sekutu, khususnya Inggris. Dukungan tersebut membuahkan hasil sekitar enam tahun kemudian. Ketika perang berakhir dengan kemenangan Sekutu, Yordania memperoleh kemerdekaan.
Abdullah I, seorang keturunan para khalifah Muslim, menjadi pilihan alami untuk memimpin negara baru tersebut—bukan sebagai khalifah, melainkan sebagai raja. Namun, pada awal masa pemerintahannya, sebuah kabar buruk datang.
“Saya kembali menegaskan bahwa pemerintah Yang Mulia telah memutuskan untuk mendasarkan kebijakannya pada asumsi bahwa mereka harus mengakhiri mandat yang selama 25 tahun telah mereka jalankan untuk memenuhi kewajiban mereka dalam mewujudkan pertumbuhan rumah nasional Yahudi dan melindungi kepentingan penduduk Arab.”
“Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai sikap dan kebijakan Inggris, saya telah diperintahkan oleh pemerintah Yang Mulia untuk mengumumkan dengan penuh kesungguhan bahwa mereka telah memutuskan bahwa, jika tidak tercapai penyelesaian, mereka harus merencanakan penarikan lebih awal pasukan Inggris dan pemerintahan Inggris dari Palestina.”
Arthur Creech Jones, Menteri Koloni Inggris (1946–1950)
Ketika Abdullah I sedang mempersiapkan penobatannya, kabar yang mengkhawatirkan datang dari seberang Sungai Yordan. Di satu sisi sungai berdiri Kerajaan Yordania yang baru didirikan, sementara di sisi lainnya terdapat Al-Quds, wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim dan kini sedang direbut oleh pasukan Yahudi.
Dua sisi Sungai Yordan melambangkan dua pendekatan yang berlawanan. Di satu sisi terdapat Inggris dan kelompok-kelompok Zionis yang militan, sementara di sisi lain terdapat negara-negara Arab di Asia Barat.
Rencana PBB untuk pembentukan Israel mengusulkan pembagian Palestina menjadi tiga bagian: apa yang disebut sebagai negara Yahudi, negara Arab, dan zona internasional.
Namun, hal tersebut bukan sesuatu yang disambut baik oleh bangsa Arab. Senapan pun dikeluarkan dari tempat penyimpanan dan perang baru dimulai, yaitu Perang Arab-Israel 1948.
Abdullah I, bersama para penguasa Mesir, Suriah, dan Irak, mengerahkan pasukannya menyeberangi sungai.
Selama 10 bulan berikutnya, perang terus berlangsung. Namun secara keseluruhan, Israel berada di atas angin. Israel merebut seluruh wilayah yang dialokasikan kepadanya oleh PBB, ditambah sebagian wilayah yang diperuntukkan bagi negara Arab.
Mesir menguasai Jalur Gaza, sementara Abdullah I memperoleh kendali atas Yerusalem Timur, termasuk Masjid Al-Aqsa.
Bagi bangsa Palestina, perang tersebut hanya membawa kehilangan. Namun, bagi raja Yordania, perang tersebut membuka peluang. Ia kini dapat memperkuat penguasaan Hashemi atas Al-Aqsa—sebuah kemenangan simbolis atas rival lama mereka, keluarga Saud di Hijaz.
Namun, perolehan wilayah tersebut menciptakan tantangan baru bagi Yordania. Ketika perang berakhir dan wilayah-wilayah dibagi, gelombang besar warga Palestina yang terusir melarikan diri ke Yordania.
Sekalipun Abdullah I memiliki keberatan, ia tidak memiliki pilihan selain menerima mereka. Sekitar 120.000 orang, atau kira-kira sepertiga dari jumlah penduduk Yordania pada saat itu.
Kini ketakutan terbesar sang raja adalah warga Palestina yang baru tiba tersebut. Bagaimana Yordania harus menghadapi para pendatang yang tidak diundang ini?
Kehidupan tidak memberinya banyak waktu untuk menemukan jawabannya. Pada 20 Juli 1951, Abdullah I dibunuh. Seorang nasionalis Palestina menembaknya ketika ia sedang melaksanakan salat Jumat di Al-Quds.
Pembunuh tersebut mewakili kelompok Arab yang meyakini bahwa Yordania telah mengkhianati perjuangan Palestina, dan bahwa dengan mencaplok Yerusalem Timur, Abdullah telah menghalangi terbentuknya negara Palestina yang merdeka.
Itu merupakan pelajaran pahit bagi para penerus Abdullah, sekaligus peringatan bahwa keberadaan warga Palestina di dalam Yordania harus dipandang serius.
“Beberapa hari yang lalu, Anda mengatakan bahwa jika Israel menyerang, Israel akan dihancurkan sepenuhnya. Dan beberapa pemimpin Arab bahkan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah menghapuskan Israel tanpa syarat apa pun.”
Reporter BBC
“Jika seseorang menyerang Anda, apa reaksi Anda?”
“Jika seseorang menyerang kami, kami akan bereaksi. Reaksi dalam perang berarti kehancuran.”
Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir
Dekade 1950-an dan 1960-an merupakan masa penuh gejolak di Asia Barat. Yordania menghadapi krisis suksesi setelah kematian Abdullah serta kehadiran sejumlah besar pengungsi Palestina.
Israel memperluas permukiman dan berupaya mengamankan sumber-sumber air baru. Mesir dan Israel terlibat dalam persaingan sengit untuk menguasai Terusan Suez. Sementara itu, rakyat Palestina berusaha membangun kembali identitas mereka.
Tujuan mereka jelas: merebut kembali tanah air mereka.
“Kami tahu bahwa hal itu tidak mudah, tetapi kami siap membayar harganya.”
Yasser Arafat, Pemimpin Fatah
Yasser Arafat mendirikan Fatah dan tidak lama kemudian, di bawah pengawasan Liga Arab, dibentuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
“Yordania memiliki Tepi Barat sebagai basis yang sesuai untuk melancarkan pembebasan tanah air yang diduduki, karena negara ini mencakup bagian yang tidak terpisahkan darinya, yaitu mayoritas besar rakyat Palestina. Selain itu, wilayah negara ini mencakup Tepi Barat, yang merupakan bagian terbesar Palestina yang masih berada di tangan Arab.”
Raja Hussein dari Yordania
Kepemimpinan PLO kemudian kembali diserahkan kepada Arafat. Tidak lama kemudian, para pejuang sayap kiri dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) bergabung dengannya.
Hal yang paling penting bagi pemerintah Yordania adalah bahwa pusat operasi PLO berada di dalam wilayah Yordania.
Mereka tidak hanya melancarkan serangan terhadap Israel dari wilayah Yordania, tetapi juga memperoleh pengaruh yang signifikan di dalam negeri.
Perkiraan tidak resmi menyebutkan bahwa pada 1960-an, sekitar setengah penduduk Yordania merupakan warga Palestina, atau sekitar 700.000 orang, termasuk kurang lebih 50.000 pejuang bersenjata yang loyal kepada Arafat.
Hal tersebut menjadi kabar yang mengkhawatirkan bagi raja baru Yordania, Raja Hussein, cucu tertua Abdullah.
Ia naik ke tampuk kekuasaan melalui proses yang rumit dan kini menghadapi dua ancaman besar: Israel di satu sisi dan warga Palestina di dalam Yordania di sisi lain.
Kedua ancaman tersebut segera bertemu dalam sebuah momen bersejarah pada Juni 1967.
Pada 5 Juni 1967, sebuah perang yang tidak terduga pecah: Israel berada di satu sisi, sementara seluruh negara Arab berada di sisi lainnya.