Washington, Purna warta – Majalah Foreign Affairs dalam sebuah laporannya menyoroti menguatnya posisi strategis Iran setelah perang dengan Amerika Serikat dan Israel serta peran daya tangkal Selat Hormuz. Namun, laporan tersebut juga memperingatkan bahwa upaya Teheran untuk memberlakukan pembatasan atau mengenakan biaya terhadap kapal-kapal yang melintas dapat mengubah capaian pascaperang menjadi sumber baru ketegangan dan ketidakstabilan.
Menurut laporan Khabar Online yang menerjemahkan artikel Foreign Affairs karya Nate Swanson, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada akhir Februari, Teheran sedang menghadapi berbagai krisis ekonomi, lingkungan hidup, dan politik. Selain itu, Iran juga berada di bawah tekanan domestik dan internasional setelah tindakan penindakan terhadap protes internal.
Namun, setelah berakhirnya konflik, Republik Islam Iran tidak hanya berhasil mempertahankan struktur politiknya, tetapi juga memperoleh kemampuan penangkalan baru melalui penguasaannya atas Strait of Hormuz.
Pada April lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyebut Selat Hormuz sebagai “senjata nuklir ekonomi” Iran. Menurut laporan tersebut, kini muncul persepsi global bahwa setiap serangan terhadap Iran dapat berujung pada penutupan jalur pelayaran strategis itu dan mengganggu pasar energi dunia.
Trump Gagal dalam Perang dan Negosiasi?
Penulis artikel berpendapat bahwa Presiden AS, Donald Trump, mengalami kegagalan baik di medan perang maupun dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Iran juga berisiko mengalami kerugian pada masa damai apabila terlalu jauh memanfaatkan instrumen strategis barunya.
Berdasarkan nota kesepahaman 14 poin antara Iran dan Amerika Serikat, penyelesaian berbagai isu kompleks, termasuk pembatasan program nuklir Iran, ditunda ke dalam periode negosiasi selama 60 hari.
Selama masa tersebut, pelayaran kapal-kapal dagang melalui Selat Hormuz dijamin bebas biaya. Namun, Teheran menyatakan bahwa setelah periode itu berakhir, pihaknya berencana menerapkan ketentuan baru bagi kapal yang melintas.
Ketua Majelis Syura Islam Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang juga disebut sebagai negosiator senior Iran, menegaskan bahwa “Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelumnya” dan Iran akan mengenakan biaya atas layanan yang diberikannya.
Sebuah Kesepakatan yang Belum Terbentuk Sepenuhnya
Swanson menjelaskan bahwa nota kesepahaman antara Teheran dan Washington baru memberikan kerangka umum bagi kelanjutan perundingan. Kesepakatan itu mencakup stabilisasi gencatan senjata, komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, pencabutan sebagian sanksi, serta dimulainya kembali ekspor minyak Iran.
Namun demikian, banyak rincian penting masih belum jelas dan berbagai hambatan masih menghalangi tercapainya kesepakatan final.
Di antara hambatan tersebut adalah kompleksitas struktur sanksi Amerika Serikat, ketidakpercayaan Iran terhadap pemerintahan Trump setelah keluarnya Washington dari Joint Comprehensive Plan of Action pada tahun 2018, serta kemungkinan penolakan Israel terhadap kesepakatan yang lebih luas.
Penulis berpendapat bahwa bahkan jika kesepakatan mengenai program nuklir berhasil dicapai, status Selat Hormuz tetap berpotensi menjadi pusat utama ketegangan pascaperang.
Pembentukan Lembaga Baru untuk Mengelola Selat Hormuz
Menurut analisis tersebut, Iran pada bulan Mei membentuk lembaga baru bernama Organisasi Selat Teluk Persia (PGSA) untuk mengambil peran yang lebih langsung dalam pengelolaan Selat Hormuz.
