Tehran, Purna Warta – Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan para menteri luar negeri Dewan Kerja Sama Teluk Persia (PGCC), yang dinilainya sebagai pernyataan yang “mencampuri urusan, tidak bertanggung jawab, dan provokatif.”
Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Iran menolak sikap-sikap yang tercantum dalam deklarasi bersama AS dan PGCC tersebut. Iran menegaskan bahwa Republik Islam Iran memandang pernyataan itu sebagai “campur tangan, tidak bertanggung jawab, dan provokatif,” serta memperingatkan agar kebijakan semacam itu tidak terus dilanjutkan di kawasan.
Kementerian tersebut menolak klaim Washington mengenai “komitmen berkelanjutan terhadap keamanan negara-negara anggota PGCC” sebagai “sekadar retorika dan distorsi terhadap kenyataan.” Menurut Iran, kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan justru telah menjadi “beban bagi rakyat kawasan serta sumber ketidakamanan dan perpecahan.”
Iran juga menyatakan bahwa penggunaan pangkalan dan fasilitas militer AS di sejumlah negara kawasan untuk melancarkan tindakan agresi terhadap Iran selama periode 28 Februari hingga 8 April 2026 menunjukkan bahwa Washington tidak menghargai keamanan kawasan maupun hubungan bilateral.
Iran selanjutnya mendesak negara-negara di kawasan yang wilayah dan fasilitasnya digunakan selama perang yang baru-baru ini dipaksakan oleh agresor AS dan Israel agar meninjau kembali sikap mereka. Iran juga menegaskan kembali “kewajiban yang jelas” bagi negara-negara anggota PGCC berdasarkan hukum internasional dan prinsip hubungan bertetangga yang baik untuk mencegah pihak ketiga menggunakan wilayah atau fasilitas mereka dalam tindakan yang melanggar hukum, termasuk agresi militer terhadap Iran.
Kementerian Luar Negeri Iran juga menyatakan “rasa muak” atas pengulangan “kebohongan besar yang direkayasa oleh rezim Zionis pelaku genosida dan Amerika Serikat” mengenai program nuklir damai Iran. Iran menyerukan kepada negara-negara PGCC agar tidak mengikuti “narasi ancaman” yang dibangun Washington, melainkan bergabung dengan Iran dalam mendorong kawasan Asia Barat yang bebas dari senjata nuklir, sekaligus mendesak AS untuk berhenti menghalangi upaya tersebut.
Iran menegaskan bahwa “perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan” hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan kepercayaan dan kerja sama timbal balik antarnegara kawasan, tanpa campur tangan asing yang bersifat merusak. Iran juga menolak pelabelan mengenai “ancaman yang berasal dari Iran,” yang disebutnya sebagai konstruksi bermotif politik untuk memaksakan narasi Amerika Serikat kepada pemerintah-pemerintah di kawasan.
Pernyataan tersebut juga mengecam keras upaya menggambarkan kemampuan pertahanan Iran sebagai ancaman, sekaligus mengkritik kebijakan “pecah belah dan kuasai” Amerika Serikat, yang menurut Iran telah mendorong negara-negara kawasan ke dalam “perlombaan senjata yang berbahaya dan tidak berkesudahan.”
Menegaskan kembali posisinya, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Republik Islam Iran “tidak akan mentoleransi sedikit pun kompromi” dalam mempertahankan kedaulatan dan kemampuan pertahanannya.
Iran juga menyampaikan penyesalan atas sikap PGCC yang sejalan dengan Amerika Serikat dan rezim Israel dengan menyebut kelompok perlawanan Palestina dan Lebanon sebagai “proksi Iran.” Menurut Iran, “satu-satunya entitas proksi di kawasan adalah rezim Zionis,” serta menambahkan bahwa perjuangan rakyat Palestina dan Lebanon melawan pendudukan dan apartheid adalah “sah dan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional.”
Lebih lanjut, Iran mengingatkan negara-negara kawasan mengenai “tanggung jawab langsung” Amerika Serikat, rezim Israel, serta negara-negara kawasan yang mendukung agresi AS-Israel baru-baru ini, atas meningkatnya ketidakamanan di Selat Hormuz. Iran menegaskan bahwa selat tersebut berada di perairan teritorial Iran dan Oman, serta bahwa pengaturan sebagaimana tercantum dalam paragraf 5 memorandum yang mengakhiri perang yang dipaksakan menjadi dasar operasional pengelolaan pelayaran di kawasan tersebut.
Menutup pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Iran menyerukan kepada negara-negara anggota PGCC untuk meninjau kembali pendekatan keamanan mereka setelah perang yang baru-baru ini terjadi, sembari menegaskan kembali bahwa “keamanan kolektif hanya dapat dicapai melalui kerja sama antarnegara di kawasan dan tanpa campur tangan pihak asing.”