Baghdad, Purna Warta – Kelompok Perlawanan Islam Irak mengkritik kunjungan delegasi pemerintah Irak ke Washington dan menyatakan bahwa keberlanjutan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Irak merupakan bentuk pendudukan.
Baca juga: Peningkatan Serangan Israel terhadap Gaza; 8 Warga Palestina Tewas dalam Gelombang Serangan Baru
Menurut kantor berita Al Mayadeen, Perlawanan Islam Irak mengeluarkan pernyataan terkait kunjungan delegasi pemerintah Irak ke Amerika Serikat.
Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa kunjungan delegasi pemerintah Irak ke Washington berlangsung dalam situasi ketika mesin perang Amerika Serikat dan Israel masih terus melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina.
Perlawanan Islam Irak menilai bahwa kunjungan delegasi pemerintah Irak ke Amerika Serikat dalam kondisi ketika terjadi berbagai kejahatan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel di kawasan bertentangan dengan martabat nasional. Kelompok tersebut menekankan pentingnya menjaga independensi politik dan ekonomi Irak.
Perlawanan Islam Irak juga menyatakan bahwa dukungan kelompok tersebut terhadap pemerintah Irak dalam upaya pemberantasan korupsi tidak berarti memberikan kewenangan tanpa batas atau izin untuk menjalankan kebijakan lain dari pemerintah.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pemerintah Irak mempertahankan posisi yang sejalan dengan kepentingan nasional serta mendukung perjuangan Palestina. Kelompok tersebut memperingatkan terhadap segala kebijakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.
Baca juga: Serangan Intensif Israel Menghantam Pusat Kota Gaza, Sejumlah Jurnalis Terluka
Dalam pernyataannya, Perlawanan Islam Irak menegaskan bahwa keberadaan pasukan Amerika Serikat yang terus berlanjut di wilayah Irak merupakan bentuk pendudukan terhadap negara tersebut.
Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa salah satu prioritas pemerintah Irak haruslah menggunakan seluruh mekanisme yang tersedia untuk mengakhiri pendudukan Amerika Serikat berdasarkan jadwal waktu yang telah diumumkan.
Selain itu, Perlawanan Islam Irak memperingatkan mengenai kemungkinan perubahan bentuk pendudukan militer menjadi pendudukan ekonomi.