Beirut, Purna Warta – – Rezim Zionis Israel, dalam konteks pelaksanaan yang tidak lengkap terhadap kesepakatan kerangka (framework agreement) dengan Lebanon, memberikan izin bagi pengerahan Angkatan Darat Lebanon di tiga wilayah bagian selatan yang sebelumnya tidak dapat diduduki oleh pasukan Israel.
Baca juga: Osama Hamdan: Hamas Terus Melanjutkan Jalur Perlawanan
Menurut laporan Kantor Berita Mehr, setelah berbagai pelanggaran dan serangan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap sejumlah wilayah Lebanon—yang dinilai bertentangan dengan proses penandatanganan kesepakatan kerangka—pengumuman mengenai penerapan konsep “wilayah uji coba” (pilot areas) di Lebanon selatan kini menjadi ujian baru dalam proses implementasi kesepakatan antara Lebanon dan Israel.
Perkembangan tersebut terjadi setelah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan dimulainya operasi wilayah uji coba di tiga permukiman, yaitu Froun, Srif, dan Zoutar al-Gharbiyah, sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan kerangka. Berdasarkan mekanisme tersebut, tanggung jawab keamanan di wilayah-wilayah ini akan berada di bawah kendali Angkatan Darat Lebanon dengan pengawasan dari kelompok koordinasi militer khusus Lebanon.
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, seorang wartawan Al Jazeera melaporkan bahwa pada Selasa, pasukan Lebanon memasuki wilayah Zoutar al-Gharbiyah di kawasan Nabatieh, sebelah utara Sungai Litani. Tim zeni militer Lebanon mulai melakukan operasi pembersihan jalan, penjinakan bahan peledak, serta penghilangan sisa-sisa perang. Langkah ini menjadi implementasi lapangan pertama dari pengaturan keamanan baru tersebut.
Pemerintah Lebanon juga meminta warga untuk tidak kembali ke wilayah tersebut sampai kondisi keamanan sepenuhnya stabil dan pengerahan pasukan selesai dilakukan.
Namun, pada saat yang sama, tentara Israel masih mempertahankan keberadaannya di wilayah yang dikenal sebagai “Garis Kuning” (Yellow Line), yang mencakup sekitar 60 desa dan permukiman, sebagian besar penduduknya telah mengungsi akibat konflik.
Menurut Al Jazeera, ketiga wilayah tersebut tidak dapat dianggap sebagai wilayah yang sepenuhnya dikosongkan setelah pendudukan permanen, karena pasukan Israel pada dasarnya tidak pernah memasuki wilayah Froun dan Srif. Sementara di Zoutar al-Gharbiyah, pasukan Israel hanya melakukan operasi terbatas sebelum kemudian mundur.
Atas dasar itu, Brigadir Jenderal Elias Hanna, seorang pakar militer dan strategi, menilai bahwa Tel Aviv sebenarnya tidak memberikan konsesi nyata kepada pihak Lebanon. Menurutnya, luas ketiga wilayah tersebut tidak melebihi sekitar dua persen dari total wilayah seluas 600 kilometer persegi yang masih berada dalam kendali militer Israel.
Baca juga: Refleksi atas Dampak Perang Terhadap Iran di Media Global
Hanna berpendapat bahwa Israel berupaya menggambarkan langkah terbatas tersebut sebagai sebuah kemajuan besar, meskipun dampaknya di lapangan sangat terbatas.
Ia menjelaskan bahwa pemilihan wilayah Zoutar al-Gharbiyah, Froun, dan Srif bukanlah keputusan yang acak. Ketiga wilayah tersebut berada berdekatan dengan apa yang disebut sebagai “zona keamanan” yang dibentuk oleh militer Israel. Menurutnya, hal tersebut memungkinkan Israel mempertahankan konsep “kedalaman keamanan” (security depth) yang ingin dibangun di dalam wilayah Lebanon, sekaligus menjaga kemampuan pengendalian tembakan terhadap kawasan sekitar.
Hanna juga menyatakan bahwa proyek wilayah uji coba tersebut secara bersamaan ditujukan untuk menguji kemampuan pemerintah dan militer Lebanon dalam menjalankan tugas melucuti persenjataan Hizbullah dan menerapkan kontrol penuh atas wilayah selatan. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan tugas tersebut menghadapi tantangan politik dan operasional yang kompleks, yang tidak hanya dapat diselesaikan melalui pengerahan pasukan.
Menurut Hanna, mekanisme evaluasi keberhasilan wilayah uji coba juga masih menjadi perdebatan. Dalam pertemuan di Roma, sempat diusulkan agar pihak Italia diberikan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi, tetapi Israel bersikeras agar Amerika Serikat atau Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengambil peran tersebut. Menurutnya, sikap ini bertujuan agar Tel Aviv memiliki pengaruh langsung terhadap hasil evaluasi.