Al-Quds, Purna Warta – Kekhawatiran rezim Zionis terkait migrasi warga Israel bukan hanya menyangkut jumlah mereka yang pergi, tetapi juga siapa saja yang meninggalkan wilayah pendudukan tersebut.S
Sejak bulan-bulan awal perang Gaza dan meluasnya rasa tidak aman serta ketidakstabilan di masyarakat Israel, berbagai laporan telah menunjukkan peningkatan migrasi balik warga Israel. Dalam beberapa hari terakhir, media berbahasa Ibrani menyatakan bahwa emigrasi warga Israel meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan dan telah memicu perdebatan di tingkat tertinggi lembaga-lembaga resmi.
Kekhawatiran tersebut terutama dipicu oleh meningkatnya angka migrasi bersih negatif warga Israel. Tren ini diperkirakan dapat semakin memburuk setelah pemilu mendatang, yang akan menentukan arah masa depan Israel.
Angka Mengkhawatirkan Migrasi Warga Israel Pasca-Perang Gaza
Surat kabar Inggris Financial Times baru-baru ini melaporkan bahwa sekitar 150 ribu orang telah meninggalkan Israel (Palestina pendudukan) dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan neraca migrasi bersih Israel menjadi negatif pada 2023 dan 2024, dan kemungkinan juga pada 2025.
Menurut laporan tersebut, fenomena migrasi balik mulai meningkat setelah krisis internal Israel yang dipicu rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk melakukan reformasi sistem peradilan pada awal 2023. Setelah itu, perang di Gaza sejak Oktober 2023 dan kemudian konflik regional semakin memperparah fenomena tersebut.
Pukulan Telak terhadap “Titik Lemah” Zionis
Dalam konteks ini, Sergio DellaPergola, profesor emeritus di Universitas Ibrani Yerusalem, menyatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya dalam satu abad Israel mencatat neraca migrasi negatif secara terus-menerus selama beberapa tahun. Menurutnya, kondisi tersebut sangat luar biasa.
Para pengamat menilai bahwa berdasarkan sejarah demografis Israel, peningkatan tajam emigrasi warga Israel memiliki arti yang jauh lebih besar. Pada periode 1948–1960, migrasi menyumbang 65 persen pertumbuhan populasi, sedangkan kontribusinya dalam dua dekade sebelum pandemi Covid-19 berada di sekitar 20 persen.
Isu emigrasi begitu sensitif dan mengkhawatirkan bagi Zionis sehingga selama bertahun-tahun meninggalkan Palestina pendudukan dianggap sebagai aib sosial. Bahkan, Yitzhak Rabin, yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri Israel pada dekade 1970-an, pernah menggunakan istilah yang sangat kasar untuk menyebut mereka yang meninggalkan wilayah pendudukan. Namun, dalam dua dekade terakhir, emigrasi warga Israel dari Palestina pendudukan telah meningkat sedemikian rupa hingga menjadi pilihan yang semakin umum dan diterima dalam masyarakat Israel.
Sebuah studi para peneliti Universitas Tel Aviv menyimpulkan bahwa sedikitnya 100 ribu warga Israel meninggalkan Palestina pendudukan sepanjang 2023 dan 2024. Sementara itu, jumlah emigran pada 2025 diperkirakan mencapai 45 ribu hingga 50 ribu orang.
Faktor dan Motif Eksodus: Dari Perang hingga Krisis Internal
Berdasarkan studi tersebut, migrasi warga Israel tidak semata-mata disebabkan oleh perang. Wawancara terhadap 71 warga Israel yang bermigrasi ke Amerika Serikat sepanjang 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap kondisi sosial dan politik juga menjadi salah satu alasan utama meninggalkan Palestina pendudukan, terutama setelah pemerintahan Netanyahu berkuasa dan menjalankan berbagai kebijakan, termasuk perubahan sistem peradilan.
