Jakarta, Purna Warta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap akan mendapatkan haknya meskipun bersekolah di Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa bantuan dari Pemprov DKI Jakarta tidak akan dicabut hanya karena perubahan jenis sekolah.
Baca juga: DJP Siapkan Aturan Marketplace Jadi Pemungut PPh 22, UMKM Kecil Tetap Bebas Pajak
“Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa, sekolahnya di mana saja ya tetap nanti KJP-nya diberikan,” kata Pramono di kawasan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).
Menurut Pramono, KJP memiliki manfaat yang lebih luas dari sekadar mendukung biaya pendidikan. Program ini juga membantu meringankan beban keluarga kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi juga kepada keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, beras, makanan, dan sebagainya dari itu,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI untuk mengintegrasikan program Sekolah Rakyat dengan skema dukungan sosial yang ada.
“Kami sudah menyiapkan bahkan lahannya dan tempatnya, untuk Jakarta nggak jadi masalah,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengumumkan penambahan 100 titik baru Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dengan penambahan tersebut, total Sekolah Rakyat yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 mencapai 200 titik, dengan lebih dari 20 ribu siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai peserta didik.
“Khusus untuk 100 titik pertama, kepala sekolah dan guru akan mengikuti pelatihan hingga akhir Juni. Mereka akan siap menyambut tahun ajaran baru mulai 14 Juli 2025,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (24/6).
Adapun 100 titik tambahan lainnya sedang dalam tahap pemrosesan. Kemensos berencana memanfaatkan aset Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan sebagai lokasi belajar, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tengah mematangkan rencana kerja sama dengan Kemenaker. Gedung-gedung BLK cukup memadai dan siap difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Baca juga: Garuda Indonesia Hentikan Sementara Penerbangan ke Timur Tengah
Proses rekrutmen siswa dilakukan dengan ketat dan melibatkan berbagai instansi, termasuk pendamping PKH, dinas sosial daerah, dinas pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) daerah. Langkah ini dilakukan agar program tepat sasaran.
“Siswa yang belajar di Sekolah Rakyat ini adalah mereka yang berada di Desil 1 DTSEN. Tidak boleh ada yang main-main dalam proses seleksi. Semuanya harus melalui verifikasi lintas sektor dan disetujui oleh kepala daerah,” kata Gus Ipul.