Al-Quds, Purna Warta – Komite-Komite Perlawanan Palestina mengecam keras langkah baru pemerintah Maroko yang mereka sebut sebagai tindakan kompromistis dan pengkhianatan.
Dalam pernyataan Komite-Komite Perlawanan Palestina disebutkan:
“Kami mengecam keras kesepakatan baru antara Maroko dan rezim Zionis untuk meningkatkan tingkat perwakilan diplomatik menjadi tingkat kedutaan besar serta melakukan pertukaran duta besar. Kami memandang kesepakatan ini sebagai hadiah politik kepada rezim Zionis atas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya.”
Pernyataan tersebut menambahkan:
“Kesepakatan ini merupakan pesan yang sangat berbahaya, yang menunjukkan bahwa darah rakyat Palestina dapat terus ditumpahkan, Gaza dapat terus dikepung dan dihancurkan, sementara normalisasi ini memberikan legitimasi yang lebih besar kepada para pelaku kejahatan (Zionis).”
Pernyataan tersebut menyebut kesepakatan baru antara pemerintah Maroko dan rezim Zionis sebagai pendalaman resmi hubungan dengan sebuah rezim yang menduduki wilayah Palestina dan melakukan kejahatan paling brutal terhadap rakyatnya.
Pernyataan itu menegaskan:
“Kami menekankan bahwa normalisasi hubungan dengan rezim Zionis tidak akan mampu menghapus Palestina. Kedutaan-kedutaan tidak akan dapat memberikan legitimasi kepada rezim perampas di tanah kami, dan perjanjian-perjanjian tidak akan dapat menghapus darah para syuhada. Siapa pun—yang merujuk kepada para penguasa Maroko yang dianggap sebagai kaki tangan, kompromistis, dan berkhianat—yang membuka pintu ibu kotanya bagi Zionis pembunuh yang melakukan berbagai kejahatan harus memahami bahwa sejarah dan bangsa-bangsa tidak akan pernah memandang tindakan-tindakan tersebut sebagai sekadar langkah politik sementara. Sebaliknya, mereka akan memandangnya sebagai sikap politik dan moral yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab.”
“Kami menyerukan kepada rakyat Maroko yang bersaudara, yang memiliki sejarah panjang dalam membantu rakyat Palestina, untuk membela Palestina dan Al-Quds dengan menyuarakan penolakan terhadap normalisasi hubungan melalui segala cara. Palestina bukan klausul dalam sebuah perjanjian, Al-Quds bukan lembar tawar-menawar dan transaksi, dan darah Gaza tidak akan menjadi jembatan untuk mengukuhkan hubungan normalisasi.”
Perlu diketahui, pemerintah Maroko yang melakukan normalisasi, yang menurut sumber tersebut bertentangan dengan pandangan dan keyakinan rakyat negara itu, pada tahun terakhir masa jabatan pertama Donald Trump di Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan rezim Zionis yang disebut sebagai “memalukan”. Langkah tersebut pada hakikatnya meresmikan dan mengumumkan hubungan rahasia kedua pihak. Kali ini, melalui kesepakatan baru yang juga disebut “memalukan”, pemerintah Maroko kembali “menusuk dari belakang” rakyat Palestina. Berdasarkan kesepakatan tersebut, hubungan dengan pihak Israel ditingkatkan dari tingkat perwakilan diplomatik menjadi tingkat kedutaan besar.
Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Israel, “Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar pada Rabu, atas undangan Duta Besar Amerika Serikat Mike Waltz, mengadakan pertemuan diplomatik trilateral dengan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita di New York. Ketiga pihak menyatakan komitmen mereka terhadap serangkaian langkah yang bertujuan memperkuat hubungan antara Israel dan Maroko, termasuk meningkatkan kedua kantor perwakilan diplomatik menjadi kedutaan besar dan menunjuk duta besar.”
Sebelumnya, rezim Zionis membuka sebuah “kantor penghubung” di Maroko pada Agustus 2021. Namun, hingga kemarin, kantor tersebut belum ditingkatkan statusnya menjadi kedutaan besar. Sementara itu, pemerintah Maroko juga membuka “kantor penghubung” di Tel Aviv pada Februari 2021.
Pengumuman ini disampaikan ketika rezim Zionis berada di ambang penyelenggaraan pemilihan anggota Knesset (parlemen). Banyak pengamat menilai langkah tersebut sebagai bagian dari propaganda untuk mendukung Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim Zionis sekaligus pemimpin Partai Likud, yang menurut mereka telah kehilangan posisi dan dukungannya di mata publik di dalam maupun luar negeri.
Langkah Maroko untuk meningkatkan tingkat hubungan diplomatik dengan rezim Zionis berlangsung di tengah adanya penolakan di dalam negeri terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Hingga kini, puluhan demonstrasi menentang normalisasi hubungan dengan Tel Aviv telah digelar di berbagai kota di Maroko.
Rakyat, partai-partai politik, dan kalangan intelektual Maroko memandang normalisasi hubungan dengan rezim Zionis sebagai tindakan yang merugikan rakyat Palestina, rakyat Maroko, dan umat manusia.
Sebelumnya, puluhan jurnalis Maroko, setelah diumumkannya pendirian kantor sebuah jaringan televisi Israel di negara mereka, menuntut agar kantor tersebut segera ditutup. Mereka memandang pembukaan kantor jaringan tersebut bukan hanya sebagai tindakan provokatif terhadap para jurnalis yang berpihak pada kebenaran, tetapi juga sebagai langkah untuk memprovokasi perasaan masyarakat Maroko.
Kelompok-kelompok Palestina juga menyebut normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Maroko sebagai “pengkhianatan” terhadap rakyat Palestina. Mereka menyatakan bahwa penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina harus dikaitkan dengan berdirinya negara Palestina merdeka dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya dan menjadikan hal tersebut sebagai syarat utama bagi normalisasi hubungan dengan Tel Aviv.