Al-Quds, Purna Warta – Ketika tidak satu pun dari dua kubu utama berhasil meraih mayoritas 61 kursi, pemerintahan Benjamin Netanyahu tetap menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan sementara (Caretaker Government). Kajian hukum terhadap kewenangan eksekutif pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat pembatasan yudisial yang ketat terhadap pengangkatan pejabat dan pengambilan keputusan terkait infrastruktur, tidak ada hambatan hukum yang secara khusus mencegah pemerintah melibatkan diri dalam konfrontasi militer skala penuh dengan Iran.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat bahwa Netanyahu dapat memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan mengaktifkan instrumen hukum tersebut untuk menciptakan keadaan darurat nasional, sehingga memaksa para pesaing politiknya menerima pembentukan pemerintahan darurat atau pemerintahan persatuan nasional.
Situs berita berbahasa Ibrani Ynet menerbitkan analisis yang ditulis oleh Tova Zimuki dan Itamar Eichner mengenai dimensi hukum dan politik pascapemilu. Analisis tersebut menyebutkan bahwa hingga keseimbangan kekuatan di parlemen dipastikan, pemerintahan yang sedang berkuasa akan tetap menjalankan urusan negara dalam kapasitas sebagai pemerintahan sementara.
Di balik ketidakpastian politik tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai motif politik Netanyahu dan kemungkinan pemanfaatan konflik militer untuk merekayasa komposisi pemerintahan mendatang.
Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, asas pengendalian diri dan sikap moderat merupakan landasan utama yang membatasi tindakan pemerintahan sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.
Pedoman Jaksa Agung dan putusan-putusan terdahulu Mahkamah Agung Israel menegaskan bahwa pemerintahan sementara harus menghindari keputusan yang tidak mendesak serta tindakan yang menciptakan fait accompli—yakni keadaan yang sudah terlanjur terbentuk dan sulit dibatalkan—sehingga pemerintahan terpilih berikutnya tidak dapat mengubahnya.
Oleh karena itu, setiap keputusan di luar urusan rutin, khususnya pengangkatan pejabat tinggi negara, memerlukan konsultasi dan persetujuan terlebih dahulu dari penasihat hukum kementerian terkait.
Pasal 40 Undang-Undang Dasar: Tidak Ada Pembedaan Hukum Mengenai Perang oleh Pemerintahan Sementara
Namun, dalam bidang pengambilan keputusan pertahanan dan deklarasi perang, situasinya sangat berbeda. Dari sudut pandang hukum, tidak terdapat penghalang yang secara khusus mencegah pemerintahan sementara memasuki perang.
Pasal 40 Basic Law: The Government (Undang-Undang Dasar: Pemerintahan) tidak membuat pembedaan antara pemerintahan yang sedang berkuasa dengan dukungan parlemen dan pemerintahan sementara.
Berdasarkan pasal tersebut, dimulainya perang atau tindakan militer signifikan yang berpotensi berkembang menjadi perang memerlukan keputusan kabinet atau pelimpahan kewenangan kepada Kabinet Keamanan (Security Cabinet). Perdana menteri tidak berwenang mengeluarkan perintah semacam itu secara sepihak.
Namun, apabila kabinet keamanan atau pemerintah menyetujui keputusan tersebut, pengawasan dan intervensi yudisial dalam keadaan darurat keamanan akan sangat terbatas. Diperkirakan pula bahwa anggota Kabinet Keamanan Netanyahu akan mendukung keputusan tersebut secara bulat.
Preseden historis, seperti Operasi Penjaga Tembok (Operation Guardian of the Walls) pada 2021 dan Operasi Fajar (Operation Breaking Dawn) pada 2022, menunjukkan bahwa pemerintahan sementara sebelumnya juga pernah melancarkan operasi militer. Meski demikian, operasi-operasi tersebut terbatas pada aksi militer dalam periode tertentu dan didasarkan pada peringatan intelijen yang mendesak, bukan keterlibatan dalam perang regional berskala luas dan ofensif terhadap negara seperti Iran.
