Edinburgh, Purna Warta – Sekelompok pendidik di Skotlandia yang mengadvokasi perdamaian di wilayah Palestina yang diduduki menolak tuduhan yang dilayangkan oleh sebuah kelompok lobi pro-Israel. Mereka menegaskan komitmen untuk mengajarkan materi mengenai Palestina dan perang di Gaza berdasarkan bukti serta konvensi-konvensi internasional.
Kelompok Educators for Peace (EfP) menyatakan bahwa mereka menolak apa yang disebut sebagai upaya UK Lawyers for Israel (UKLFI) untuk mengintimidasi para guru dan membatasi kebebasan akademik mereka.
Sikap tersebut disampaikan setelah organisasi pro-Israel itu menyerahkan dokumen hukum setebal 50 halaman kepada Pemerintah Skotlandia, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga pendidikan. Dalam dokumen tersebut, UKLFI menuduh EfP memasukkan materi yang mereka sebut sebagai “bermuatan bias politik” ke dalam sekolah serta menggunakan sumber pembelajaran yang mereka nilai “anti-Israel.”
Sebagai tanggapan, EfP menerbitkan surat terbuka yang mengajak para pendidik dan akademisi untuk bersatu mendukung organisasi tersebut.
EfP menyatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada mereka berasal dari penyimpangan terhadap pandangan mereka serta kesalahan dalam menggambarkan materi pendidikan yang mereka sediakan. Menurut mereka, materi tersebut dirancang untuk mendorong nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia.
Kasus ini mendapat perhatian luas di Inggris setelah harian The Times menerbitkan dua laporan berdasarkan klaim yang diajukan oleh organisasi tersebut.
Salah satu laporan membahas dugaan adanya upaya memengaruhi pandangan siswa di lembaga pendidikan, sementara laporan lainnya menyoroti kritik terhadap salah satu pendiri EfP, Sarah al-Owaisi, atas keterlibatannya dalam acara pembukaan Parlemen Skotlandia atas undangan seorang anggota parlemen dari Partai Hijau.
Laporan tersebut menyebut undangan itu sebagai indikasi meningkatnya pengaruh kelompok tersebut, baik di bidang pendidikan maupun politik.
Dalam pernyataan resminya, EfP menolak seluruh tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kegiatan mereka tidak bertentangan dengan prinsip netralitas profesional. Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan didasarkan pada pendidikan yang berlandaskan fakta dan bukti.
Kelompok itu menekankan bahwa integritas dalam penyampaian informasi berbeda dengan bentuk netralitas yang menyamakan fakta-fakta yang telah terverifikasi dengan klaim-klaim yang belum terbukti.
EfP juga menyatakan bahwa sepanjang tahun lalu mereka telah menyelenggarakan pelatihan bagi para pendidik mengenai prinsip netralitas dalam pendidikan serta kaitannya dengan tanggung jawab guru untuk memperjuangkan keadilan sosial.
Mereka menambahkan bahwa pembahasan mengenai isu tersebut kini menjadi bagian dari program pengembangan profesional bagi tenaga pendidik.
Menurut EfP, pengajaran mengenai berbagai peristiwa sejarah besar, termasuk genosida di Rwanda dan Srebrenica, dilakukan berdasarkan bukti dan tidak mengharuskan pemberian bobot yang sama terhadap narasi para pelaku. Mereka berpendapat bahwa prinsip yang sama juga seharusnya diterapkan dalam pengajaran mengenai perang Israel di Gaza.
Dalam pernyataannya, Educators for Peace merujuk pada kesimpulan Komisi Penyelidikan Internasional Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang pada September 2025 menyatakan terdapat dasar yang cukup untuk meyakini bahwa Israel telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Kelompok tersebut menegaskan bahwa para pendidik berhak mengacu pada temuan lembaga-lembaga internasional yang memiliki kredibilitas. Namun, mereka juga mengakui bahwa sejumlah pemerintah masih memperdebatkan penilaian tersebut dan bahwa berbagai proses hukum internasional terkait isu tersebut masih berlangsung.