Washington, Purna Warta – Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa syarat bagi kesepakatan “nuklir sipil” antara Washington dan Arab Saudi adalah normalisasi hubungan Riyadh dengan rezim Zionis.
Baca juga: Al-Akhbar: Apakah Rezim Zionis Akan Memasuki Perang Langsung dengan Iran?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan syarat bagi kemungkinan kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi melalui sebuah unggahan di platform media sosial Truth Social.
Dalam pesannya, Trump menyatakan bahwa kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi akan bergantung pada kesediaan Riyadh untuk melakukan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis.
Trump juga menambahkan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan memberikan izin kepada Arab Saudi untuk melakukan pengayaan material nuklir.
Dalam bagian lain dari pesannya, Trump menegaskan dukungannya terhadap penggunaan energi nuklir Iran untuk tujuan damai. Ia menyatakan bahwa kesepakatan nuklir sipil yang sedang dirancang antara Kementerian Energi Amerika Serikat dan Arab Saudi—yang menurutnya secara tegas tidak mencakup aktivitas pengayaan material nuklir dan hanya diperuntukkan bagi penggunaan sipil—akan serupa dengan pengaturan yang sebelumnya telah dimiliki oleh Iran, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lainnya.
Trump kemudian menambahkan:
“Namun, realisasi kesepakatan tersebut sepenuhnya bergantung pada bergabungnya Arab Saudi ke dalam Perjanjian Abraham yang sangat dihormati dan berhasil.”
Presiden Amerika Serikat tersebut juga menyatakan bahwa Washington tidak memiliki keberatan terhadap pembangunan fasilitas nuklir sipil tanpa pengayaan.
Namun, dalam pernyataannya, Trump tidak menyinggung keberadaan persenjataan nuklir Israel di Asia Barat yang selama ini tidak berada di bawah mekanisme inspeksi dan pengawasan internasional seperti negara-negara lain yang memiliki program nuklir.
Latar Belakang: Diplomasi Nuklir dan Normalisasi Saudi-Israel
Pernyataan Trump muncul dalam konteks upaya panjang Amerika Serikat untuk mendorong normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel melalui kerangka Perjanjian Abraham (Abraham Accords), yang sebelumnya menghasilkan normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Baca juga: Data Terbaru Korban Tewas dan Luka Akibat Serangan Israel di Gaza
Arab Saudi selama ini menyatakan bahwa hubungan resmi dengan Israel memiliki sejumlah prasyarat, termasuk adanya kemajuan terkait isu Palestina. Riyadh juga menaruh perhatian besar pada kerja sama teknologi, keamanan, dan energi, termasuk kemungkinan pengembangan program nuklir sipil.
Isu Pengayaan Uranium Saudi
Program nuklir sipil Arab Saudi telah menjadi salah satu isu sensitif dalam hubungan Washington-Riyadh. Pemerintah Saudi sebelumnya menyatakan bahwa mereka ingin memiliki hak untuk mengembangkan seluruh siklus bahan bakar nuklir, termasuk kemampuan pengayaan uranium di dalam negeri.
Amerika Serikat selama ini berupaya membatasi kemampuan tersebut dengan alasan pencegahan proliferasi nuklir di Timur Tengah.
Perdebatan ini menjadi semakin kompleks karena Israel, satu-satunya negara di kawasan yang secara luas diyakini memiliki kemampuan senjata nuklir, tidak secara resmi mengakui maupun membuka fasilitas nuklir militernya untuk inspeksi internasional.
Dinamika Regional
Kesepakatan nuklir sipil Saudi juga berkaitan dengan persaingan geopolitik yang lebih luas di Asia Barat. Washington berupaya mempertahankan pengaruh strategisnya di kawasan, sementara negara-negara regional seperti Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab terus mengembangkan kebijakan energi, keamanan, dan hubungan luar negeri yang lebih mandiri.
Para pengamat menilai bahwa mengaitkan kerja sama nuklir sipil dengan normalisasi politik dapat memperumit proses negosiasi, karena isu Palestina tetap menjadi faktor penting dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi.