Etika dalam Penangguhan: Epsteinisasi Kekuasaan dalam Politik pasca-Rasa Malu Masa Kini

Purna Warta – Saat ini, dunia tidak menderita karena kekurangan pengungkapan maupun kekurangan informasi. Dokumen, gambar, nama, dan narasi beredar tanpa henti, dan skandal telah menjadi hal yang biasa.

Baca juga: Sepuluh Warga Palestina Tewas dalam Serangan Israel di Seluruh Jalur Gaza Meski Ada Gencatan Senjata

Yang semakin langka bukanlah kebenaran itu sendiri, melainkan respons moral terhadapnya. Skandal Epstein bukanlah yang pertama dan bukan pula yang terakhir. Yang menjadikannya simbol dari kondisi yang lebih luas adalah keheningan—sebuah keheningan yang lahir bukan dari ketidaktahuan, melainkan dari pembiasaan.

Pada masa lalu, skandal menandai momen moral. Melihat melahirkan penilaian, dan penilaian melahirkan rasa malu. Perumpamaan “raja telanjang” memiliki bobot karena pengungkapan kekuasaan menyiratkan potensi keruntuhannya.

Kini, sang raja telanjang, terdokumentasi, disebutkan namanya, namun tetap berdiri. Bukan karena kebenaran disembunyikan, melainkan karena penilaian tidak lagi berfungsi. Dunia melihat, tetapi tidak merasa terdorong untuk bertindak atas apa yang dilihatnya.

Kondisi ini dapat disebut sebagai Epsteinisasi kekuasaan: suatu keadaan di mana kekuasaan berfungsi bukan dengan menolak etika, melainkan dengan menjadikan dirinya independen darinya. Kekuasaan yang terepsteinkan mengetahui bahwa pengungkapan tidak lagi berbahaya karena masyarakat kehilangan standar penilaian bersama.

Akuntabilitas telah digantikan oleh pengelolaan skandal, dan etika direduksi dari prinsip penopang politik menjadi sekadar batas toleransi.

Ketika logika ini direplikasi secara global—di persimpangan politik, modal, media, dan neo-kolonialisme—kita menghadapi fenomena luas yang dapat disebut sebagai Epsteindemia neo-kolonial: pandemi struktural ketidakmoralitas dalam dunia di mana kekebalan justru menjadi sesuatu yang menular.

Komponen pembentukan Epsteindemia ketidakmoralitas

Epsteindemia ketidakmoralitas bukanlah hasil kesalahan individu ataupun penyimpangan sesaat. Ia muncul dari konvergensi komponen struktural yang secara bertahap mengeras dalam dunia liberal-demokratis akhir.

Yang runtuh bukanlah etika sebagai nilai, melainkan kapasitas untuk melakukan penilaian moral itu sendiri.

Pengosongan etika berbasis aturan dari daya mengikatnya

Etika yang semata-mata bertumpu pada aturan, hukum, dan pengawasan eksternal hanya efektif selama masih ada rasa kewajiban internal.

Baca juga: Tentara Cadangan Israel Diduga Manfaatkan Intelijen Rahasia Pemboman untuk Bertaruh atas Serangan di Gaza

Dalam politik pasca-rasa malu, aturan tetap ada, tetapi kondisi moral untuk menaati aturan telah runtuh. Hukum ditegakkan, namun tidak lagi dihormati.

Pelanggaran berhenti menjadi pengecualian dan menjadi bagian dari kalkulasi kekuasaan; etika berbasis aturan dinetralkan di hadapan kekuasaan yang telah menerima biaya pelanggaran.

Erosi kesalehan batin tanpa cakrawala transenden

Dengan runtuhnya rujukan sakral dan pengawas eksternal, hati nurani otonom seharusnya mengisi kekosongan. Namun yang terkikis bukan sekadar iman, melainkan kriteria penilaian itu sendiri.

Kesalehan menjadi preferensi, dan hati nurani menjadi sekadar perasaan. Manusia dalam dunia tanpa Tuhan ini tidak serta-merta menjadi lebih jahat, tetapi menjadi kurang mampu menilai. Dalam lanskap seperti ini, etika tidak lagi memerintah; ia hanya mendeskripsikan.

Machiavellianisme struktural kekuasaan

Dalam kondisi ini, Machiavellianisme bukan doktrin eksplisit maupun pilihan individu, melainkan logika bawaan sistem.

Kekuasaan menjauh dari etika bukan demi bertahan hidup, tetapi demi efisiensi. Kejahatan tidak lagi didefinisikan sebagai kejahatan, melainkan sebagai “biaya yang dapat dikelola.” Epsteinisasi kekuasaan terjadi tepat di sini: ketika etika tidak ditolak maupun diterima, melainkan dikeluarkan dari persamaan pengambilan keputusan.

Transformasi kekayaan menjadi kriteria sosial penilaian

Masalahnya bukan pada kenikmatan atau kekayaan itu sendiri, melainkan pada penggantiannya terhadap kriteria moral. Keberhasilan, visibilitas, dan kenikmatan menjadi ukuran penilaian, dan skandal hanya berarti ketika menghambat konsumsi atau kenaikan status sosial.

