Jakarta, Purna Warta – Pakar telekomunikasi dan digital, Heru Sutadi, menilai penerapan registrasi biometrik pada kartu seluler (SIM card) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 berpotensi menekan penyalahgunaan nomor telepon untuk penipuan (scam) hingga spam.
“Kebijakan registrasi biometrik kartu seluler dapat mengurangi penyalahgunaan kartu SIM yang selama ini kerap digunakan dalam penipuan, spam, penyebaran hoaks, maupun kejahatan siber lain yang memanfaatkan nomor telepon anonim, mulai dari phishing, penipuan OTP, spam, hingga social engineering,” kata Heru dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Menurut Heru, verifikasi biometrik dapat mempersulit penggunaan identitas palsu atau identitas milik orang lain saat registrasi kartu SIM.
Direktur Eksekutif ICT Institute itu juga berpandangan kebijakan tersebut dapat meningkatkan perlindungan konsumen karena mengurangi risiko penyalahgunaan identitas untuk mendaftarkan nomor seluler tanpa seizin pemiliknya.
“Sistem ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia, terutama dalam mendukung layanan keuangan digital, e-government, dan transaksi elektronik yang membutuhkan identitas yang lebih terpercaya,” ucap dia.
Meski demikian, ia menilai efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada pelaksanaannya, termasuk kolaborasi antara pemerintah, operator seluler, dan pelaku ekosistem digital melalui program DEAL yang dicetuskan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Heru juga menyebut registrasi biometrik dapat menjadi salah satu upaya menekan kejahatan digital sekaligus mendukung implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
“Harapannya, teknologi ini tidak hanya meningkatkan aspek keamanan, tetapi juga membuat masyarakat semakin percaya dan nyaman dalam memanfaatkan layanan digital di Indonesia,” pungkas Heru.