Kairo, Purna Warta – Menlu Mesir: Kairo Terima Tiga Usulan untuk Menerima Pemindahan Paksa Penduduk Gaza. Dalam wawancara dengan jaringan Sky News, Abdel Aati mengatakan bahwa terkait pengelolaan Jalur Gaza setelah tercapainya gencatan senjata, dalam beberapa pekan mendatang akan diumumkan rincian komite yang dibentuk untuk tujuan tersebut.
Ia menambahkan bahwa terdapat kesepakatan di antara negara-negara Arab mengenai pembentukan dan penempatan sebuah komite administratif dan teknokrat di Jalur Gaza, dan pendekatan ini juga telah disetujui oleh kelompok-kelompok Palestina.
Abdel Aati menegaskan bahwa rencana Presiden AS Donald Trump terkait Jalur Gaza tidak boleh diterapkan secara selektif, seraya menyatakan bahwa Trump hanya berperan sebagai penjamin pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata.
Wawancara lengkap Menteri Luar Negeri Mesir dengan Sky News dijadwalkan akan dipublikasikan pada hari Sabtu.
Perlu dicatat bahwa sebelumnya para menteri luar negeri dari delapan negara Islam telah menyatakan keprihatinan mendalam atas pernyataan terbaru para pejabat rezim Zionis mengenai pembukaan sepihak perlintasan Rafah dan pemindahan penduduk Gaza ke Mesir. Mereka dengan tegas menolak segala upaya pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka.
Para menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, dan Qatar dalam pernyataan bersama menegaskan bahwa rencana rezim Israel untuk membuka perlintasan Rafah secara sepihak dengan tujuan memindahkan penduduk Gaza ke Mesir merupakan langkah yang mengkhawatirkan dan tidak dapat diterima.
Mereka menekankan bahwa setiap upaya pemindahan paksa rakyat Palestina dari tanah air mereka sama sekali tidak dapat diterima, dan bahwa kondisi harus diciptakan agar rakyat Palestina dapat tetap tinggal di tanah mereka sendiri serta berpartisipasi dalam rekonstruksi dan pembangunan negaranya.
Para menteri tersebut juga menyerukan pelaksanaan penuh rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menekankan pembukaan dua arah perlintasan Rafah, kebebasan mobilitas warga, serta larangan pemaksaan terhadap penduduk untuk meninggalkan rumah mereka.
Dalam pernyataan itu, para menteri luar negeri menyampaikan apresiasi atas komitmen Trump terhadap upaya perdamaian di kawasan, serta menekankan pentingnya penerapan rencana tersebut secara konsisten guna mewujudkan keamanan dan stabilitas regional.
Mereka juga menyerukan penguatan penuh gencatan senjata, pengakhiran penderitaan warga sipil, kemudahan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dimulainya proses rekonstruksi, serta penciptaan kondisi untuk pengalihan tanggung jawab kepada Otoritas Palestina.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa negara-negara Islam siap melanjutkan kerja sama dan koordinasi dengan Amerika Serikat serta pihak-pihak regional dan internasional lainnya guna menjamin pelaksanaan penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 dan keputusan-keputusan terkait lainnya.
Tujuan akhir dari upaya-upaya tersebut, menurut pernyataan itu, adalah tercapainya perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan berdasarkan hukum internasional, serta terwujudnya prinsip solusi dua negara berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, yang mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Rezim Zionis, dengan menerapkan rencana sepihak untuk memindahkan penduduk Gaza ke Mesir, telah memicu ketegangan baru dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian gencatan senjata. Langkah tersebut segera mendapat reaksi tegas dari Mesir, yang memperingatkan terhadap segala upaya untuk memaksakan pemindahan penduduk secara paksa.