Al-Quds, Purna Warta – Menteri Keuangan rezim Israel, dalam pernyataan yang kontroversial dan menuai kecaman, berbicara tentang kebutuhan rezim tersebut akan “perbatasan yang lebih besar” di Gaza, Lebanon, dan Suriah.
Menurut laporan kantor berita Al-Masirah, Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel, dalam wawancara dengan surat kabar Zionis The Jerusalem Post, untuk membenarkan kebijakan ekspansionis rezim pendudukan, mengklaim: “Kami membutuhkan perbatasan yang lebih besar di Gaza, Lebanon, dan Suriah.”
Ia juga menyatakan bahwa Amerika Serikat sepenuhnya mendukung perluasan permukiman di Tepi Barat.
Smotrich menambahkan bahwa terdapat koordinasi penuh dan dukungan menyeluruh dari pemerintahan Amerika Serikat saat ini terkait pembangunan, pengorganisasian, dan isu-isu keamanan di Tepi Barat.
Ia juga mengklaim bahwa perbatasan tahun 1967 “tidak dapat dipertahankan” dan tidak sesuai dengan kondisi geografis.
Pernyataan Smotrich muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional akibat operasi militer Israel di Gaza, bentrokan di perbatasan Lebanon, serta serangan yang dikaitkan dengan Israel di wilayah Suriah.
Komunitas internasional selama ini secara luas menganggap permukiman Israel di Tepi Barat sebagai ilegal menurut hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak negara telah berulang kali menyerukan penghentian pembangunan permukiman tersebut.
Pernyataan mengenai perlunya “perbatasan yang lebih besar” juga dipandang sejumlah pengamat sebagai indikasi menguatnya pengaruh kelompok sayap kanan ekstrem dalam pemerintahan Israel saat ini.
Di Lebanon, kelompok Hizbullah telah memperingatkan bahwa setiap upaya Israel memperluas operasi darat dapat memicu konflik regional yang lebih luas.
Sementara di Suriah, serangan udara yang dikaitkan dengan Israel terhadap target-target militer terus meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi di kawasan.
Di Amerika Serikat sendiri, dukungan terhadap kebijakan Israel menjadi isu politik yang semakin memecah opini publik, terutama di kalangan generasi muda dan sebagian anggota Partai Demokrat yang mulai lebih kritis terhadap ekspansi permukiman dan operasi militer Israel.