New York, Purna Warta – New York Times menyoroti pernyataan-pernyataan Donald Trump yang saling bertentangan terkait rencananya mengenakan pungutan sebesar 20 persen terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz, sebelum membatalkan keputusan tersebut hanya dalam waktu 24 jam. Menurut surat kabar itu, perubahan sikap tersebut tidak menunjukkan apa pun selain semakin besarnya kebingungan dan inkonsistensi dalam pendekatan agresif Gedung Putih.
Menurut laporan yang dikutip Khabar Online, setelah pada hari ke-136 perang yang disebutnya sebagai operasi terhadap Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencananya untuk mengenakan pungutan 20 persen terhadap kapal-kapal dagang yang melewati Selat Hormuz, ia kemudian membatalkan keputusan itu hanya 24 jam kemudian setelah menghadapi protes dari para sekutu Arab. New York Times menilai rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pendekatan koersif dan agresif Trump terhadap Iran semakin kehilangan arah dan dipenuhi kekacauan.
Mengutip laporan ISNA, Peter Baker, koresponden senior New York Times untuk Gedung Putih, menulis mengenai kegagalan beruntun operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran:
“Operasi yang semula diperkirakan hanya berlangsung selama empat hingga enam minggu kini telah memasuki minggu ke-20 yang penuh kekacauan. Bahkan gaya kepemimpinan Trump yang spontan dan tidak dapat diprediksi pun tidak lagi menunjukkan efektivitas ataupun perbaikan.”
Media Amerika itu mengakui bahwa perang tersebut tidak dapat dimenangkan karena Iran tidak akan menyerah. New York Times menulis:
“Presiden yang berusaha menjadikan unjuk kekuatan di panggung internasional sebagai ciri utama masa jabatan keduanya kini menghadapi kenyataan bahwa Iran adalah lawan yang tidak bersedia tunduk pada kehendaknya. Perang geopolitik seperti ini bukanlah perang yang dapat dimenangkan hanya dengan unggahan di media sosial atau ancaman pemberlakuan tarif.”
New York Times juga menyebut bahwa nota kesepahaman antara pemerintahan Trump dan Iran kini telah berubah menjadi “nota kesalahpahaman”. Menurut surat kabar tersebut, kini semakin jelas bahwa Trump tidak lagi memiliki strategi militer maupun strategi diplomatik yang jelas terhadap Iran.
Vali Nasr, profesor di School of Advanced International Studies Universitas Johns Hopkins yang pernah menjadi penasihat para presiden dan menteri luar negeri Amerika Serikat untuk urusan Asia Barat, mengatakan:
“Trump berhadapan dengan sebuah negara yang tidak mau bermain menurut aturan versinya; aturan yang mengharuskan pihak lain tunduk, mencium cincin kekuasaan, memujinya sebagai sosok luar biasa, lalu menunggu konsesi apa yang bersedia ia berikan.”
Menurut New York Times, kegagalan operasi militer Trump di Asia Barat kembali menjadi pelajaran bahwa ambisi intervensi para presiden Amerika Serikat di kawasan tersebut selama beberapa generasi selalu berakhir dalam kebuntuan. Peter Baker menulis bahwa instrumen kekuatan yang efektif untuk memajukan kepentingan Washington di berbagai kawasan dunia tidak selalu dapat diterapkan di kawasan ini—sebuah kenyataan yang juga telah disadari oleh para pendahulu Trump.
Analis New York Times menyoroti bahwa sejak kembali berkuasa tahun lalu, Trump menikmati keberhasilannya memaksakan kehendak kepada sejumlah negara dan blok internasional, bahkan dengan bangga menyebut dirinya mungkin sebagai orang paling berkuasa dalam sejarah dunia. Namun, pendekatan intimidatif dan agresif terhadap Iran justru membawanya ke dalam situasi yang sangat mengecewakan.
Dalam bagian lain laporannya, New York Times mengutip sejumlah analis untuk menjelaskan akar kegagalan Trump. Surat kabar itu menulis bahwa meskipun Trump berhasil mendorong sekutu NATO meningkatkan anggaran pertahanan, memperoleh berbagai konsesi dari mitra dagang, dan melalui operasi komando semalam berhasil memperkuat pengaruh Amerika di Venezuela, belum ada indikasi bahwa ia akan berhasil mencapai tujuannya di Iran.
Susan Maloney, Wakil Presiden dan Direktur Kebijakan Luar Negeri Brookings Institution, mengatakan:
“Pendekatan Trump yang bertumpu pada kekuatan dalam masa jabatan keduanya sedikit banyak ditopang oleh keberuntungan serta kesediaan sesekali dari pemerintah lain untuk menyediakan jalan keluar. Namun tidak ada satu pun perkembangan selama 47 tahun terakhir yang seharusnya membuatnya percaya bahwa Teheran akan menempuh jalan yang sama.”
John Hannah, mantan penasihat keamanan nasional Wakil Presiden Dick Cheney dan peneliti senior Jewish Institute for National Security of America, yang sebelumnya mendukung penggunaan kekuatan militer terbatas terhadap program nuklir Iran, kini mengakui bahwa pemerintahan Trump telah meremehkan struktur kekuasaan yang terbentuk di Iran setelah Revolusi Islam 1979.
Ia mengatakan:
“Jika melihat ke belakang, perang ini dibangun di atas asumsi-asumsi yang sangat keliru. Tidak ada yang lebih merusak daripada keyakinan presiden bahwa Republik Islam Iran hanyalah rumah kartu yang akan runtuh akibat serangan udara Amerika dan unggahan-unggahan keras di media sosial.”