Lilach Le-Arie, peneliti migrasi dan demografi Israel, mengatakan bahwa situasi sosial dan politik di Israel telah menjadi salah satu faktor pendorong gelombang migrasi terbaru. Kekhawatiran tersebut terutama muncul di kalangan sebagian warga Israel sekuler dan liberal yang menilai Israel semakin berada di bawah kendali kelompok sayap kanan ekstrem. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai masa depan Israel.
Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, banyak warga sekuler memilih bermigrasi akibat kekhawatiran terhadap semakin besarnya pengaruh kelompok sayap kanan ekstrem terhadap masyarakat Israel dan dampaknya terhadap masa depan anak-anak mereka.
Laporan-laporan juga menunjukkan bahwa alasan migrasi warga Israel tidak terbatas pada faktor politik dan keamanan. Kondisi ekonomi turut memainkan peran penting. Israel telah lama menghadapi biaya hidup yang tinggi, sementara harga properti, khususnya di Tel Aviv dan Yerusalem, tetap sangat mahal.
Jonathan, seorang profesional properti di Palestina pendudukan yang pindah ke Amerika Serikat bersama keluarganya, mengatakan bahwa biaya perumahan merupakan salah satu faktor utama dalam keputusannya untuk bermigrasi.
Ia mengatakan bahwa membeli apartemen seluas 100 meter persegi di Petah Tikva, dekat Tel Aviv, dapat menghabiskan sekitar satu juta dolar AS. Sebaliknya, setahun setelah pindah ke Amerika Serikat, ia dan keluarganya mampu membeli rumah yang sebelumnya tidak sanggup mereka beli di Israel.
Mimpi Buruk “Brain Drain” bagi Rezim Pendudukan
Namun, aspek yang paling mengkhawatirkan bagi Israel bukan hanya jumlah orang yang meninggalkan Palestina pendudukan, melainkan identitas mereka.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Otoritas Pajak Israel menunjukkan bahwa tingkat emigrasi di kalangan warga Israel kaya, termasuk mereka yang bekerja di sektor teknologi tinggi dan layanan kesehatan, hampir dua kali lipat pada 2023 dan 2024 dibandingkan 2019.
Studi tersebut memperkirakan bahwa jika tren ini terus berlanjut, kehilangan penerimaan pajak tahunan dapat mencapai total sekitar 3,5 miliar dolar AS dalam kurun lima tahun.
Studi lain dari Universitas Tel Aviv menunjukkan bahwa migrasi bersih di kalangan warga Israel yang berprofesi sebagai dokter, insinyur, atau memiliki gelar di bidang teknologi tinggi, sains, teknik, dan matematika (STEM) terus meningkat.
Para ekonom Israel memperingatkan bahwa berlanjutnya fenomena tersebut dapat merusak sektor teknologi Israel, yang menyumbang sekitar seperlima perekonomian dan setengah dari ekspor negara tersebut serta sangat bergantung pada tenaga kerja berkeahlian tinggi.
Dampak potensial dari eksodus tenaga profesional juga tidak terbatas pada perekonomian. Para ekonom menilai bahwa keluarnya pekerja terampil dapat meningkatkan tekanan terhadap militer Israel, yang bergantung pada wajib militer dan pasukan cadangan, sekaligus menyulitkan pembiayaan program peningkatan belanja pertahanan.
Dalam upaya mencegah semakin parahnya fenomena brain drain, kabinet Israel telah mengambil sejumlah langkah untuk mempertahankan kalangan elite dan tenaga kerja terampil di Palestina pendudukan serta mendorong mereka yang telah bermigrasi agar kembali. Langkah tersebut antara lain berupa keringanan pajak yang signifikan atas sebagian pendapatan yang diperoleh mereka di luar negeri.
Media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa para pejabat Israel juga mengandalkan perbaikan kondisi keamanan sebagai faktor yang dapat mendorong para emigran untuk kembali atau menarik imigran baru. Namun, sejauh ini langkah-langkah tersebut belum menunjukkan hasil yang berarti.
