London, Purna Warta – Menurut laporan situs “Arabi21”, Mohamed ElBaradei, mantan Direktur Jenderal IAEA, dalam sebuah unggahan di platform X menyampaikan pandangannya dengan nada kritis dan sarkastik terkait perkembangan isu Palestina.
Baca juga: Etika dalam Penangguhan: Epsteinisasi Kekuasaan dalam Politik pasca-Rasa Malu Masa Kini
Ia menyatakan bahwa wacana Israel didasarkan pada klaim bahwa wilayah “dari sungai hingga laut” adalah milik Israel dan pada dasarnya tidak menyisakan ruang bagi pembentukan negara Palestina.
ElBaradei juga mengkritik respons negara-negara Arab dan Islam, dengan mengatakan bahwa sikap tersebut sebagian besar terbatas pada kecaman verbal dan seruan kepada komunitas internasional untuk “memikul tanggung jawab.”
Lebih lanjut, ia menilai kinerja komunitas internasional tidak memadai dan menyatakan bahwa pengambilan keputusan pada akhirnya secara efektif berada di tangan Amerika Serikat.
Dalam bagian lain pernyataannya, ElBaradei menyinggung berbagai usulan terkait masa depan Gaza dan menggambarkannya sebagai didasarkan pada gagasan pemindahan paksa penduduk wilayah tersebut serta mengubah Gaza menjadi kawasan wisata—sebuah rencana yang menurutnya, bahkan jika terwujud, tidak akan membawa manfaat bagi rakyat Palestina.
Menurut laporan IRNA, dalam beberapa bulan terakhir, seiring berlanjutnya konflik di Gaza dan meningkatnya ketegangan di Tepi Barat, perdebatan mengenai masa depan politik dan keamanan kawasan tersebut kembali menguat di tingkat regional dan internasional.
Baca juga: Sepuluh Warga Palestina Tewas dalam Serangan Israel di Seluruh Jalur Gaza Meski Ada Gencatan Senjata
Dalam konteks ini, rencana Presiden Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza—yang diajukan dengan koordinasi Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, dan sejumlah pemimpin Arab—telah memicu reaksi luas dan kritik dari para mantan pejabat, pakar politik dan hukum, serta analis regional. Banyak pihak menilai rencana tersebut bukan sebagai solusi perdamaian, melainkan proyek untuk memperkuat dominasi rezim Israel dan melemahkan hak-hak rakyat Palestina.