Jakarta, Purna Warta – Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan adanya penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg 2024. Afif menegaskan bahwa penurunan ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu untuk evaluasi ke depan.
Baca juga: Presiden Prabowo Sidak ke Kementan, Tekankan Pentingnya Swasembada Pangan
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2/2025), Afif menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan wali kota mengalami penurunan menjadi yang terendah dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan bupati.
“Rata-rata tingkat partisipasi pemilih nasional pemilihan serentak tahun 2024 untuk pilgub dan wakil gubernur sebanyak 71,39% di 37 provinsi. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41% di 415 kabupaten, dan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebesar 67,74% di 93 kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Afif mengakui bahwa persentase tersebut sangat jauh dibandingkan dengan partisipasi dalam Pilpres dan Pileg 2024.
“Kalau kita mengacu pada hasil pilpres, partisipasi pilpres dan DPR/DPD, rata-ratanya di 81%. Ini menjadi catatan buat kita semua,” kata Afif.
Afif juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Salah satu tantangan utama adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
“Jarak waktu yang terlalu dekat antara penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada serentak,” ujarnya.
“Tahapan pemilu serentak belum selesai secara keseluruhan, kita harus berjibaku dengan tahapan pilkada yang sudah di-kick off, sudah dimulai dan ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi yang kita lakukan terutama jajaran penyelenggara permanen tingkat provinsi kabupaten/kota,” sambungnya.
Selain itu, faktor cuaca juga menjadi kendala yang memengaruhi proses Pilkada 2024. Afif menjelaskan bahwa kondisi cuaca di bulan November sangat tidak menentu, yang berdampak pada distribusi logistik pemilu.
Tantangan lainnya adalah masa jabatan anggota KPU daerah yang habis menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Meskipun begitu, Afif memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada tetap berjalan dengan lancar.
Baca juga: DAMRI Buka Rute Baru Bandung-Yogyakarta, Tarif Mulai Rp 190 Ribu
“Tentu ini juga berkontribusi terhadap situasi konsolidasi di internal dan seterusnya, meskipun bisa kita siapkan semua. Jadi pada intinya beban kerja penyelenggara jadi lebih berat,” ujarnya.
Afif juga menyoroti bagaimana dinamika politik nasional masih berpengaruh terhadap Pilkada 2024.
“Tahun 2024 menjadi tahun politik di mana masyarakat masih terbawa isu di pemilu nasional, pilpres, pileg, dan seterusnya, ini juga menghangatkan situasi pilkada dan maraknya informasi hoax media sosial, ini juga menyemarakkan pilkada kita. Perlu upaya masif untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat,” imbuh dia.