Beirut, Purna Warta – Mufti Ja’fari Agung Lebanon, Syekh Ahmad Qabalan, melontarkan kritik terhadap perjanjian kerangka kerja yang disponsori Amerika Serikat antara pemerintah Lebanon dan rezim Tel Aviv, dengan menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak memiliki legitimasi.
“Tidak ada legitimasi bagi perjanjian antara pemerintah Lebanon saat ini dengan rezim pendudukan,” kata Syekh Qabalan.
Ia menambahkan:
“Hal yang paling berbahaya adalah bahwa perjanjian kerangka kerja tersebut memberikan kewenangan praktis kepada tentara Zionis untuk mengawasi aktivitas Angkatan Darat Lebanon serta wilayah Lebanon yang diduduki.”
Ulama Syiah terkemuka Lebanon itu mengatakan bahwa perjanjian tersebut berarti pengakuan secara tersirat terhadap dominasi militer Israel atas wilayah-wilayah Lebanon yang diduduki.
“Apa yang telah disepakati antara pemerintah Lebanon saat ini dan rezim teroris Israel di bawah pengawasan Amerika Serikat yang jahat merupakan bencana nasional terburuk yang pernah disaksikan Lebanon,” ujarnya.
Syekh Qabalan juga berpendapat bahwa:
“Dengan pendekatan seperti ini, pemerintah Lebanon saat ini hanya mewakili dirinya sendiri, bukan rakyat Lebanon.”
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada hari Jumat mengumumkan bahwa telah dicapai sebuah perjanjian kerangka kerja antara Lebanon dan Israel. Ia menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai langkah awal dalam apa yang disebutnya sebagai “perjalanan yang penuh tantangan.”
Rubio mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan menjadi dasar hukum bagi perundingan antara kedua pihak.
“Ini hanyalah awal dari sebuah awal,” kata Rubio, seraya menambahkan bahwa “masih ada jalan panjang yang harus ditempuh oleh Lebanon dan Israel.”
Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yechiel Leiter, mengatakan bahwa perjanjian kerangka kerja tersebut menunjukkan bahwa “jalan menuju perdamaian antara Israel dan Lebanon kini terbuka.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji perjanjian tersebut sebagai pencapaian penting bagi rezim pendudukan.
Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan mencegah warga Lebanon maupun pejuang perlawanan Hizbullah kembali ke kawasan sabuk keamanan yang berada di bawah kendali Israel. Ia juga menegaskan bahwa Israel akan terus menduduki wilayah-wilayah di Lebanon selatan hingga “Hizbullah dilucuti persenjatannya.”
Media berbahasa Ibrani Channel 12 Israel melaporkan bahwa seorang pejabat senior Israel menyebut kesepakatan dengan pemerintah Lebanon sebagai “pencapaian luar biasa bagi Israel.”
Kedutaan Besar Lebanon di Amerika Serikat juga menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kerangka kerja dengan Israel akan diawali dengan penarikan pasukan Israel dari dua wilayah percontohan yang telah ditetapkan di Lebanon selatan, kemudian dilanjutkan dengan penempatan Angkatan Darat Lebanon di kawasan tersebut.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah upacara penandatanganan di Washington, yang menandai berakhirnya putaran kelima perundingan antara Beirut dan Tel Aviv, kedutaan menjelaskan bahwa perjanjian tersebut:
“Mengatur pelaksanaan pengaturan di dua wilayah percontohan, yang mencakup penarikan pasukan Israel, penempatan Angkatan Darat Lebanon, serta pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata non-negara.”
Kedutaan menambahkan bahwa langkah-langkah awal tersebut merupakan:
“Langkah pertama menuju penarikan bertahap dan menyeluruh dari seluruh wilayah Lebanon, dengan tetap menjamin penghormatan penuh terhadap kedaulatan Lebanon.”
Kedutaan juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut dicapai:
“Di bawah kepemimpinan Presiden Joseph Aoun, bekerja sama dengan Perdana Menteri Nawaf Salam, serta melalui upaya terkoordinasi lembaga-lembaga konstitusional Lebanon.”
Sebagai penutup, pernyataan itu menyebutkan bahwa Lebanon kini telah memulai:
“Sebuah jalan yang berdaulat yang didasarkan pada dialog, bukan konflik.”