Staf Umum Militer Menentang Waktu Pelaksanaan Perang, Eisenkot Keluarkan Peringatan Keras
Dalam konteks ini, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Letnan Jenderal Eyal Zamir, Kepala Staf Umum Militer Israel, baru-baru ini berupaya menghalangi rencana Netanyahu untuk melancarkan serangan militer sebelum pemilu. Penentangannya disebut bukan terhadap prinsip operasi militer terhadap Iran, melainkan terhadap waktu pelaksanaannya yang bertepatan dengan menjelang pemungutan suara.
Situasi tersebut mendorong Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Umum Militer Israel sekaligus pemimpin Partai Yashar, segera menyampaikan pernyataan setelah pemungutan suara berakhir. Ia menegaskan kepada para komandan lembaga keamanan bahwa Netanyahu kini berstatus sebagai perdana menteri sementara, tanpa mandat baru dan tanpa dukungan kepercayaan publik melalui pemilu.
Eisenkot mengeluarkan peringatan tegas:
“Netanyahu, jangan berani menjadikan keamanan Israel sebagai alat tawar-menawar demi kepentingan politikmu!”
Peringatan tersebut semakin menguat setelah Netanyahu menyatakan bahwa konflik dengan Iran “belum berakhir”. Pada saat yang sama, surat kabar Amerika Serikat, The Wall Street Journal, mengungkapkan bahwa Washington telah menyarankan negara-negara Arab di kawasan Teluk Persia untuk mempersiapkan diri menghadapi kampanye militer yang “singkat dan intens” setelah pemilu sela AS pada 3 November.
Perang Melawan Iran: Instrumen untuk Memaksakan Pemerintahan Darurat dan Mendapatkan Dukungan Trump
Para analis politik menilai bahwa pecahnya perang pada periode yang sangat sensitif ini—yakni sejak hari pemungutan suara hingga pelantikan Knesset sekitar 10 November, dilanjutkan dengan konsultasi presiden untuk menunjuk calon pembentuk pemerintahan—akan mengubah lanskap politik Tel Aviv.
Konfrontasi semacam itu, sebagaimana terjadi dalam krisis 1967 atau Perang Enam Hari dan pada Oktober 2023, dapat memaksa partai-partai politik membentuk “pemerintahan darurat nasional”, yang secara praktis akan memperkuat posisi Netanyahu sebagai perdana menteri.
Para pengkritik Netanyahu khawatir bahwa keinginan untuk keluar dari kebuntuan Knesset merupakan motif tersembunyi di balik manuver-manuver tersebut.
Selain itu, munculnya konflik baru dan kebutuhan untuk menyingkirkan unsur-unsur ekstremis dari pemerintahan dapat membuka jalan bagi Donald Trump untuk merealisasikan tekanan agar tokoh-tokoh seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich disingkirkan. Pada saat yang sama, oposisi dapat didorong untuk bergabung dalam pemerintahan persatuan nasional bersama Netanyahu.
Batas Kewenangan dan Larangan Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Kepentingan Politik
Di sisi lain, Gali Baharav-Miara, Penasihat Hukum Pemerintah Israel yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung, sebelumnya telah menjelaskan standar profesional yang mengatur tindakan pemerintahan sementara.
Ia menegaskan:
“Tidak mungkin dan tidak boleh aktivitas pemerintahan dibekukan. Struktur negara harus tetap menjalankan fungsinya. Karena itu, semakin penting suatu keputusan, semakin kecil tuntutan untuk menahan diri. Sebaliknya, keputusan-keputusan tersebut harus dinilai berdasarkan pertimbangan mengenai kebutuhan untuk bertindak dan kewajiban menjaga integritas proses pemilu.”
Pedoman hukum telah mengingatkan para menteri agar tidak menyalahgunakan sumber daya negara demi kepentingan tokoh-tokoh politik. Sebab, pemerintahan sementara yang telah kehilangan basis kepercayaan di Knesset tidak seharusnya mengambil tindakan yang tidak diperlukan dan tidak dapat dibatalkan, sehingga membatasi ruang gerak pemerintahan terpilih berikutnya dalam menjalankan kehendak rakyat.
Namun, sulitnya memisahkan keputusan darurat terkait perang dari batasan-batasan tersebut tetap menjadi salah satu persoalan keamanan dan politik paling krusial dalam proses pengambilan keputusan di Tel Aviv.