Jakarta, Purna Warta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memberikan perhatian serius terhadap potensi kenaikan biaya logistik akibat memanasnya konflik antara Israel dan Iran. Salah satu faktor yang memicu kekhawatiran tersebut adalah rencana penutupan jalur Selat Hormuz, jalur utama bagi perdagangan global yang sangat strategis.
Baca juga: Bank DKI Resmi Ganti Nama Menjadi Bank Jakarta, Simbol Transformasi Menuju Era Baru
Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira, menyebut bahwa situasi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Rencana penutupan Selat Hormuz oleh Iran dinilai berpotensi mendorong lonjakan biaya impor barang-barang dari luar negeri.
“Biaya logistik mungkin bisa naik hingga 20-30%,” kata Anggawira ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).
Dampak dari situasi ini diyakini akan merembet pada kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya komoditas energi dari kawasan Timur Tengah yang selama ini memegang porsi hingga 50% dari kebutuhan energi dunia.
“Kalau wilayah itu goyang, otomatis pasti akan berdampak ke semuanya. Minyak mentah Brent kan sudah terkerek naik, dari asumsi APBN kita kan di kisaran US$ 80 (per barel). Artinya mungkin bisa lewat dari asumsi APBN kita juga,” ujarnya.
Melihat situasi yang tidak menentu, Anggawira menekankan pentingnya Indonesia untuk segera menyiapkan langkah-langkah strategis demi membangun ketahanan dalam negeri, baik dari sisi pangan maupun energi. Ia menyarankan agar pemerintah memaksimalkan potensi sumber daya lokal dan menekankan prinsip efisiensi.
“kita kan nggak menyangka secepat ini eskalasi ketegangan di Timur Tengah, padahal konflik lain juga belum mereda. Jadi menurut saya sekarang kita harus bener-bener menghemat semua yang kita miliki dan mengoptimalkan potensi yang ada di dalam negeri,” kata dia.
Untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional, Hipmi telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, terutama dalam memperkuat peran pengusaha kelas menengah yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian.
Baca juga: Kemensos Perluas Sekolah Rakyat, Targetkan 200 Titik dan 20 Ribu Siswa pada Tahun Ajaran 2025/2026
“Menurut saya selama ini kucuran untuk pelaku UKM sudah banyak, tapi belum banyak yang perhatikan di pengusaha level menengah. Misalnya ada skema kredit antara Rp 5 miliar s.d Rp 100 miliar, bisa menopang agar mereka bisa growth dan ada inovasi juga. Karena sekarang tanpa ada investasi di inovasi teknologi, itu untuk efisiensi,” jelas Anggawira.
“Dan nggak mungkin kalau itu tidak dibantu oleh government karena rate bunga kita kan cukup tinggi. Jadi kalau misalnya rate bunganya bisa ditekan untuk investasi di pengusaha menengah, minimal mereka bisa bertahan, survive, dan berkompetitif juga,” sambungnya.
Hipmi berharap pemerintah mampu merespons cepat situasi geopolitik global ini dengan langkah konkret yang mendukung pelaku usaha nasional agar tetap tumbuh dan tahan banting di tengah ketidakpastian dunia.