Al-Quds, Purna Warta – Di tengah upaya Israel menghadapi dampak perang terbaru melawan Iran, kalangan keamanan mengungkap semakin banyak individu yang dituduh melakukan spionase untuk Iran. Fenomena ini sekaligus menyoroti berbagai kelemahan dalam cara aparat keamanan Israel menangani masalah tersebut.
Menurut laporan Khabar Online, Avi Ben-Har, seorang penulis Israel yang menulis untuk situs Times of Israel, menyatakan bahwa “72 warga Israel dalam dua tahun terakhir didakwa karena direkrut untuk melakukan spionase bagi Iran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kabinet dan lembaga keamanan serta intelijen Israel dapat mengalami kegagalan hingga pada tingkat seperti ini.”
Sebagaimana dikutip oleh ISNA, penulis tersebut menilai bahwa kegagalan tersebut tidak hanya terbatas pada lembaga penegak hukum dan badan intelijen, tetapi juga mencakup sistem pendidikan.
Dalam artikelnya yang diterjemahkan oleh Arabi21, ia menulis:
“Israel telah gagal dalam dua aspek pendidikan yang mendasar, yaitu menanamkan nilai-nilai Zionisme dan memberikan pendidikan kewarganegaraan yang menjelaskan bahwa tindakan semacam itu dilarang karena merupakan tindak pidana berat sekaligus pelanggaran moral yang serius. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat data menunjukkan meningkatnya keberhasilan Iran dalam merekrut lebih banyak warga Israel untuk melakukan spionase. Sebanyak 61 persen dari mereka berusia antara 18 hingga 27 tahun. Situasi ini mengharuskan pemerintah mengambil dua langkah secara bersamaan, yaitu menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada para pelaku dan melaksanakan program penyadaran guna meminimalkan terulangnya kasus serupa.”
Ia menjelaskan bahwa laporan Shin Bet (Badan Keamanan Israel) mengungkap 22 kasus spionase serius sepanjang tahun 2025 yang melibatkan warga Israel yang bekerja untuk Iran. Angka tersebut menunjukkan peningkatan empat kali lipat dibandingkan tahun 2024.
Baca juga: Media Israel: Washington Mencari Pengganti Netanyahu
Menurutnya, fenomena tersebut merupakan tren yang terus berkembang. Sejak tahun 2023, lebih dari 60 surat dakwaan telah diajukan. Ia menegaskan bahwa hal ini bukanlah anomali, melainkan kecenderungan yang semakin meluas.
Berdasarkan laporan tersebut, 44 dari 72 terdakwa atau sekitar 61 persen berusia antara 18 hingga 27 tahun, sementara dua orang di antaranya masih berstatus di bawah umur.
Penulis itu menekankan bahwa mayoritas kasus spionase tersebut didorong oleh motif ekonomi, bukan ideologi. Menurutnya, hal itu menunjukkan kegagalan Israel dalam mendidik warganya mengenai fakta bahwa menerima permintaan dari negara yang dianggap musuh, meskipun tampak tidak berbahaya, merupakan tindak pidana yang dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup.
Ia menambahkan bahwa meskipun kepolisian telah menerbitkan berbagai video peringatan dalam bahasa Ibrani dan bahasa lainnya, materi tersebut tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah atau tidak berhasil menjangkau kelompok sasaran.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan besarnya kekurangan yang ada. Ia mencontohkan bahwa setiap pelancong di bandara Israel mengetahui bahwa membawa paket milik orang asing dilarang dan dapat berujung pada hukuman penjara bertahun-tahun. Namun, hukuman tanpa pendidikan dan pencegahan dinilai tidak akan mampu menghentikan gelombang perekrutan berikutnya.
Penulis tersebut juga mengungkap bahwa salah satu terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara setelah memasuki Iran dan bertemu dengan sejumlah pejabat di negara tersebut.
Meskipun hukuman tersebut dianggap perlu, ia mempertanyakan langkah selanjutnya yang akan diambil. Menurutnya, hukuman tanpa strategi pencegahan tidak akan menghentikan meningkatnya jumlah warga Israel yang direkrut oleh intelijen Iran.
Ia mengutip pernyataan Devir Kario, seorang pejabat Shin Bet, yang menyatakan bahwa selama seluruh jajaran politik dan keamanan, termasuk perdana menteri dan para pemimpin politik, tidak bersedia memikul tanggung jawab, maka warga Israel biasa juga akan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih kecil.
Penulis itu melanjutkan bahwa ketika para pemimpin politik dan keamanan tidak bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi, norma-norma sosial di tingkat masyarakat akan mengalami kemerosotan.
Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya terbatas pada kasus spionase. Lemahnya tata kelola dalam menghadapi kejahatan, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggar, serta mudahnya sejumlah pihak menghindari hukuman merupakan manifestasi dari kegagalan kepemimpinan yang sama.
Ia menilai bahwa negara yang para pemimpinnya tidak memberikan teladan yang baik tidak akan berhasil mendidik masyarakat melalui ruang kelas. Sebagai contoh, ia menyinggung skandal yang dikenal sebagai “Qatar-Gate”, yang disebutnya sebagai salah satu kasus infiltrasi pengaruh asing terbesar dan paling berbahaya dalam sejarah Israel.
Penulis tersebut mengklaim bahwa Qatar telah menyalurkan sekitar 10 juta dolar AS kepada sejumlah mantan pejabat Israel dan individu yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, termasuk seorang penasihat dan juru bicara resmi yang mewakili dirinya dan pemerintah di media.
Menurutnya, orang-orang tersebut pada saat yang sama juga melayani kepentingan Qatar dan memiliki akses bebas ke kantor perdana menteri.
Ia menyimpulkan bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukuman tanpa langkah pencegahan ibarat memadamkan api tanpa menghilangkan sumber bahan bakarnya atau tanpa memasang perangkat perlindungan yang diperlukan.