Purna Warta – Liga Arab dan Parlemen Arab mengecam serangan serta pelanggaran berulang yang dilakukan Israel terhadap wilayah Suriah. Kedua lembaga tersebut menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Suriah.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin, Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, mengutuk serangan Israel ke Suriah, termasuk serangan artileri terbaru yang menghantam Provinsi Quneitra dan Daraa.
Menurut Aboul Gheit, serangan tersebut membahayakan warga sipil, melanggar kedaulatan Suriah, serta merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional.
Ia menegaskan bahwa pelanggaran yang terus dilakukan pasukan Israel berisiko memicu meluasnya konflik di kawasan, memperbesar kemungkinan terbukanya medan perang baru, serta menghambat berbagai upaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas regional.
Aboul Gheit juga menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer oleh Israel tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional. Ia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar mengambil langkah untuk menghentikan tindakan tersebut dan memastikan Israel mematuhi Perjanjian Pelepasan Pasukan Israel–Suriah 1974.
Senada dengan itu, Ketua Parlemen Arab, **Mohamed Ahmed al-Yamahi>, turut mengecam serangan artileri Israel terhadap Provinsi Quneitra dan Daraa.
Al-Yamahi menegaskan solidaritas penuh Parlemen Arab kepada Suriah serta dukungan terhadap setiap langkah yang diambil negara tersebut untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.
Ia juga menyerukan kepada masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB agar segera mengambil tindakan untuk menghentikan serangan-serangan tersebut, yang dinilai semakin meningkatkan ketegangan di kawasan.
Menurutnya, keamanan, kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayah Suriah merupakan salah satu pilar utama keamanan dunia Arab.
Sejak jatuhnya pemerintahan Presiden Suriah saat itu, Bashar al-Assad, pada awal Desember 2024, militer Israel terus melancarkan serangan udara yang menargetkan instalasi militer, fasilitas, dan persenjataan yang sebelumnya dioperasikan oleh militer Suriah.
Israel juga mendapat kritik dari sejumlah negara karena mengakhiri penerapan pengaturan gencatan senjata tahun 1974 dengan Suriah serta memperluas penguasaan wilayah di tengah situasi yang tidak stabil di negara tersebut.
Meskipun pemerintahan Hay’at Tahrir al-Sham yang kini berkuasa di Suriah menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama dengan Israel, hingga kini Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di wilayah Suriah.
Kedua pihak diketahui beberapa kali melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan tercapainya sebuah kesepakatan keamanan, namun hingga saat ini belum ada pengumuman mengenai tercapainya kesepakatan tersebut.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya memerintahkan pasukannya untuk memperluas operasi militer ke wilayah Suriah di luar Dataran Tinggi Golan yang diduduki sejak 1967 dan menguasai sejumlah lokasi strategis.
Sebagian besar serangan Israel dilaporkan terkonsentrasi di Provinsi Quneitra, Daraa, dan wilayah sekitar Damaskus, yang mencakup sekitar 80 persen dari keseluruhan serangan Israel yang tercatat di Suriah.