Washington, Purna Warta – Meskipun Donald Trump berupaya mengecilkan dampak lanjutan dari agresi militer terhadap Iran, harga bensin di Amerika Serikat terus mengalami kenaikan.
Menurut laporan yang dikutip dari Al Jazeera, di tengah upaya Presiden AS tersebut untuk meremehkan konsekuensi perang, harga-harga di dalam negeri—terutama di sektor bahan bakar—masih menunjukkan tren meningkat.
Berdasarkan laporan itu, Asosiasi Otomotif Amerika menyatakan bahwa harga bensin terus naik hingga mencapai 4,30 dolar per galon.
Asosiasi tersebut menegaskan bahwa harga bensin telah meningkat lebih dari 44 persen sejak dimulainya agresi militer Amerika terhadap Iran.
Sebelumnya, Tammy Baldwin, senator dari Partai Demokrat yang mewakili negara bagian Wisconsin di Senat AS, dalam sebuah unggahan di platform X menyatakan: sebelum “perang pilihan” Trump (agresi Amerika–Zionis terhadap Iran), Strait of Hormuz sepenuhnya terbuka, harga bensin murah, dan pasukan Amerika tidak menghadapi ancaman langsung.
Ia menambahkan: “Apa yang diperlukan agar Partai Republik tersadar dan menghentikan kekacauan ini? Situasi ini harus segera diakhiri.”
Kenaikan harga energi ini juga dikaitkan dengan ketegangan di kawasan Teluk Persia, terutama terkait situasi di Strait of Hormuz yang merupakan jalur vital bagi distribusi minyak global. Gangguan terhadap jalur ini telah memicu kekhawatiran pasar internasional dan mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia.
Selain itu, para analis energi memperingatkan bahwa jika konflik berlanjut, tekanan terhadap ekonomi domestik Amerika Serikat dapat semakin besar, termasuk meningkatnya inflasi dan biaya hidup masyarakat. Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan bakar mulai berdampak pada sektor transportasi dan logistik, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga barang konsumsi secara luas.
Di sisi politik, isu kenaikan harga bensin diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penting menjelang pemilu mendatang di Amerika Serikat, dengan Partai Demokrat berupaya mengaitkan lonjakan biaya hidup dengan kebijakan luar negeri pemerintahan saat ini.