Al-Quds, Purna Warta – Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengungkap keberadaan sebuah rencana lama yang ditujukan terhadap Iran. Ia menyatakan bahwa Benjamin Netanyahu tidak berhasil melanjutkan maupun melaksanakan proyek tersebut.
Di tengah gelombang kritik dari berbagai kalangan di Israel terhadap Netanyahu setelah perang dengan Iran dan tercapainya kesepakatan antara Teheran dan Washington, Bennett dalam Konferensi Tahunan Herzliya menyinggung sebuah rencana yang disusun pada masa pemerintahannya untuk menghadapi Iran.
Bennett mengatakan bahwa saat itu ia pernah menanyakan kepada Netanyahu mengenai rencana yang telah disiapkan terkait Iran. Menurutnya, Netanyahu hanya membahas persoalan tersebut selama sekitar 20 menit dan, setelah kembali menjabat sebagai perdana menteri, tidak memberikan perhatian yang memadai untuk menyempurnakan maupun melaksanakan proyek yang disebutnya sangat penting tersebut.
Mengutip kantor berita Mehr, Bennett kemudian mengungkap sebagian rincian rencana tersebut dengan menampilkan sebuah dokumen mengenai proyek keamanan yang disusun pada tahun 2022.
Ia menjelaskan bahwa setiap kali terjadi situasi yang dianggap berbahaya di Iran, akses internet di negara tersebut biasanya terputus. Karena itu, salah satu proyek yang dikembangkan adalah memastikan layanan internet di Iran tetap dapat beroperasi.
Menurut Bennett, hal itu dapat diwujudkan melalui penyelundupan perangkat penerima internet satelit ke Iran, sehingga masyarakat dapat tetap berkomunikasi dengan dunia luar dan mempertahankan momentum berbagai aktivitas yang ditujukan untuk menentang pemerintah Iran.
Bennett menambahkan bahwa kabinet Netanyahu pada akhirnya tidak menindaklanjuti proyek tersebut dan memilih untuk tidak melaksanakannya.
Fakta terkait
Pemerintah Iran beberapa kali memberlakukan pembatasan atau pemutusan akses internet selama periode demonstrasi dan krisis keamanan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah tersebut dikatakan bertujuan menjaga keamanan nasional, sementara organisasi hak asasi manusia dan kelompok pemantau kebebasan internet mengkritiknya karena dinilai membatasi akses informasi dan komunikasi masyarakat.
Sementara itu, teknologi internet satelit, termasuk perangkat seperti SpaceX> melalui layanan Starlink, telah menjadi bagian dari perdebatan internasional mengenai akses komunikasi di negara-negara yang mengalami pembatasan internet. Pemerintah Iran memandang penggunaan perangkat tersebut tanpa izin sebagai tindakan ilegal, sedangkan sejumlah negara Barat mendukung upaya memperluas akses internet bagi masyarakat Iran.