Al-Quds, Purna Warta – Menteri Pertahanan Australia menyetujui untuk mengungkapkan informasi yang “berkaitan dengan” ekspor senjata Australia ke Israel setelah adanya perintah dari seorang hakim Pengadilan Federal. Perkembangan hukum ini dinilai sebagai langkah penting yang menyoroti meningkatnya sorotan internasional terhadap dugaan keterlibatan negara-negara Barat dalam kejahatan yang dituduhkan kepada rezim Zionis.
Perintah tersebut dikeluarkan pada hari Kamis dalam perkara yang diajukan oleh Australian Centre for International Justice (ACIJ) atas nama tiga organisasi hak asasi manusia Palestina, yakni Al-Haq, Palestinian Centre for Human Rights, dan Al Mezan.
Ketiga organisasi tersebut menuntut transparansi yang lebih besar setelah bertahun-tahun minimnya keterbukaan mengenai transfer persenjataan Australia kepada entitas pendudukan, termasuk komponen penting yang digunakan dalam pesawat tempur F-35 yang dikerahkan dalam pemboman intensif terhadap Gaza.
Direktur Jenderal Al-Haq, Shawan Jabarin, menyebut putusan tersebut sebagai sebuah “kemenangan”, namun mengingatkan bahwa perjuangan sebenarnya untuk mewujudkan akuntabilitas masih akan berlangsung.
“Seharusnya kami tidak perlu membawa perkara ini ke pengadilan hanya untuk mengetahui siapa yang mempersenjatai rezim apartheid kolonial-pemukim Israel. Kita berbicara tentang bom yang dijatuhkan ke keluarga, rumah, rumah sakit, sekolah, kamp pengungsi, dan seluruh komunitas. Ketika negara-negara menolak mengungkapkan apa yang mereka ekspor, mereka juga menolak menghadapi konsekuensi kemanusiaan dari sistem persenjataan yang mereka bantu pertahankan,” ujar Jabarin.
Kasus ini menyoroti peran Australia dalam menopang mesin perang rezim Zionis yang dalam naskah sumber disebut melakukan genosida. Selama lebih dari 20 bulan, pasukan pendudukan disebut telah menjalankan kampanye pembunuhan massal, penghancuran, dan penghukuman kolektif di Gaza, dengan teknologi serta komponen yang dipasok Australia dilaporkan terintegrasi ke dalam persenjataan canggih yang digunakan terhadap warga sipil Palestina.
Para pakar hukum dan pegiat hak asasi manusia berpendapat bahwa ekspor tersebut kemungkinan melanggar kewajiban Australia berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional, termasuk berbagai perjanjian pengendalian senjata yang melarang transfer persenjataan apabila terdapat risiko yang jelas akan terjadinya pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Naskah sumber juga menyatakan bahwa penargetan secara sistematis terhadap infrastruktur sipil, fasilitas kesehatan, dan kawasan padat penduduk oleh rezim Zionis telah didokumentasikan secara luas sebagai tindakan yang dikategorikan sebagai genosida.
Kemenangan hukum ini, meskipun bersifat parsial, dinilai sebagai satu lagi celah yang melemahkan impunitas yang selama ini dinikmati rezim Zionis beserta pihak-pihak yang mendukungnya.
Gerakan Palestina dan berbagai kelompok solidaritas di seluruh dunia memandang pengungkapan informasi tersebut sebagai langkah penting untuk membuka secara menyeluruh tingkat keterlibatan berbagai pihak dalam kekejaman yang masih berlangsung, sekaligus memperkuat seruan untuk menerapkan embargo senjata secara menyeluruh, boikot, serta mekanisme pertanggungjawaban.