Al-Quds, Purna Warta – Aktivitas militer Israel di wilayah selatan Suriah terus berlanjut di tengah minimnya respons efektif dari pemerintahan baru di Damaskus. Operasi yang mencakup penetrasi darat, pembentukan pos pemeriksaan, serta pemeriksaan terhadap warga sipil di Provinsi Daraa dan Quneitra memicu kecaman dari sejumlah negara Arab, termasuk Qatar dan Arab Saudi.
Pasukan Israel dalam perkembangan terbaru melancarkan serangan artileri dan tembakan dari helikopter militer ke Desa Abidin dan wilayah sekitarnya di pedesaan barat Daraa. Serangan tersebut menimbulkan kepanikan di kalangan penduduk dan mendorong sebagian warga mengungsi ke daerah sekitar. Laporan dari Suriah selatan menyebutkan bahwa meskipun tidak ada korban jiwa, lahan pertanian mengalami kerusakan akibat serangan tersebut.
Ketegangan meningkat setelah kendaraan militer Israel memasuki Desa Abidin dari arah pangkalan Al-Jazirah pada Minggu. Warga setempat berupaya menghalangi laju pasukan dengan menutup akses jalan menggunakan batu. Sebelum mundur, pasukan Israel dilaporkan melepaskan tembakan ke arah warga dan menyalakan suar penerangan di kawasan Lembah Yarmouk. Sebelumnya, tentara Israel juga sempat mendirikan pos sementara di Bukit Al-Maghr sebelum akhirnya meninggalkan lokasi.
Pejabat lokal Suriah, Ahmad Al-Hajer, mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi menyebabkan ketakutan luas di tengah masyarakat dan mengakibatkan perpindahan sementara sejumlah keluarga ke kota-kota terdekat. Tim penyelamat tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga yang mengungsi meskipun pesawat nirawak Israel masih beroperasi di wilayah tersebut.
Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk operasi militer Israel di Provinsi Quneitra dan Daraa serta menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah, hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Perjanjian Pelepasan Pasukan tahun 1974. Damaskus menilai tindakan tersebut menghambat upaya pemulihan keamanan dan stabilitas serta memperburuk penderitaan warga sipil. Pemerintah Suriah juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional untuk mengambil langkah guna menjamin penghormatan terhadap perjanjian tersebut.
Qatar turut mengecam keras masuknya pasukan Israel ke wilayah Quneitra dan Daraa serta serangan artileri yang menyertainya. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Suriah dan hukum internasional. Doha memperingatkan bahwa berlanjutnya operasi militer Israel berpotensi meningkatkan eskalasi kawasan dan mengancam berbagai upaya menjaga stabilitas regional. Qatar juga menyerukan agar masyarakat internasional mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan-tindakannya.
Arab Saudi juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan artileri Israel di Quneitra dan Daraa. Riyadh menegaskan kembali dukungannya terhadap kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah Suriah serta mengutuk setiap tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional.
Sementara itu, Juru Bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam, Abu Ubaidah, memuji warga Desa Abidin yang menghadang pasukan Israel dengan peralatan sederhana. Dalam pernyataannya, ia menyebut operasi Israel di Suriah merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sama terhadap Palestina dan Lebanon, serta mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari proyek yang disebutnya sebagai “Israel Raya”. Abu Ubaidah juga menyerukan kepada masyarakat dunia Islam untuk menentang proyek tersebut sebelum semakin meluas.
Menurut berbagai laporan internasional, sejak perubahan pemerintahan di Suriah pada akhir 2024, Israel meningkatkan aktivitas militernya di wilayah perbatasan selatan dengan alasan mencegah munculnya ancaman keamanan baru di dekat Dataran Tinggi Golan. Israel menyatakan operasinya bersifat preventif untuk menghalangi infiltrasi kelompok bersenjata dan mencegah pemindahan persenjataan strategis. Sebaliknya, pemerintah Suriah dan sejumlah negara Arab menilai operasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah dan berpotensi memperbesar ketidakstabilan di kawasan.