Hannah menambahkan bahwa tidak terdapat aparat keamanan nasional yang cukup solid di sekitar presiden yang bersedia menyampaikan kenyataan kepada para pemegang kekuasaan dan mengoreksi asumsi-asumsi yang keliru berdasarkan pengalaman para profesional di bidang kebijakan luar negeri, pertahanan, dan intelijen.
Merujuk pada runtuhnya gencatan senjata dan dimulainya kembali serangan, Peter Baker melaporkan bahwa Trump kembali memilih opsi militer dengan memerintahkan dimulainya kembali blokade maritim di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat juga mengancam akan melancarkan “serangan besar dan keras” terhadap Gunung Kolang, sebuah kawasan berbenteng yang berada di dekat salah satu fasilitas nuklir utama Iran.
Baker menulis:
“Gencatan senjata yang kini runtuh di bawah bayang-bayang serangan malam bahkan tidak sempat dijalankan sebagai sebuah kesepakatan yang terbatas. Semula, kesepakatan itu dimaksudkan sebagai jeda sementara selama 60 hari untuk meredakan perang agar kedua pihak dapat berunding mengenai isu-isu yang jauh lebih kompleks, terutama masa depan program nuklir Iran. Jika bahkan kesepakatan sementara tidak mampu bertahan, bagaimana mungkin kedua pihak dapat mencapai kesepakatan permanen yang menuntut kompromi yang jauh lebih berat?”
Ia melanjutkan bahwa Trump tampaknya masih ragu mengenai langkah selanjutnya. Meski kembali memilih jalur militer dan memerintahkan blokade di Selat Hormuz, ia tampaknya tidak menunjukkan keinginan untuk kembali melakukan kampanye pengeboman besar-besaran sebagaimana pada awal perang, mengingat penolakan publik terhadap konflik tersebut.
Analis New York Times juga mencatat bahwa Trump masih berbicara mengenai kemungkinan perundingan lanjutan tanpa menjelaskan bagaimana perundingan yang sebelumnya gagal dapat berhasil kali ini. Menurutnya, Trump sendiri tampak pesimistis terhadap peluang tersebut, meskipun sikap itu mungkin dimaksudkan untuk menurunkan ekspektasi publik.
Sebaliknya, Trump tampaknya percaya bahwa ia dapat melemahkan Iran melalui tekanan ekonomi, sementara Iran diyakini memperhitungkan bahwa dinamika politik domestik Amerika—terutama isu harga bahan bakar menjelang pemilu sela Kongres—dapat menjadi tekanan balik terhadap Trump.
Aaron David Miller, mantan negosiator Amerika Serikat untuk Asia Barat dan pakar senior Carnegie Endowment, mengatakan:
“Trump kini berada dalam posisi sulit dan menghadapi lawan yang keras serta tanpa kompromi, yang tujuannya—termasuk mempertahankan pengaruh di Selat Hormuz dan ambisi baru untuk menjadi kekuatan dominan di Teluk Persia—telah membuatnya terjebak.”
Dengan mengingat kembali krisis penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran pada tahun 1979 yang membayangi kepresidenan Jimmy Carter, Baker menulis:
“Iran pernah menghancurkan warisan seorang presiden Amerika Serikat, dan kini, ketika waktu tampaknya berpihak kepada Iran, negara itu sekali lagi berpotensi merusak atau bahkan menghancurkan warisan presiden Amerika lainnya.”
New York Times menilai perubahan sikap Trump yang mendadak dalam waktu 24 jam mengenai pungutan 20 persen di Selat Hormuz menunjukkan betapa kebijakan Trump kini lebih banyak ditentukan oleh keputusan spontan. Pada hari Senin ia mengumumkan pungutan tersebut, padahal pemerintahannya sendiri sebelumnya menganggap pungutan yang diberlakukan Iran di Selat Hormuz sebagai pelanggaran hukum internasional yang tidak dapat diterima.
Keputusan Trump membatalkan rencana tersebut pada hari Selasa setelah menerima telepon dari para pemimpin negara-negara Arab di Teluk menunjukkan bahwa sebelum mengumumkan kebijakan itu ia tidak berkonsultasi dengan sekutunya atau mengabaikan kekhawatiran mereka.
Trump berusaha menjelaskan perubahan sikap tersebut dengan mengatakan bahwa para pemimpin negara-negara Teluk sebagai gantinya menjanjikan “kontrak dagang dan investasi”, meskipun ia tidak menjelaskan investasi apa yang dimaksud ataupun memberikan rincian mengenai komitmen tersebut.
Kepada wartawan Trump mengatakan:
“Mereka akan melakukan investasi yang sangat besar di Amerika Serikat, dan saya jauh lebih menyukai hal itu. Saya sebenarnya tidak menyukai konsep pungutan.”
Mengutip para analis, New York Times menyimpulkan bahwa berbagai sikap Trump yang saling bertentangan—mulai dari memuji para negosiator Iran sebagai “orang-orang yang sangat rasional dan cerdas” hingga menyebut mereka “sampah” dan “sakit” hanya tiga minggu kemudian—menunjukkan tidak adanya strategi yang konsisten.
Abbas Milani, Direktur Program Studi Iran di Universitas Stanford, mengatakan:
“Saya tidak berpikir Trump memiliki strategi terhadap Iran. Itulah masalah utamanya. Ia mendekati persoalan ini dengan dua tujuan yang saling bertentangan. Di satu sisi ia mengatakan ingin membuat kesepakatan dan menjadikan Iran negara yang makmur, tetapi di sisi lain ia mengatakan akan menghancurkan peradaban Iran.”
Milani menambahkan:
“Saya rasa ia tidak pernah benar-benar memahami hakikat sistem politik Iran. Hingga saat ini pun ia masih belum memahaminya. Sistem Iran tidak sama dengan sistem negara mana pun.”