Lembaga itu disebut telah menetapkan wilayah maritim yang lebih luas di bawah kewenangannya, mensyaratkan izin terlebih dahulu bagi kapal-kapal yang melintas, serta menerapkan pendekatan yang lebih ketat terhadap kapal militer dari negara-negara yang dianggap “tidak bersahabat”.
Iran juga menyatakan minatnya untuk memperoleh pendapatan dari lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz melalui pengenaan biaya layanan dan biaya lingkungan hidup. Menurut penulis, langkah tersebut dapat membawa konsekuensi luas terhadap perdagangan global.
Kekhawatiran terhadap Dampak Ekonomi dan Keamanan
Peneliti senior Atlantic Council tersebut memperingatkan bahwa pengenaan biaya terhadap kapal-kapal dapat membuat perusahaan internasional enggan bekerja sama dengan struktur pengelolaan baru Selat Hormuz.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena lembaga tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat.
Penulis berpendapat bahwa dalam situasi seperti itu, Selat Hormuz pada praktiknya mungkin hanya akan dapat digunakan oleh armada yang dikenal sebagai “shadow fleet” Iran dan sejumlah kapal yang tidak terdampak sanksi Barat. Kondisi semacam itu dinilai tidak dapat diterima oleh negara-negara kawasan Teluk, Eropa, maupun sebagian besar negara Asia.
Laporan tersebut juga memprediksi bahwa setiap pembatasan di Selat Hormuz akan mendorong negara-negara kawasan untuk mempercepat pembangunan jalur alternatif pengiriman energi, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi arti strategis jalur pelayaran tersebut.
Dilema Teheran: Pendapatan atau Daya Tangkal
Penulis artikel menilai bahwa Iran kini menghadapi pilihan penting: memanfaatkan Selat Hormuz sebagai sumber pendapatan atau mempertahankannya sebagai instrumen daya tangkal strategis.
Menurutnya, nilai daya tangkal Selat Hormuz bergantung pada tetap kredibelnya ancaman penutupan jalur tersebut. Namun jika Teheran mencoba menjadikannya sarana memperoleh pendapatan atau membatasi perdagangan, Iran berisiko melemahkan instrumen daya tangkal terpentingnya sekaligus memberi alasan kepada para penentangnya di Amerika Serikat dan Israel untuk kembali meningkatkan tekanan atau bahkan memicu konflik baru.
Tantangan yang Melampaui Selat Hormuz
Dalam bagian lain analisis tersebut ditegaskan bahwa masa depan Iran tidak hanya bergantung pada Selat Hormuz.
Teheran dinilai harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, melanjutkan kerja sama dengan International Atomic Energy Agency, memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga, serta menjawab tuntutan ekonomi, sosial, dan politik masyarakatnya.
Penulis memperingatkan bahwa apabila Republik Islam Iran menganggap penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat atau keberhasilan taktis dalam perang terbaru sebagai kemenangan final, maka hal tersebut dapat menjadi kesalahan strategis.
Terlepas dari hasil akhir negosiasi, penulis berpendapat bahwa pembukaan penuh Selat Hormuz tanpa pengenaan biaya tidak hanya merupakan harapan masyarakat internasional, tetapi juga sejalan dengan kepentingan jangka panjang Iran sendiri.
Pada bagian penutup, artikel tersebut mengutip nasihat Abraham Lincoln setelah berakhirnya Perang Saudara Amerika Serikat mengenai pentingnya “bersikap lunak terhadap pihak yang kalah”. Berdasarkan analogi itu, Teheran diperingatkan agar tidak tergoda memanfaatkan posisi barunya untuk membebankan biaya semaksimal mungkin kepada para pesaingnya.
Menurut Foreign Affairs, kemampuan untuk menutup Selat Hormuz merupakan jaminan keamanan paling kuat yang dimiliki Republik Islam Iran. Penulis bahkan berpendapat bahwa instrumen tersebut lebih berkelanjutan dan lebih operasional dibandingkan daya tangkal nuklir, serta bahwa cara terbaik untuk memanfaatkannya adalah dengan tidak menggunakannya.