Vienna, Purna Warta – Mantan Direktur Jenderal International Atomic Energy Agency (IAEA), Mohamed AlBaradei, menyatakan bahwa perang terhadap Iran merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan berisiko mengulang skenario yang sama seperti invasi ke Iraq pada tahun 2003.
Baca juga: Media Israel: Mempercayai Trump Sangatlah Mahal
AlBaradei menegaskan bahwa tidak ada pembenaran nyata untuk menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman militer yang segera, dan menilai bahwa satu-satunya solusi adalah melalui perundingan diplomatik.
Dalam komentarnya, ia menyatakan bahwa konflik terhadap Iran berpotensi menimbulkan bencana serupa dengan invasi yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003.
IAEA Disebut Menjadi Korban Politisasi
AlBaradei menyampaikan pandangan tersebut ketika menanggapi tuduhan bahwa IAEA tidak bersikap netral dan gagal mengutuk serangan awal terhadap fasilitas pengayaan uranium Iran pada bulan Juni, sementara laporan lain juga menuduh Iran tidak mematuhi aturan internasional.
Dalam wawancara dengan podcast yang dipandu oleh David Hearst, editor situs berita Middle East Eye, AlBaradei mengatakan bahwa IAEA saat ini menjadi korban politisasi karena lembaga tersebut merupakan badan teknis yang harus memberikan penilaian dalam lingkungan politik dan keamanan yang sangat sensitif.
Ia juga mengakui bahwa menjaga objektivitas dan netralitas dalam kondisi seperti itu sangat sulit.
AlBaradei mengatakan bahwa ia sependapat dengan Direktur Jenderal IAEA saat ini, Rafael Grossi, bahwa tidak ada bukti adanya infrastruktur atau program sistematis untuk membangun senjata nuklir di Iran.
Menurutnya, memang ada beberapa isu yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak Iran, namun masalah tersebut tidak melampaui kebutuhan akan transparansi tambahan.
Ia juga menolak anggapan bahwa IAEA tidak netral. Jika ada pihak yang harus dikritik, menurutnya, itu adalah United Nations Security Council, yang saat ini dinilai lumpuh dan tidak memiliki pengaruh nyata.
AlBaradei menegaskan bahwa tugas utama IAEA adalah melakukan inspeksi dan pengawasan rutin guna memastikan bahwa semua kegiatan nuklir digunakan untuk tujuan damai.
Mengingatkan Pengalaman Perang Irak
AlBaradei juga menyoroti kesamaan antara situasi Iran saat ini dan kasus Irak sebelum invasi tahun 2003.
Ia mengatakan bahwa pada waktu itu tidak ada program nyata untuk senjata nuklir, kimia, atau biologis di Irak. Namun pemerintahan Presiden George W. Bush tetap melancarkan perang dengan menggunakan informasi yang kemudian terbukti menyesatkan mengenai senjata pemusnah massal.
Menurutnya, perang tersebut menghancurkan negara itu dan menyebabkan ratusan ribu warga sipil meninggal akibat kekurangan makanan dan obat-obatan.
Ia mengatakan bahwa setelah kehancuran besar tersebut, pihak yang terlibat akhirnya mengakui bahwa senjata yang dijadikan alasan perang sebenarnya tidak pernah ditemukan.
Kritik terhadap Klaim Ancaman Nuklir Iran
AlBaradei juga menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa Iran hanya berjarak dua minggu dari kemampuan membuat senjata nuklir.
Baca juga: Bagaimana Mossad Diduga Menyesatkan Trump dan Netanyahu untuk Memulai Perang dengan Iran?
Ia menyatakan kekecewaannya terhadap klaim tersebut dan memperingatkan bahwa narasi seperti itu dapat berujung pada lebih banyak korban sipil, seperti yang pernah terjadi di Irak.
Ia menambahkan bahwa situasi terkait Iran saat ini tidak sah menurut hukum internasional dan tidak akan menghasilkan solusi apa pun.
“AlBaradei mengatakan bahwa hukum internasional pada dasarnya sudah tidak ada lagi, dan masalah ini tidak hanya terbatas pada Iran,” demikian pernyataannya.
Ia kembali menegaskan bahwa satu-satunya cara berinteraksi dengan Iran adalah melalui negosiasi langsung.
Iran Disebut Pernah Bersedia Membatasi Program Nuklir
AlBaradei, yang merupakan penerima Nobel Peace Prize, menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada ancaman nyata dari Iran.
Ia menambahkan bahwa Iran sebelumnya bersedia melakukan langkah serupa dengan kesepakatan nuklir tahun 2015, yaitu Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), termasuk dengan menyerahkan seluruh persediaan uranium yang telah diperkaya dan tidak melakukan penimbunan baru.
Namun menurutnya, Iran justru diserang ketika proses negosiasi masih berlangsung, bahkan dibombardir saat perundingan sedang berlangsung.
Kritik terhadap Peran Israel dan Dampak Global
AlBaradei juga menyatakan bahwa konflik ini tidak berkaitan dengan pembelaan diri atau ancaman langsung.
Menurutnya, banyak pihak menilai bahwa keputusan perang bukan semata keputusan Trump, melainkan dipengaruhi oleh kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dianggap ingin menghancurkan Iran.
Ia menambahkan bahwa Iran saat ini dipandang sebagai satu-satunya kekuatan regional yang secara terbuka menentang Israel.
AlBaradei mempertanyakan bagaimana perang dapat diakhiri dengan klaim kemenangan setelah sekitar dua ribu orang tewas, negara mengalami kehancuran, dan kawasan Teluk turut terseret ke dalam konflik.
Kritik terhadap Tatanan Dunia
Dalam evaluasinya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan hubungannya dengan lembaga internasional, ElBaradei mengatakan bahwa kerusakan terhadap tatanan global sudah sangat besar dan akan terus berlanjut sampai terjadi perubahan nyata di Amerika Serikat.
Ia berharap suatu saat akan muncul pemimpin dengan pendekatan dan pemahaman yang berbeda.
Menurutnya, Amerika Serikat semakin terisolasi di panggung internasional, sementara negara-negara Barat juga kehilangan kredibilitas moral di mata banyak negara di dunia berkembang.
Ia mencontohkan bahwa dunia Barat membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk menyinggung hukum internasional dalam konflik Gaza Strip, tetapi hanya satu minggu untuk membicarakannya dalam konteks Iran ketika pasokan minyak global dianggap terancam.
Meski demikian, ia memuji sikap beberapa negara Eropa seperti Spain dan Ireland yang menurutnya menunjukkan posisi yang lebih prinsipil.
Kekhawatiran terhadap Stabilitas Timur Tengah
Menanggapi masa depan kawasan, AlBaradei mengatakan bahwa ia tidak percaya proyek yang sering disebut sebagai “Israel Raya” akan terwujud.
Namun ia mengkhawatirkan bahwa perluasan pengaruh militer Israel di Lebanon dan Syria dapat memicu gelombang pemberontakan baru yang menyerupai Arab Spring.
Ia memperingatkan bahwa situasi yang terus berlanjut di Palestina, Lebanon, dan Iran dapat menimbulkan konsekuensi serius serta mendorong kawasan menuju konflik yang jauh lebih besar.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, kawasan dapat menuju ledakan besar, dan hanya Tuhan yang mengetahui bagaimana akhirnya,” ujarnya.