Purna Warta – Peradaban Eropa tidak ditaklukkan oleh tentara asing. Eropa sedang dihancurkan oleh para elit politiknya sendiri. Jutaan warga Eropa menyaksikan negara mereka berubah pesat hingga lagi bisa dikenali, kelas penguasa terus merayakan kebijakan-kebijakan yang mendorong transformasi tersebut.
Angka-angka tersebut saja seharusnya menjadi penanda bahaya di setiap ibu kota negara-negara Uni Eropa. Penanda akan adanya pergeseran ekstrim peradaban di negara-negara Uni Eropa.
Menurut data demografis yang dikumpulkan oleh Yayasan Rockwool di Berlin, populasi kelahiran warga asing di Uni Eropa telah melonjak dari sekitar 40 juta orang pada tahun 2010 menjadi sekitar 64 juta pada tahun 2025. Dari total populasi Uni Eropa yang berjumlah sekitar 451 juta, sekitar 15% sekarang berasal dari luar Uni Eropa. Yang lebih mencengangkan lagi antara tahun 2023 dan 2025 saja ada penambahan 7,3 juta imigran.
Ini adalah salah satu transformasi demografis tercepat yang pernah terjadi.
Revolusi demografis yang tidak diinginkan siapa pun
Dampaknya terkonsentrasi secara besar-besaran di Eropa Barat. Jerman tetap menjadi tujuan utama, dengan populasi kelahiran warga asingnya tumbuh dari sekitar 10 juta pada tahun 2010 menjadi hampir 18 juta saat ini – sudah melebihi seperlima dari populasi negara tersebut. Proporsi serupa kini bisa ditemukan di Spanyol, Belgia, Austria dan Swedia. Sementara itu, negara-negara seperti Polandia hanya sekitar 2,6%, dibandingkan dengan rata-rata Uni Eropa yang memiliki persentase sekitar 14%.
Jika ada yang ingin melihat ke mana Brussel bermaksud membawa Uni Eropa, mereka hanya perlu melihat Spanyol.
Pada tanggal 30 Juni, periode pendaftaran ditutup untuk salah satu program legalisasi terbesar dalam sejarah Eropa modern. Ratusan ribu migran ilegal yang tinggal dan bekerja di Spanyol memenuhi syarat untuk mendapatkan status hukum. Jumlah totalnya pada akhirnya dapat melebihi satu juta orang.
Ini bukanlah amnesti pertama Spanyol. Antara tahun 1986 dan 2005, enam program legalisasi serupa telah dilaksanakan. Tetapi Eropa saat itu sangat berbeda. Tekanan migrasi tidak sebesar sekarang dan keseimbangan demografis benua itu belum mulai bergeser secara dramatis.
Perdana Menteri Sosialis Pedro Sánchez menyebut tindakan itu sebagai “tindakan keadilan dan suatu keharusan.” Karena tidak dapat memperoleh persetujuan parlemen, pemerintahnya mengubah undang-undang imigrasi melalui dekrit setelah upaya sebelumnya terhenti. Ia berpendapat bahwa Spanyol akan kehilangan 19% PDB-nya pada tahun 2050 jika migrasi dikurangi secara signifikan. Ia mengklaim bahwa hampir setengah dari pertumbuhan ekonomi Spanyol sejak tahun 2022 didorong oleh imigrasi.
Kelas penguasa Eropa Barat berbicara seolah-olah peradaban hanya dapat diukur dengan PDB.
Pertumbuhan ekonomi penting. Tetapi kohesi sosial, kepercayaan publik, kesinambungan budaya dan identitas nasional juga penting. Sebuah bangsa lebih dari sekadar ekonomi. Ia adalah sejarah bersama dan rasa saling memiliki, hal tidak dapat begitu saja diimpor.
Sementara itu, LSM aktivis terus membantu migran ilegal untuk mencapai Eropa dan menjalani prosedur legalisasi. Para pendukung menyebutnya sebagai pekerjaan kemanusiaan. Realitasnya berbeda: infrastruktur politik transnasional yang melemahkan kedaulatan nasional, merusak penegakan perbatasan dan mendorong migrasi lebih lanjut ke Eropa.
Harga yang harus dibayar warga Eropa
Konsekuensinya bukan lagi hal abstrak. Di seluruh Eropa Barat, warga hampir setiap hari terbangun dengan laporan serangan pisau, kekerasan geng, pelecehan seksual, kerusuhan, kejahatan terorganisir dan rencana teror. Realitas ini telah menjadi sesuatu yang tidak mungkin diabaikan.
Masyarakat paralel telah muncul di banyak kota. Sejumlah area beroperasi sepenuhnya sesuai dengan norma sosial dan budaya yang sangat berbeda dari negara tuan rumah. Petugas polisi, guru dan pejabat lokal secara terbuka mengakui bahwa integrasi telah menjadi jauh lebih sulit daripada yang pernah dijanjikan oleh para politisi.
Namun, warga yang menyampaikan kekhawatiran ini terlalu sering dicap sebagai ekstremis sayap kanan alih-alih didengarkan.
Kini, sebuah front baru terbuka. Prancis memulai perdebatan apakah penduduk asing non-Uni Eropa harus diberikan hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan kota. Usulan tersebut akan memengaruhi sekitar enam juta orang. Di antara negara-negara lain, Swedia, Finlandia dan Luksemburg telah mengizinkan banyak penduduk non-Uni Eropa untuk ikut serta dalam pemilihan lokal atau regional.
Imigrasi massal bukan lagi sekadar mengubah demografi. Ini membentuk kembali politik, budaya, dan pada akhirnya karakter masa depan masyarakat Eropa.
Angin perubahan di Brussel?