Jonathan, profesional properti tersebut, mengatakan bahwa pindah ke Amerika Serikat bukanlah keputusan yang mudah bagi keluarganya. Namun, menurutnya, hal-hal sederhana seperti rasa aman yang lebih tinggi dan tidak harus berlari menuju tempat perlindungan setiap kali terjadi serangan udara telah memberikan perubahan besar terhadap kualitas hidup keluarganya.
Dalam konteks ini, berdasarkan data yang dipublikasikan Washington Post tahun lalu, sekitar 200 ribu warga Israel saat ini tinggal di Eropa. Selama bertahun-tahun, warga Israel juga memperoleh kewarganegaraan atau paspor kedua dari sejumlah negara Uni Eropa, termasuk Jerman dan Polandia, serta Spanyol dan Portugal, yang pada 2015 membuka kembali jalur kewarganegaraan bagi keturunan Yahudi yang diusir dari negara-negara tersebut pada abad ke-15.
Laporan menunjukkan bahwa sebagian besar mereka yang meninggalkan wilayah pendudukan berasal dari kelompok masyarakat Israel dengan tingkat pendidikan di atas rata-rata; sekitar 26 persen di antaranya memiliki pendidikan universitas. Sebanyak 54 persen tinggal di wilayah tengah dan kota Tel Aviv yang memiliki tingkat kesejahteraan dan fasilitas tertinggi, sementara hanya 10 persen emigran berasal dari wilayah utara dan selatan Palestina pendudukan.
Artinya, sebagian besar warga Israel yang meninggalkan wilayah pendudukan dalam periode tersebut berasal dari kelompok masyarakat yang relatif kaya dan berpendidikan tinggi.
Eksodus Diperkirakan Meningkat Setelah Pemilu
Gilad Kariv, anggota Knesset Israel sekaligus ketua komite urusan migrasi, mengatakan bahwa meningkatnya emigrasi warga Israel tidak dapat dianggap sebagai migrasi biasa, melainkan “tsunami besar”.
“Banyak warga Israel telah memutuskan untuk membangun masa depan mereka di negara lain dan sangat sedikit dari mereka yang berniat kembali,” ujarnya. Menurutnya, fenomena ini mengancam ketahanan masyarakat Israel dan harus dipandang sebagai ancaman strategis yang nyata.
Ia menambahkan bahwa meningkatnya emigrasi warga Israel merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan kabinet yang, bahkan sebelum perang, telah membawa masyarakat Israel menuju perpecahan. Selama dua tahun terakhir, ketika Israel berada dalam situasi perang, pemerintah juga dinilai mengabaikan kondisi front dalam negeri.
Menurut Kariv, fenomena emigrasi yang terus meningkat sebenarnya masih dapat dikendalikan. Namun, kabinet saat ini memiliki prioritas yang sama sekali berbeda, yang justru memperburuk tren tersebut. Ia menilai prioritas kabinet tersebut tidak lebih dari pengabaian terang-terangan terhadap prinsip-prinsip Zionisme dan nilai-nilai masyarakat Israel.
Media berbahasa Ibrani menekankan bahwa kekhawatiran sebenarnya terletak pada perkiraan mengenai meningkatnya emigrasi setelah pemilu. Di kalangan politik Israel, semakin berkembang keyakinan bahwa tanda-tanda pemilu dini mulai terlihat. Pertarungan yang akan datang bukan hanya mengenai partai mana yang menang atau kalah, tetapi terutama mengenai arah yang akan ditempuh Israel: apakah prioritas akan berubah atau kebijakan sebelumnya akan terus dipertahankan.
Para analis Israel mengatakan bahwa hal yang paling mengkhawatirkan adalah sebagian besar mereka yang mempertimbangkan emigrasi berasal dari kalangan akademisi dan pelaku perusahaan rintisan teknologi. Para pejabat universitas mengatakan banyak mahasiswa terbaik mereka mengambil cuti dan pergi ke luar negeri.
Salah seorang dari mereka bahkan mengatakan bahwa jika kondisi Israel terus seperti sekarang, mereka tidak akan mengizinkan anak-anak mereka yang berada di luar negeri untuk kembali.