Jakarta, Purna Warta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai sayembara menangkap begal yang hendak diadakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berisiko menimbulkan tindakan main hakim sendiri.
Baca juga: Ketua MUI Dorong Lahirnya Danantara Syariah
“Dikhawatirkan akan mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri,” kata Yusril saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Dia tidak ingin orang-orang berburu begal dengan membawa berbagai barang berbahaya karena tergiur hadiah uang.
“Misalnya ada hadiah Rp5 juta atau Rp10 juta, orang bisa saja kemudian membawa senjata dan berjaga-jaga untuk menangkap begal. Yang dikhawatirkan, orang yang sebenarnya bukan begal justru dipukuli karena dikira begal,” ujarnya.
Atas alasan risiko itu, dia menyarankan agar Dedi Mulyadi mengurungkan sayembara berhadiah Rp50 juta tersebut.
“Kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti itu,” kata Yusril.
Risiko salah tangkap bisa terjadi. Yusril menekankan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap penegakan hukum.
“Main hakim sendiri sangat berbahaya karena kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seseorang harus diadili terlebih dahulu sebelum dijatuhi hukuman. Tidak bisa dihukum sendiri, apalagi sampai dianiaya atau dibunuh. Itu akan merusak citra kita sebagai bangsa yang taat hukum dan bangsa yang beradab,” kata Yusril.
Baca juga: Menkeu Beri Ultimatum Peserta Tax Amnesty: Dana dari Luar Negeri Diperiksa Pajaknya Mulai 2027
Penanganan tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.
“Menurut saya, yang harus dilakukan adalah law enforcement atau penegakan hukum. Dalam hal ini, polisi yang berwenang melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap orang-orang yang diduga melakukan pembegalan,” katanya.