Teheran, Purna Warta – Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu malam (7 Januari 2026), mengutuk posisi Amerika Serikat yang berorientasi pada campur tangan terkait Iran, menekankan bahwa rakyat Iran tidak akan membiarkan kebijakan yang menipu dan perilaku bermusuhan Amerika merusak kedaulatan nasional, kemerdekaan, dan martabat Iran.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri sangat mengutuk pernyataan intervensionis dan menyesatkan yang dibuat oleh pejabat AS mengenai perkembangan internal Iran, menggambarkannya sebagai indikasi yang jelas dari permusuhan berkelanjutan pemerintah AS terhadap bangsa Iran yang agung.
Menurut pernyataan tersebut, posisi tersebut tidak dimotivasi oleh kepedulian yang tulus terhadap rakyat Iran, tetapi lebih dilakukan dalam kerangka kebijakan tekanan maksimum, ancaman, dan campur tangan dalam urusan internal Iran, dengan tujuan untuk memicu kekerasan dan terorisme serta menciptakan keresahan dan ketidakamanan di negara tersebut.
Pernyataan tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa Republik Islam Iran, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konstitusinya, mengakui protes damai dan tidak akan ragu untuk menangani tuntutan sah rakyat dalam kerangka hukum.
Dalam hal ini, sambil menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi kesulitan ekonomi, digarisbawahi bahwa sebagian besar masalah ini berasal dari perang ekonomi dan keuangan habis-habisan yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap rakyat Iran melalui sanksi ilegal dan tidak adil.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa apa yang saat ini dilakukan pemerintah AS terhadap Iran melampaui sekadar perang ekonomi; itu adalah kombinasi dari perang psikologis, kampanye media untuk menyebarkan disinformasi, ancaman intervensi militer, dan hasutan kekerasan dan terorisme—tindakan yang jelas melanggar prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, norma-norma hukum internasional yang mutlak, dan dasar-dasar fundamental sistem hak asasi manusia internasional.
Mengingat sejarah panjang permusuhan AS terhadap rakyat Iran dan campur tangan dalam urusan internal Iran—dari perencanaan dan pelaksanaan kudeta 19 Agustus 1953, hingga dukungan terhadap rezim Ba’athis Saddam Hussein selama perang delapan tahun yang dipaksakan, partisipasi bersama rezim Zionis dalam serangan kriminal Juni 2025, dan pemberlakuan sanksi ilegal—pernyataan tersebut menekankan tanggung jawab besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya untuk melindungi prinsip-prinsip dasar hukum internasional, khususnya penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan non-campur tangan dalam urusan internal negara-negara merdeka.
Pernyataan tersebut juga menekankan perlunya komunitas internasional untuk memberikan perhatian serius terhadap sifat ilegal dan tidak manusiawi dari tindakan koersif sepihak dan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap rakyat Iran, menekankan bahwa sanksi-sanksi ini secara langsung menargetkan hak asasi manusia, mata pencaharian, dan kehidupan sehari-hari rakyat Iran dan merupakan contoh nyata kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kesimpulannya, pernyataan ini menegaskan bahwa bangsa Iran yang agung, sebagaimana telah berulang kali ditunjukkan sepanjang sejarahnya yang penuh gejolak, akan menghadapi campur tangan asing yang jahat dengan kewaspadaan, mengandalkan warisan Iran-Islam yang kaya, dan kohesi nasional yang diperkuat, serta tidak akan membiarkan kebijakan menyesatkan dan tindakan bermusuhan Amerika merusak kedaulatan, kemerdekaan, dan martabat nasional Iran.