Gaza, Purna Warta – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menegaskan bahwa kesepakatan antara Israel dan pemerintahan baru Kolombia untuk memulihkan hubungan diplomatik merupakan keputusan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hak-hak rakyat Palestina.
Menurut laporan Quds News Network, Hamas dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa pihaknya mengecam keras kesepakatan antara Israel dan pemerintahan baru Kolombia yang mengatur pemulihan hubungan diplomatik kedua pihak, serta rencana pembukaan Kedutaan Besar Kolombia di Yerusalem.
Dalam pernyataannya, Hamas menyebut langkah tersebut sebagai keputusan yang tidak bertanggung jawab dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina. Hamas juga mendesak pemerintahan baru Kolombia agar segera membatalkan keputusan yang dinilainya berbahaya karena dianggap bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hamas lebih lanjut meminta pemerintah Kolombia agar tidak memberikan dukungan diplomatik maupun bentuk dukungan lainnya kepada pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menurut Hamas semakin terisolasi di tingkat internasional akibat tindakan-tindakannya terhadap rakyat Palestina dan negara-negara di kawasan.
Pernyataan Hamas tersebut disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Israel mengumumkan bahwa Israel dan pemerintahan baru Kolombia telah mencapai kesepakatan untuk memulihkan sepenuhnya hubungan bilateral. Ia juga menyatakan bahwa Bogota akan membuka kembali kedutaan besarnya di Yerusalem bersamaan dengan pelantikan presiden baru Kolombia.