Jika tidak, ia dengan cepat dinormalisasi. Normalisasi inilah yang dapat disebut sebagai kelelahan Epstein: kebas moral yang dihasilkan oleh kejenuhan kesadaran.

Tragedi manusia pemberontak pada saat berkuasa

Manusia kontemporer bersikap kritis terhadap kekuasaan ketika lemah; namun ketika memperoleh kekuasaan, logika yang sama direproduksi.

Pemberontakan tanpa kesalehan batin tidak menghasilkan pembebasan, melainkan sekadar redistribusi peran. Di sinilah muncul Epstein-Faustianisme: tawar-menawar sadar atas etika demi keamanan, privilese, atau kelangsungan hidup.

Instrumentalisasi kritik: ketika pengungkapan menjadi tak berbahaya

Dalam dunia seperti ini, bahkan kritik pun diserap ke dalam logika epsteindemik. Pengungkapan, protes, dan bahasa radikal tidak hanya ditoleransi, tetapi dikelola dan didistribusikan ulang.

Selama kritik tidak bermuara pada penilaian yang mengikat, ia tidak menjadi ancaman; justru karena itu ia dibiarkan beredar. Kekuasaan tidak lagi takut pada kritik, karena ia tahu bahwa kritik tanpa kriteria bukanlah bahaya, melainkan bahan bakar bagi keberlanjutannya sendiri.

Pengkritik, sadar atau tidak, terintegrasi dalam logika ini: menulis, mengungkap, menyatakan kemarahan—namun gagal menerjemahkan penilaian menjadi tindakan. Kritik terlepas dari etika dan menjadi gestur; gestur yang menghasilkan keseimbangan, bukan perpecahan.

Yang ditangguhkan hari ini bukan sekadar etika politik atau integritas institusional, melainkan kemungkinan penilaian manusia itu sendiri.

Dalam dunia di mana cakrawala transenden telah runtuh, pengawas eksternal kehilangan legitimasi, dan hati nurani batin terkikis, manusia tidak menjadi lebih bebas, melainkan lebih kecil. Ia menerima keburukan bukan karena niat jahat, melainkan karena kelelahan dalam menilai.

Kekuasaan tidak lagi membutuhkan penyembunyian, karena manusia telah melepaskan sikap untuk menentangnya. Etika tidak mati; ia disisihkan secara sunyi, dan mungkin inilah bentuk kematian yang paling berbahaya.

Catatan akhir dan rujukan genealogi

• Konsepsi manusia sebagai subjek yang menilai secara moral—yang secara implisit membingkai analisis kemerosotan etika dalam politik modern—selaras dengan tradisi humanistik-antropologis Johann Gottfried Herder, khususnya ketika penilaian moral dipercayakan bukan pada aturan abstrak, melainkan pada pengalaman historis, kepekaan moral, dan tanggung jawab manusia. Artikel ini tidak berkomitmen pada pembacaan spesifik atas Herder, melainkan pada cakrawala antropologisnya yang lebih luas.
• Berbeda dengan etika berbasis aturan pada era Pencerahan, yang secara klasik dirumuskan oleh Immanuel Kant, analisis ini menegaskan bahwa dalam dunia modern akhir, persoalan utama bukanlah ketiadaan aturan, melainkan runtuhnya kemungkinan penilaian yang efektif. Rujukan pada etika Kantian berfungsi sebagai pembedaan historis, bukan sebagai fondasi argumentatif.
• Gagasan tentang “kejahatan tanpa setan,” yang secara implisit digunakan dalam pembahasan Epsteindemia ketidakmoralitas, selaras dengan perdebatan kontemporer mengenai normalisasi kejahatan dalam struktur birokratis dan politik, tanpa merujuk pada penjelasan metafisik tentang kejahatan atau meniadakan tanggung jawab individu. Di sini, kejahatan bukan pengecualian, melainkan konsekuensi alami dari penangguhan penilaian manusia.
• Penggunaan konsep-konsep yang diciptakan—Epsteinisasi kekuasaan, kelelahan Epstein, dan Epstein-Faustianisme—bukan sekadar metaforis atau retoris; ia berupaya menamai kondisi yang dalam literatur klasik ilmu politik dan etika sering diperlakukan secara terfragmentasi atau tanpa perumusan yang jelas.
• Kritik terhadap demokrasi akhir dalam bagian terakhir tidak menolak prinsip demokrasi itu sendiri, melainkan mempertanyakan erosi subjek penilai dalam institusi demokratis—suatu kondisi di mana kekebalan struktural kekuasaan menggantikan akuntabilitas etis, dan kritik itu sendiri menjadi gestur, komoditas, atau instrumen untuk mereproduksi tatanan dominan.

Oleh Mohammad Akhgari

Mohammad Akhgari adalah Profesor Madya di Universitas IRIB, Tehran.