Pada bulan Juni, Uni Eropa mengadopsi kebijakan migrasi terketatnya hingga saat ini, berupaya meningkatkan deportasi dan mendirikan pusat penahanan di luar Uni Eropa. Jerman, Austria, Belanda, Denmark dan Yunani sudah bernegosiasi tentang pusat pemulangan dengan negara ketiga, sebagian besar di Afrika, menyusul kesepakatan Italia dengan Albania.
Ketika Brussel mulai merangkul kebijakan yang baru saja dikecamnya, mereka secara efektif mengakui bahwa model sebelumnya telah gagal.
Namun, langkah-langkah ini hampir tidak menyentuh permukaan masalah. Menghentikan kedatangan ilegal di masa depan tidak akan membatalkan migrasi tak terkendali selama beberapa dekade. Ini tidak menyelesaikan kegagalan integrasi. Ini tidak membongkar masyarakat paralel. Dan tentu saja, ini tidak mengembalikan kepercayaan publik terkait kemampuan pemerintah mengendalikan perbatasan mereka sendiri.
Itulah mengapa remigrasi menjadi topik yang semakin menonjol di seluruh Eropa. Para pendukungnya menggambarkannya sebagai strategi jangka panjang yang bertujuan untuk membalikkan arus migrasi melalui langkah-langkah hukum, ekonomi dan administratif, dengan memprioritaskan pemulangan migran ilegal, mengeluarkan migran legal yang melakukan kejahatan serius atau secara konsisten menolak untuk berintegrasi dan memulihkan kedaulatan nasional dan kesinambungan budaya.
Terlepas dari pemhaman masyarakat terkait konsep tersebut, momentum politiknya yang semakin meningkat mencerminkan hilangnya kepercayaan yang mendalam terhadap kebijakan migrasi yang telah mendominasi Eropa selama dekade terakhir.
‘Pertukaran Besar’ sebuah fakta
Setelah KTT Remigrasi di Porto pada bulan Mei lalu, para aktivis meluncurkan Undang-Undang Selamatkan Eropa, inisiatif warga negara Eropa patriotik pertama yang didedikasikan untuk menghentikan migrasi, memperkuat perbatasan Eropa dan melindungi identitas etnokultural negara-negara Eropa.
Kampanye ini telah mendapat dukungan dari tokoh-tokoh termasuk mantan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán, pemimpin VOX Santiago Abascal, George Simion dari Rumania, pemimpin Reconquête Éric Zemmour dan politisi AfD, FPÖ dan gerakan patriotik lainnya. Jutaan warga Eropa menuntut arah yang berbeda secara fundamental.
Salah satu argumen utama yang dikemukakan oleh para pemimpin ini adalah bahwa ‘Pertukaran Besar’ bukanlah teori konspirasi tetapi tren demografis yang dapat diamati dan sebuah proyek politik.
Tekanan yang datang dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump telah menjadi salah satu dari sedikit kekuatan eksternal yang mendorong para pemimpin Eropa untuk menemukan kembali pentingnya perbatasan, kedaulatan dan identitas nasional.
Eropa Barat semakin menyerupai proyek politik pasca-Eropa, sementara sebagian besar Eropa Tengah dan Timur terus menolak arah tersebut, tetap lebih homogen secara budaya dan lebih bertekad untuk melestarikan identitas historis mereka.
Seluruh dunia memahami hal ini secara naluriah. Tiongkok melindungi perbatasannya. Jepang melindungi perbatasannya. India melindungi perbatasannya. Negara-negara Teluk melindungi perbatasannya. Setiap negara yang serius menyadari bahwa mengendalikan migrasi adalah atribut penting dari kedaulatan dan keamanan. Orang Eropa seharusnya berhenti meminta maaf karena mengingkan hal yang sama khawatir akan dituding oleh pihak-pihak pro imigrasi.
Kemitraan setara, bukan paternalisme
Pada saat yang sama, mempertahankan perbatasan Eropa bukan berarti berpaling dari seluruh dunia. Eropa harus memikirkan kembali hubungannya dengan Afrika, Asia, dan wilayah lain secara fundamental. Alih-alih mengekspor ideologi liberal, rekayasa sosial politik dan agenda “woke”, pemerintah Eropa seharusnya berkonsentrasi membantu negara-negara mitra mengatasi faktor pendorong migrasi: keterbelakangan ekonomi, ketidakamanan, institusi lemah dan kurangnya kesempatan yang pada akhirnya memaksa jutaan orang untuk mencari masa depan di tempat lain.
Kerja sama tersebut harus didasarkan pada rasa saling menghormati, bukan paternalisme. Negara-negara Afrika dan Asia yang lebih kuat menguntungkan semua orang. Membantu orang membangun kehidupan yang makmur dan aman di negara mereka sendiri itu lebih memiliki prospek cerah daripada mendorong generasi termuda dan berbakat mereka untuk keluar dari negara mereka secara permanen melalui migrasi massal. Eropa harus menjadi mitra dalam pembangunan, bukan magnet perpindahan demografis.
Oleh karena itu, pilihan yang dihadapi Eropa lebih besar daripada sekadar kebijakan imigrasi. Ini adalah pilihan antara benua yang mengatur dirinya sendiri dan peradaban yang hanyut ke mana pun arus demografis dan politik membawanya dengan mengorbankan identitasnya.
Jam demografis terus berdetik. Setiap tahun jumlahnya semakin besar. Setiap tahunnya, kelas politik meminta rakyat Eropa untuk menerima pengecualian lain, amnesti lain, kompromi lain, dan penyerahan diri lain.
Akan tiba saatnya setiap peradaban harus memutuskan apakah ia masih memiliki kepercayaan diri untuk melestarikan budayanya, identitasnya dan mengembangkan dirinya. Dan peradaban Eropa pada akhirnya harus memutuskan cepat atau lambat.