Al- Quds, Purna warta – Setelah sebagian besar suara dalam pemilu terbaru di Israel selesai dihitung, penduduk wilayah tersebut harus bersiap menghadapi berminggu-minggu kebuntuan politik. Hasil sementara belum menunjukkan pemenang yang jelas dalam persaingan yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai momen penentu bagi masa depan Israel.
Jika koalisi Likud yang dipimpin Perdana Menteri Israel saat ini, Benjamin Netanyahu, maupun blok partai oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot, mantan panglima militer, tidak berhasil memperoleh cukup kursi untuk membentuk pemerintahan, keduanya akan membutuhkan dukungan dari luar blok masing-masing untuk menentukan siapa yang akan menjadi perdana menteri.
Hingga pukul 17.00 pada Rabu, 6 Aban, atau 28 Oktober, otoritas pemilu telah menghitung lebih dari 92 persen suara. Hasil tersebut, bersama dengan jajak pendapat di tempat pemungutan suara, menunjukkan bahwa kedua blok utama tidak akan mencapai ambang batas 61 kursi untuk memperoleh mayoritas mutlak di Knesset.
Hasil sementara menunjukkan koalisi Netanyahu diperkirakan memperoleh sekitar 53 kursi, blok Eisenkot sekitar 48 kursi, dan partai-partai Arab sekitar 19 kursi, meskipun angka-angka tersebut masih dapat berubah. Tingkat partisipasi dalam pemilu ini—yang secara luas dipandang sebagai referendum mengenai pemerintahan sayap kanan ekstrem Netanyahu dan merupakan pemilu pertama sejak operasi 7 Oktober 2023—menjadi yang tertinggi dalam setidaknya seperempat abad terakhir.
Mengapa Koalisi dengan Partai-Partai Arab Dianggap Mustahil?
Bahkan jika sejumlah pandangan dan pernyataan partai-partai Arab dikesampingkan, pembentukan pemerintahan yang bergantung pada dukungan mereka tampaknya mustahil dalam iklim politik saat ini. Sebagai contoh, bayangkan sebuah rancangan kebijakan diajukan untuk memberikan berbagai keuntungan kepada personel cadangan militer, atau sebuah undang-undang diajukan untuk mendorong warga mendaftar menjadi anggota militer. Apakah partai-partai Arab dapat mendukung kebijakan semacam itu?
Pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab tidak akan mampu bertahan bahkan selama satu pekan dalam situasi politik saat ini, terutama jika perang baru pecah atau operasi militer dilancarkan di Gaza. Di sisi lain, para pemilih tokoh-tokoh seperti Avigdor Lieberman, mantan menteri pertahanan, Naftali Bennett, mantan perdana menteri, serta Eisenkot sendiri dan banyak anggota parlemen dari partai-partai mereka, tidak menginginkan pembentukan pemerintahan semacam itu.
Pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab tidak akan mampu bertahan bahkan selama satu pekan dalam situasi politik saat ini.
Ketergantungan pada empat kursi Partai Ra’am pada masa lalu sangat berbeda secara mendasar dengan ketergantungan pada 18 hingga 19 kursi partai-partai Arab dalam situasi sekarang. Di sisi lain, banyak pemilih koalisi Netanyahu diam-diam berharap pemilu ini akan membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Mereka menginginkan pemerintahan sayap kanan, tetapi tidak selalu dengan susunan seperti sekarang.
Faktanya, meskipun blok Netanyahu mengalami kemunduran setelah kegagalan besar pada 7 Oktober, blok tersebut tidak menghilang. Sebagian besar pemilih masih percaya bahwa Netanyahu mampu memperbaiki keadaan.
Skenario-Skenario untuk Keluar dari Kebuntuan
Dalam menghadapi kebuntuan ini, para analis memperkirakan empat skenario utama.
Skenario pertama: Netanyahu berusaha membuat proses politik menemui jalan buntu sehingga partai-partai dan koalisi lain terpaksa menerima penyelenggaraan pemilu kedua. Ia mengetahui bahwa partai-partai sayap kanan yang gagal melewati ambang batas parlemen kemungkinan tidak akan kembali mengikuti persaingan. Para pemilih partai-partai tersebut mungkin akan kembali mendukung bloknya karena khawatir terhadap tingginya partisipasi pemilih Arab.
Skenario kedua: Eisenkot berupaya membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan partai-partai Arab. Namun, saat ini peluang keberhasilan langkah tersebut sangat terbatas.
Skenario ketiga: Pembentukan pemerintahan persatuan nasional, yang bahkan mungkin terwujud di bawah tekanan langsung pemerintah Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump.
Skenario keempat: Salah satu partai oposisi melampaui garis merah politiknya dan bergabung dengan koalisi Netanyahu, sehingga menyediakan mayoritas yang dibutuhkannya.
Seruan Membentuk Pemerintahan Tanpa Kehadiran Partai-Partai Arab!
Sharren Haskel, pemimpin Partai Kanan Israel Pertama, menyalahkan para pemimpin sayap kanan ekstrem karena telah mendorong pemilih dari minoritas Palestina untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ia menyerukan pembentukan pemerintahan yang sepenuhnya menyingkirkan para politikus dari partai-partai Arab.
Dalam sebuah unggahan, Haskel menuduh Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, dua menteri dalam pemerintahan Netanyahu, telah mendorong warga Palestina secara berbondong-bondong untuk mendukung partai-partai yang menentang Zionisme.
Solusi yang ia usulkan adalah membentuk pemerintahan nasional yang luas dengan menghimpun partai-partai Yahudi yang saling bersaing, tetapi sepenuhnya “tanpa kehadiran orang Arab”.
