London, Purna Warta – Puluhan anggota parlemen dari Partai Buruh yang berhaluan tengah-kiri menyerukan kepada pemerintah Inggris untuk segera mengakui Negara Palestina dan mengambil langkah nyata untuk mencegah Israel melakukan pengusiran paksa terhadap rakyat Gaza.
Baca juga: Pasukan Israel Tembaki Warga Pencari Bantuan di Rafah, Setidaknya 30 Warga Palestina Gugur
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri David Lammy pada hari Sabtu, sekitar 60 legislator menyatakan kekhawatiran bahwa mereka percaya Gaza sedang mengalami pembersihan etnis, khususnya setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan rencana untuk memaksa seluruh penduduk Gaza pindah ke sebuah kamp di reruntuhan Rafah, di bagian selatan wilayah tersebut.
Para anggota parlemen dari partai buruh tersebut mendesak Inggris segera campur tangan untuk menghentikan rencana rezim pendudukan Tel Aviv dalam memindahkan paksa rakyat Palestina, dan segera melangkah maju dengan pengakuan resmi terhadap Palestina.
“Dengan rasa urgensi dan kekhawatiran yang besar, kami menulis kepada Anda terkait pengumuman Menteri Israel pada hari Senin mengenai rencananya untuk memindahkan secara paksa seluruh warga sipil Palestina di Gaza ke sebuah kamp di kota Rafah yang hancur tanpa memberi mereka kesempatan untuk keluar,” tulis para anggota parlemen tersebut.
Mereka menambahkan:
“Rencana menteri tersebut telah digambarkan oleh seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka asal Israel, Michael Sfard, sebagai ‘rencana operasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini tentang pemindahan penduduk ke ujung selatan Gaza sebagai persiapan untuk deportasi keluar wilayah tersebut.’”
“Meskipun deskripsi tersebut tepat, kami percaya ada istilah yang lebih jelas: pembersihan etnis di Gaza,” ujar para legislator itu.
Lebih dari 140 negara anggota PBB kini telah mengakui Negara Palestina, dengan Spanyol, Irlandia, dan Norwegia bergabung tahun lalu.
Setidaknya 57.882 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan 138.095 lainnya terluka dalam serangan brutal Israel terhadap Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah pesisir Gaza yang terkepung.