Al-Quds, Purna Warta – Kepala Staf Umum militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengakui bahwa kondisi keuangan militer Israel saat ini telah berada dalam situasi yang sangat tertekan. Ia menyatakan bahwa anggaran yang telah dialokasikan untuk militer telah sepenuhnya digunakan, sementara kebutuhan operasional terus meningkat. Menurut Zamir, kondisi tersebut mulai berdampak pada kesiapan pasukan serta kemampuan militer untuk menjalankan berbagai misi yang diberikan kepadanya.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Zamir mengatakan bahwa militer Israel telah menghabiskan seluruh anggaran yang tersedia dan kini beroperasi melampaui batas anggaran yang ditetapkan. Ia bahkan menggambarkan kondisi kas militer sebagai “kosong”. Pernyataan tersebut disampaikan ketika militer Israel menghadapi penggunaan sumber daya yang tinggi akibat operasi dan pengerahan pasukan secara berkelanjutan di berbagai front.
Zamir menegaskan bahwa tekanan keuangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tingginya intensitas penggunaan kemampuan militer Israel. “Dalam kondisi ketika seluruh kemampuan militer digunakan secara berlebihan dibandingkan situasi normal, kami mendapati diri kami harus menghadapi kas yang kosong,” ujarnya. Pada saat yang sama, Zamir meminta pemerintah Israel menyediakan tambahan anggaran bagi militer. Laporan mengenai pernyataannya juga menyebutkan bahwa ia memerintahkan penguatan besar-besaran pasukan Israel di Tepi Barat karena meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.
Tekanan terhadap anggaran militer Israel terjadi setelah bertahun-tahun operasi militer dengan intensitas tinggi sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Dalam perkembangan terbaru, militer Israel masih menghadapi situasi di sejumlah front, termasuk Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan kawasan regional lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya beban operasional yang harus ditanggung militer Israel, meskipun terdapat upaya untuk mempertahankan dan melaksanakan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Perkembangan Terbaru Palestina dan Gaza
Situasi di Gaza hingga akhir Agustus 2026 masih jauh dari stabil meskipun gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat telah berlangsung sejak Oktober 2025. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa gencatan senjata tetap rapuh, sementara serangan Israel di Gaza masih berlangsung dan kondisi di Tepi Barat terus memburuk. PBB juga menyoroti berlanjutnya perluasan permukiman Israel dan meningkatnya kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Pada 28 Agustus 2026, serangkaian serangan Israel di Gaza dilaporkan menewaskan sedikitnya lima warga Palestina, termasuk tiga anggota dari satu keluarga. Serangan tersebut terjadi ketika warga Palestina masih menghadapi kondisi kerawanan pangan yang serius. Laporan lain menyebutkan bahwa kekerasan juga terus terjadi di Tepi Barat. Pada hari yang sama, serangan udara Israel di dekat Jenin dilaporkan menewaskan tiga orang, sementara operasi militer dan kekerasan oleh pemukim Israel terus menjadi sumber ketegangan di wilayah pendudukan tersebut.
Situasi kemanusiaan di Gaza juga tetap menjadi perhatian utama. Laporan mengenai kondisi Palestina pada pekan terakhir Agustus menunjukkan bahwa serangan terhadap wilayah permukiman terus terjadi, sementara masyarakat Gaza masih menghadapi kekurangan pangan, bahan bakar, dan kebutuhan dasar. PBB memperingatkan bahwa kegagalan menerapkan sepenuhnya kesepakatan dan peta jalan perdamaian dapat semakin memperburuk kondisi kemanusiaan dan mengancam proses politik yang sedang berlangsung.
Di tengah situasi tersebut, tekanan internasional terhadap kebijakan Israel juga terus meningkat. Utusan yang bertanggung jawab atas upaya gencatan senjata Gaza yang didukung Amerika Serikat, Nikolay Mladenov, baru-baru ini mengkritik berlanjutnya serangan Israel di Gaza dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat mengancam keberhasilan rencana perdamaian serta berisiko memicu kembali perang berskala besar. Mladenov menekankan bahwa keberhasilan proses tersebut membutuhkan komitmen politik untuk membangun kembali Gaza dan menciptakan pemerintahan transisi serta kondisi keamanan yang memungkinkan tercapainya penyelesaian jangka panjang.
Di luar Gaza, dukungan terhadap Palestina juga menjadi isu politik dan sosial yang semakin menonjol di berbagai negara. Pada 26 Agustus 2026, pemerintahan Amerika Serikat menetapkan kelompok aktivis Palestine Action sebagai organisasi teroris, sebuah keputusan yang mendapat kritik dari sejumlah pihak yang menilainya sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk melakukan aksi politik. Kantor HAM PBB kemudian mengecam keputusan tersebut sebagai pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan partisipasi politik.
Dengan demikian, pengakuan Eyal Zamir mengenai kosongnya kas militer Israel memberikan gambaran mengenai besarnya tekanan finansial yang dihadapi militer setelah bertahun-tahun operasi intensif. Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa persoalan Palestina tidak hanya berkaitan dengan aspek militer dan anggaran. Gencatan senjata di Gaza masih rapuh, serangan dan kekerasan masih terjadi, kondisi kemanusiaan tetap memprihatinkan, sementara tekanan dari masyarakat sipil dan kelompok pro-Palestina di berbagai negara terus meningkat. Perkembangan tersebut membuat isu Palestina tetap menjadi salah satu persoalan internasional paling penting dan paling kontroversial pada 2026.