Al-Quds, Purna Warta – Sebuah laporan yang dimuat Middle East Eye, mengutip jurnalis investigasi Antony Loewenstein, menyatakan bahwa pengungkapan terbaru mengenai penggunaan paspor diplomatik Israel oleh mantan CEO perusahaan siber NSO Group, Shalev Hulio, saat melakukan perjalanan ke Panama pada 2013, memperkuat dugaan adanya hubungan erat antara perusahaan-perusahaan keamanan siber Israel dengan pemerintah negara tersebut.
Loewenstein, penulis buku The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World, mengatakan bahwa selama lebih dari satu dekade ia meneliti industri persenjataan dan pengawasan Israel. Menurutnya, hubungan antara sektor swasta dan pemerintah Israel jauh lebih erat dibandingkan yang selama ini diakui secara resmi.
Ia menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan Israel mampu memperoleh akses ke berbagai pemerintahan di sejumlah negara, termasuk di Timur Tengah dan Afrika, serta mempertanyakan sejauh mana dukungan pemerintah Israel terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.
Artikel tersebut mengutip laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Shalev Hulio menggunakan paspor diplomatik Israel saat memasuki Panama pada Desember 2013. Berdasarkan dokumen imigrasi yang dikutip OCCRP, Hulio tercatat sebagai “diplomat” dan disebut menginap di Kedutaan Besar Israel selama kunjungannya.
Laporan OCCRP juga menyatakan bahwa Hulio memiliki peran penting dalam penjualan perangkat lunak mata-mata Pegasus kepada pemerintah Panama pada 2012.
Menurut Loewenstein, temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa sejumlah perusahaan keamanan siber Israel berperan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Israel. Namun, pemerintah Israel maupun NSO Group telah berulang kali menyatakan bahwa ekspor teknologi siber mereka dilakukan sesuai peraturan ekspor pertahanan dan memerlukan persetujuan pemerintah.
Artikel tersebut juga mengemukakan dugaan bahwa data yang diperoleh melalui perangkat lunak pengawasan dapat menjadi alat pengaruh politik terhadap negara-negara lain. Klaim ini merupakan pendapat penulis dan tidak disertai bukti bahwa pemerintah Israel secara langsung menggunakan informasi tersebut untuk tujuan tersebut.
Selain itu, Loewenstein menuduh perusahaan-perusahaan Israel terlibat dalam operasi pengaruh politik di berbagai negara, termasuk melalui kampanye disinformasi, penggunaan jaringan bot media sosial, dan intervensi dalam proses pemilu di sejumlah negara Amerika Latin dan Eropa. Ia menyebut negara-negara seperti Skotlandia, Prancis, Kolombia, Honduras, dan Brasil sebagai contoh. Hingga kini, tuduhan tersebut belum seluruhnya dibuktikan melalui putusan pengadilan atau penyelidikan resmi yang menyatakan keterlibatan langsung pemerintah Israel.
Penulis juga berpendapat bahwa meningkatnya kritik internasional terhadap kebijakan Israel di Gaza mendorong Tel Aviv memperkuat hubungan dengan pemerintahan yang bersedia bekerja sama dalam bidang keamanan dan teknologi.