Haskel mendirikan partainya pada Juli setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil menteri luar negeri sebagai bentuk protes terhadap pembebasan kaum Haredi—Yahudi ultra-Ortodoks—dari kewajiban wajib militer. Ia mendukung pembentukan pemerintahan persatuan Zionis yang independen dari partai-partai Arab maupun kelompok ultra-Ortodoks.
Meskipun partainya gagal melewati ambang batas 3,25 persen untuk memasuki parlemen, Haskel menegaskan bahwa ia semakin bangga terhadap pesan yang selama ini diperjuangkannya.
Rasisme Menjadi Penghalang Utama Koalisi Eisenkot dengan Partai-Partai Arab
Anthony Loewenstein, jurnalis investigasi sekaligus penulis buku Laboratorium Palestina, mengatakan dalam wawancara dengan Al Jazeera bahwa rasisme yang sangat mengakar kemungkinan akan menghalangi blok oposisi utama untuk bekerja sama dengan partai-partai Arab dalam membentuk pemerintahan baru.
Ia mempertanyakan apakah Eisenkot dan orang-orang di sekitarnya benar-benar bersedia menerima kehadiran orang Arab. Ia menambahkan bahwa di negara demokrasi lain, perdebatan mengenai apakah orang yang menganut agama atau berasal dari kelompok etnis tertentu dapat diterima semestinya tidak menjadi persoalan.
Dengan menyinggung kuatnya rasisme anti-Arab di kalangan mayoritas masyarakat Yahudi Israel, Loewenstein menegaskan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan mayoritas warga Yahudi yang berpartisipasi dalam pemilu “sama sekali tidak menginginkan orang Arab menjadi bagian dari koalisi mana pun; sebuah kenyataan yang banyak pihak di Barat enggan melihat dan menerimanya.”
Tingginya Suara Partai-Partai Arab dan Tantangan bagi Demokrasi
Pemilu terbaru mencerminkan kekhawatiran banyak pemilih terhadap koalisi Netanyahu dengan kelompok sayap kanan ekstrem, sekaligus kemarahan mereka terhadap pengecualian wajib militer bagi populasi kaum Haredi yang cukup besar. Namun, kuatnya perolehan suara partai-partai Arab dalam pemilu ini dan dampak potensialnya terhadap pembentukan pemerintahan baru telah menciptakan tantangan besar dalam lanskap politik Israel.
Analisis surat kabar berhaluan kiri Haaretz menunjukkan bahwa situasi ini merupakan momen penentu bagi setiap kelompok politik yang menganggap dirinya demokratis.
Surat kabar tersebut menegaskan bahwa ketika warga Arab berupaya keras berpartisipasi dalam arena politik yang terus-menerus berusaha menyingkirkan mereka, menghadapi satu pukulan lagi akan membuat masa depan blok yang mengklaim dirinya demokratis menjadi semakin suram.
Impian “Israel Raya” Ada dalam Benak Kedua Kandidat
Meskipun pernyataan-pernyataan Netanyahu selama masa pemilu mencerminkan rasisme yang mendalam terhadap orang Arab, pandangan Eisenkot tidak jauh berbeda darinya. Dalam sejumlah persoalan utama, seperti Tepi Barat, Gaza, Iran, dan hubungan dengan kawasan Timur Tengah, perbedaan antara kedua tokoh tersebut sangat kecil.
Dalam beberapa tahun terakhir, koalisi Netanyahu telah menyebabkan berbagai bencana di seluruh kawasan. Namun, penggantian dirinya tidak akan membawa perubahan mendasar. Dalam skenario terbaik, mungkin akan terjadi perubahan yang bersifat formal di Tepi Barat dan sejumlah pemukim paling keras akan ditangkap.
Meski demikian, pada tingkat yang lebih mendasar, kedua kandidat memiliki pandangan dunia yang sangat mirip, yang berpusat pada impian “Israel Raya”. Hal inilah yang membuat pergantian kekuasaan tersebut sama berbahayanya.
Mengapa Enam Pemilu Digelar dalam Tujuh Tahun?
Sejak 2019, para pemilih di Israel telah mengikuti pemilu nasional untuk keenam kalinya. Proses yang melelahkan ini disebabkan oleh ketidakmampuan kubu Netanyahu maupun lawan-lawannya untuk memperoleh mayoritas yang stabil.
Hingga kini, tidak ada partai yang berhasil mendapatkan 61 kursi yang diperlukan untuk memerintah sendirian. Jika koalisi tidak terbentuk tepat waktu, pemungutan suara akan kembali digelar.
Pada 2019, Avigdor Lieberman menolak bergabung dengan Netanyahu kecuali rancangan undang-undang wajib militer bagi pria Haredi disahkan tanpa perubahan. Penolakan tersebut menyebabkan pemilu kembali digelar pada September tahun yang sama dan menghasilkan kebuntuan lainnya.
Pemerintahan persatuan yang dibentuk Netanyahu dan Benny Gantz setelah pemilu ketiga pada 2020 juga runtuh pada Desember tahun itu karena ketidakmampuan mereka mengesahkan anggaran.
Pada 2021, koalisi yang terdiri atas delapan partai di bawah kepemimpinan Naftali Bennett dan Yair Lapid dibentuk dengan tujuan utama mengakhiri era Netanyahu. Namun, koalisi tersebut kehilangan mayoritas setelah sejumlah anggota parlemen keluar, lalu membubarkan parlemen setahun kemudian. Akibatnya, Netanyahu kembali berkuasa pada 2022.